Sejarah Agresi Militer Belanda I dan II
Kemerdekaan Indonesia atas penjajah Belanda diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Namun, hal itu tidak sepenuhnya membuat Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda karena Belanda masih menyerang Indonesia. Salah satu bentuk serangan Belanda terhadap Indonesia adalah agresi milter Belanda.
Agresi militer yang dilakukan Belanda ini dilakukan dalam sebanyak 2 kali, yaitu agres militer Belanda I dan Agresi militer II. Agresi militer I terjadi pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, sedangkan agresi militer II terjadi pada 19 Desember hingga 10 Juli 1949.
Agresi Militer Belanda I
Agresi militer pertama yang dilancarkan oleh Belanda dilakukan di Jawa dan Sumatera. Operasi militer yang dilakukan Belanda ini merupakan upaya mempertahankan penfsiran Belanda terhadap Perjanjian Linggarjati. Sementara itu, dari sudut padang bangsa Indonesia, operasi militer yang dilakukan Belanda ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati.
Agresi militer I yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dilakukan pada 15 Juli 1947. Saat itu, Belanda dibawah pimpinan van Mook mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun, ultimatum dari Belanda itu tentunya ditolak oleh Indonesia.
Tujuan utama dari agresi militer pertama yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia ini adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan dan daerah yang memiliki sumber daya alam, khususnya minyak. Namun, agresi militer yang dilakukan Belanda ini dilakukan dengan kedok Aksi Polisionil agar pihak internasional tidak menyalahkan pihak Belanda. Pihak Belanda menyatakan bahwa agresi ini merupakan urusan dalam negeri.
Dalam melakukan agresi militer I ini, Letnan Gubernur Jenderal Belanda, van Mook menyampaikan pidatonya di radio. Dalam pidato itu, Belanda menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat oleh Perjanjian Linggarjati. Pada saat itu, pasukan Belanda berjumlah lebih dari 100.000 tentara yang dilengkapi persenjataan modern, termasuk hibah senjata dari tentara Inggris dan Australia.
Serangan militer Belanda di beberapa daerah, misalnya Jawa Timur bahkan telah dilakukan sejak 21 Juli malam. Dalam agresi militer Belanda I ini, penjajah Belanda berhasil menerobos daerah yang dikuasai Indonesia di Sumatera, Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Pada agresi militer I, Belanda mengerahkan dua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) yang dipimpin Westerling dan pasukan Para I (1e para compagnie) yang dipimpin kapten C. Sisselaar. Pada agresi militre I, pasukan khusus KST ditugaskan di Jawa dan Sumatera.
Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah yang membawa obat-obatan dari Singapura ditembak jatuh oleh pasukan Belanda. Peristiwa penembakan pesawat itu menewaskan seluruh awak pesawat, yaitu Agustinus Adisucipto, Abdulrahman Saleh, dan Adisumarno Wirtokusumo.
Dengan dilakukannya agresi militer I yang dilakukan Belanda, pihak Indonesia secara resmi melaporkan agresi yang dilakukan Belanda itu pada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pelaporan ini dilakukan karena agresi militer I yang dilakukan pihak Belanda ini telah melanggar perjanjian internasional, yaitu Perjanjian Linggarjati.
Dalam melakukan agresi militer I tersebut, pihak Belanda tidak memperhitungkan reaksi keras yang muncul dari pihak internasional, termasuk Inggris yang tidak lagi menyetujui penyelesaian konflik dengan cara militer. Atas permintaan Autralia dan India, pada 31 Juli 1947, masalah agresi militer I yang dilakukan Belanda dibicarakan dala agenda Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda diselesaikan.
Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB ini dinyatakan bahwa secara de facto mengakui keberadaan Republik Indonesia. hal ini sudah dibuktikan dalam semua resolusi PBB yang dikeluarkan sejak 1947. Dewan Keamanan PBB pun secara resmi menggunakan nama Indonesia dan bukan Netherlands Indies.
Atas tekanan yang dilakukan PBB, Belanda akhirnya menyatakan menerima resolusi Dewan Keamanan dengan menghentikan pertempuran. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1947, Pemerintah Indonesia dan Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dengan melakukan gencatan senjata.
Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah antara Belanda dan Indonesia. Komite yang dibentu Dewan Keamanan bernama Komisi Tiga Negara (KTN). Dinamakan Komisi Tiga Negara karena komite ini beranggotakan tiga Negara, yaitu Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Belgia ditunjuk Belanda, Australia ditunjuk Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai negara netral. Dalam KTN, Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakli oleh Paul van Zeeland, dan Amerikan Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham.
Agresi Militer Belanda II
Setelah agresi milter I, Belanda melancarkan agresi militer tahap II terhadap Indonesia. agresi militer II ini dilakukan pertama kali pada 19 Oktober 1948. Agresi milter kedua yang dilakukan Belanda ini diawali dengan serangan ke Yogyakarta dan penangkapan Sukarno, Mohammad Htta, Sjahrir, dan tokoh-tokoh lainnya. Dikuasainya Yogyakarta, saat itu menjadi ibu kota sementara Indonesia, dan ditangkapnya Sukarno-Hatta ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Pada hari pertama agresi militer II, Belanda menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo. Pada hari pertama agresi militer ini pun, kabinet melakukan rapat kilat yang mengambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal di dalam kota agar dekat dengan KTN sehingga masih menjalin kontak secara diplomatik.
Penyerangan pertama dalam agresi militer Belanda II ini dilakukan terhadap bandara Maguwo. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Penyerangan Yogyakarta menandai dimulainya agresi militer Belanda yang kedua.
Setelah serangan yang dilakukan dalam agresi militer kedua yang dilakukan Belanda, panglima besar Sudirman, yang saat itu dalam keadaan sakit, melapor kepada presiden tentang kondisi tersebut. Dalam mengatasi agresi militer Belanda yang kedua, pemerintah Indonesia melakukan sidang. Sidang tersebut meghasilkan keputusan bahwa pemerintah Indonesia tetap berada di Yogyakarta.
Pada situasi yang kritis, pemerintah Indonesia mempersiapkan rencana yang telah disiapkan Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sementara akan dibentuk di Sumatera. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai pimpinan tertinggi dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
Pada agresi militer kedua yang dilakukan Belanda ini, Sukarno dan Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan. Sukarno diasinkan di Sumatera Utara, tepatnya di Brastagi dan Parapat, sedangkan Mohammad Hatta diasingkan di Pangkalpinang.
Dalam agresi militer II yang dilakukan Belanda ini, panglima besar Jendral Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan melakuka perang gerilya melawan Belanda. Perjalanan gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman ini ditempuh sekitar 1000 km. Dalam gerilya yang dilakukannya, tak jarang Jenderal Sudirman harus ditandu karena Jendera Sudirman dalam keadaan sakit keras.
Dalam melawan penjajah Belanda, Jenderal Besar Sudirman melakukan taktik perang gerilya. Taktik yang dilakukan tersebut ternyata cukup efektik karena pasukan Belanda tidak dapat mengikuti pola peperangan gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman. Setelah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, rombongan Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1948. Dari agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Belanda masih ingin menguasai Indonesia walaupun masih terikat perjanjian.
Nah, itulah informasi mengenai agresi milter I dan agresi militer II yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia.
