Memahami Asas Hukum Praduga Tak Bersalah

Ilustrasi asas hukum

Dalam dunia hukum, kita akrab sekali dengan asas hukum praduga tak bersalah. Sebagian dari Anda yang memang menggeluti dunia hukum pasti sudah mengenal asas hukum tersebut. Akan tetapi, banyak juga yang tidak tahu lebih dalam apa saja yang ada di dalamnya. Mulai sejarah diberlakukannya asas ini hingga fasilitas-fasilitas hukum yang bisa didapat si tersangka atau terdakwa dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam ranah hukum.

Secara permukaan, kita memahami bahwa asas ini merupakan sebuah asas ketika seorang terdakwa atau tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan dari pihak pengadilan. Pada tulisan ini, dibahas lebih lanjut tentang perkembangan asas hukum praduga tak bersalah ini.

Praduga

Literatur mencatat, asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah ini sudah ada sejak abad ke-11. Kemudian, akrab dipakai dalam sistem hukum Common Law di Inggris. Keberadaannya dilatarbelakangi oleh ragam pemikiran individualistik bersifat liberal yang saat itu cukup berkembang pesat. Bahkan, hingga hari ini.

Sebut saja dalam konteks peradilan-peradilan pidana. Asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah ini adalah syarat utama dan mutlak dalam rangka penetapan sebuah hukum memang sudah berjalan baik dan semestinya.

Dalam artian, persidangan sudah berjalan jujur, adil, dan tidak memihak. Inilah yang disebut dengan prinsip due process of law. Asas praduga tak bersalah tidak bisa dipisahkan dari prinsip ini karena memang ini adalah prinsip mendasar dalam sebuah pengambilan hukum.

Perkembangan

Pakar hukum, Friedman, pernah menjelaskan dengan tegas bahwa prinsip peradilan yang baik tersebut yang sudah melembaga sejak lampau. Bahkan, kini, sudah melingkupi seluruh tatanan dalam bidang kehidupan sosial di masyarakat yang berada di bawah hukum.

Bahkan, dalam dunia kesehatan dan ketenagakerjaan. Jika terjadi penyaluran hak rakyat atau buruh yang dilakukan tidak sesuai kewajiban, terjadilah pelanggaran prinsip due process of law.

Fasilitas

Keberadaan asas hukum praduga tak bersalah ini, mau tidak mau, akan memberikan keringanan tersendiri kepada pihak tersangka atau terdakwa dalam dua hal penting. Kedua hal penting tersebut adalah sebagai berikut.

1. Diperbolehkan tidak memberikan keterangan yang kelak memberatkan atau merugikan sendiri saat di depan persidangan.
2. Diperbolehkan untuk tidak melakukan atau menjawab, baik itu pada saat proses penyidikan maupun persidangan.

Selain itu, jika masalah ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU.No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai prinsip praduga tak bersalah, dapat disimpulkan bahwa prinsip itu berlaku untuk semua tahapan pemeriksaan.

 Ada pun isi UU No. 4 1970 pasal 8 adalah “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan kedepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan adanya putusan hukum yang tetap” (Harahap, 1996:115). Mengikuti pengertian tentang putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap,mengikuti pengertian dalam suatu hukum Acara Pidana, Hukum tetap ialah suatu putusan Hakim dimana tidak terbuka lagi untuk menepuh upaya hukum yang tersedia bagi si terpidana (Adji, 1990:62).

Efektifkah Praduga Tak Bersalah?

Ungkapan "tidak bersalah sampai terbukti bersalah" telah menjadi klise, namun konsep ini masih hidup dan sehat. Praduga tak bersalah merupakan konsep asas hukum yang berarti penuduh yang diperlukan untuk membuktikan tuduhan melalui jelas, bukti kuat sebelum vonis bersalah yang diberikan oleh Trier fakta terhadap terdakwa.

Hal ini sering disebut sebagai beban pembuktian. Hak-hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menimbulkan akibat hukum prosedural yang menyatakan apa jenis bukti diperbolehkan untuk digunakan untuk membuktikan dugaan bersalah. Haruskah Trier fakta memiliki keraguan setelah bukti admissable disajikan, terdakwa harus dibebaskan, atau diucapkan tidak bersalah.

Pengadilan pidana dapat didengar oleh seorang hakim dan juri, atau oleh seorang hakim sendiri pada pengadilan di Indonesia. Dalam kasus di mana juri adalah Trier fakta, hakim membuat keputusan yang berhubungan dengan masalah hukum perundang-undangan dan prosedural.

Diterimanya bukti, misalnya, sangat penting dalam mempertahankan praduga tak bersalah. Haruskah hakim mengijinkan bukti relevan atau merugikan, juri mungkin tidak fokus pada fakta-fakta dari kasus bukan latar belakang, desas-desus atau sesuatu yang sama sekali tidak relevan. Terbukti bersalah oleh gangguan semacam itu tidak fair play dalam ruang pengadilan paling modern.

Dalam kasus di mana seorang hakim adalah Trier fakta, hakim menentukan diterimanya bukti dan mendengar kesaksian, pameran ulasan dan memeriksa bukti fisik. Hakim sudah telah melihat bukti yang ditawarkan, sehingga beberapa orang merasa bahwa mungkin sulit bagi hakim tidak mempertimbangkan bukti, meskipun diterimanya nya.

Untuk alasan ini, pengadilan kejahatan kriminal versi anglo saxon (non Indonesia) dipimpin oleh hakim dan diputuskan oleh juri.

 Dalam beberapa kasus, bagaimanapun, ada keadaan yang membuat sulit bagi juri untuk mempertahankan asas praduga tidak bersalah. Kasus yang melibatkan dikenal luas, menyukai terdakwa, atau terdakwa yang tidak ingin bersaksi atas nama mereka sendiri atau mereka yang melibatkan isu-isu hukum yang rumit sering berakhir dalam sidang yang lama.

Meskipun konsep praduga tak bersalah mungkin terdengar sederhana, tidak selalu mudah untuk dilindungi pun sisi efektifnya. Demokrasi yang paling modern telah mengakui hak ini, tapi dalam praktek secara luas subjektif. Beberapa negara memiliki hakim investigatif yang menginginkan adanya pembuktian terbalik. Apakah praduga tak bersalah dapat dipertahankan dalam jenis pengadilan juga masih hangat diperdebatkan.

Banyak orang mengeluh bahwa beberapa lembaga sering melompat pistol dan menghukum orang-orang yang belum terbukti bersalah atau yang benar-benar telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan hukum. Siswa di banyak universitas sudah duluan diusir jika mereka didakwa melakukan kejahatan, terlepas dari apakah mereka dinyatakan bersalah atau tidak.

Perusahaan pemerintag menolak untuk mempekerjakan orang-orang yang telah didakwa dengan kejahatan tertentu, meskipun status atau hasil dari pengadilan masih dalam proses. Pengadilan yang mengatur jaminan yang tinggi untuk menahan terdakwa dianggap risiko penerbangan telah dikritik dengan prinsip ini.

Praktek ini tampaknya bertentangan dengan hak-hak hukum terdakwa dan narapidana, dan dalam kasus ini, praduga tak bersalah menjadi lebih dari sebuah teori ideal daripada hak dipraktekkan.

Masyarakat demokratis yang paling modern telah menolak praduga bersalah yang mendukung si praduga tak bersalah itu sendiri. Bagi seseorang yang diminta untuk membuktikan mereka tidak bersalah telah diklasifikasikan sebagai suatu kontradiksi terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan pencerahan.

Anggapan Penggunaan bersalah merupakan bagian integral dari penasihat terdakwa dan semacam pertahanan untuk mengingatkan hakim dan juri untuk fokus pada apakah jaksa bisa membuktikan si terdakwa terbukti bersalah tanpa keraguan, semua masih dalam taraf perdebatan.

Pun di Indonesia yang situasinya semakin rumit, karena adanya kasus kasus hukum yang di jual belikan sebagai bagian dari komoditas politik. Asas hukum praduga tak bersalah dijadikan mainan oleh mereka yang punya uang dan mampu membayar hukum. Di saat pengadilan berlama lama dengan proses, pelaku kejahatan tengah menghilangkan bukti bukti keterlibatan.