7 Tantangan Bappeda

Ilustrasi bappeda

Era otonomi daerah seperti berkah dalam musibah (blessing in disguise). Satu sisi, daerah mempunyai kekuatan ekstra untuk membangun daerah. Sisi lain, daerah bisa menghasilkan raja-raja kecil. Diperlukan peran Bappeda sebagai katalisator perencanaan dan pembangunan daerah untuk mengakali hal ini.

Bappeda dituntut untuk memberi cetak biru (blue plan) skema kebijakan dalam membangun ekonomi, sosial, budaya, dan politik suatu daerah. Namun, persoalan pelik menghadang fungsi strategis Bappeda tersebut.

Tantangan Bappeda

Berikut ini merupakan 7 tantangan Bappeda.

1. Komunikasi. Bappeda sebagai think thank pembangunan mesti membangun komunikasi dengan semua lini. Tidak terkecuali politisi, tokoh masyarakat, dan ormas. Bappeda harus memiliki keandalan berkomunikasi. Tidak semua pesan yang disampaikan bisa tersampaikan. Treatment Bappeda menjadi kunci dalam komunikasi. Setiap orang atau kelompok memiliki ciri khas masing- masing.
2. Ego sektoral. Bappeda wajib mengkoordinasi segala sektor untuk membangun daerah dengan visi yang sama. Ibaratnya, Bappeda adalah dirigen. Namun, ego sektoral sering terjadi. Satu departemen tidak bisa bekerja sama dengan departemen lain atau soal anggaran yang berat sebelah. Bappeda harus memupus ego sektoral ini jika ingin seiring seirama.
3. Struktural. Bappeda harus diakui kerap kikuk dalam mengemban fungsinya. Posisi struktural menjadi persoalan. Terkadang, satu departemen enggan menurut pada Bappeda karena merasa lebih tinggi. Struktural ini menghambat dalam proses menjalin kerja sama dan koordinasi.
4. Cetak biru. Bappeda harus membuat skema pembangunan yang jelas. Bukan parsial, melainkan imparsial. Cetak biru (blue plan) Bappeda kerap kedodoran. Entah karena kurang para profesional atau bisa jadi kompetensi yang kurang. Merumuskan cetak biru merupakan hal yang sulit, tetapi bukan mustahil. Cetak biru akan memberi pedoman luas dan spesifik mengenai pembanguanan suatu daerah.
5. Politisi. Bappeda dianggap sebagai wadah para professional berkiprah. Bukan menyepelekan para politisi. Faktanya, politisi sering partisan dalam bertindak. Sementara Bappeda, adalah lembaga otonom yang berusan dengan publik. Para professional dipercaya bisa lebih mumpuni untuk menjaga indepedensi kebijakan yang dibuat.
6. Dana. Bappeda sering mendapati situasi dilema tanpa anggaran yang memadai. Cetak biru telah disusun tapi dana seret. Pihak ketiga (swasta) diharapkan menjankan perannya. Namun, ini bukan persoalan gampang. Menarik investasi swasta untuk membangun daerah butuh political will dari kepala daerah. Seperti payung hukum, birokrasi, dan insentif.
7. Implementasi. Bappeda adalah lembaga pemikir (think thank) yang hebat. Namun, tanpa implementasi, semua itu jadi semacam kertas. Persoalan utama Bappeda adalah implementasi di lapangan. Seindah apapun guratan skema pembangunan daerah, akan menjadi nihil tanpa implementasi.