Model dan Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat

Amerika Serikat mengaku sebagai role model demokrasi di seantero dunia. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat (AS) seperti yang dikatakan Abraham Lincoln “Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”. AS menganjurkan demokrasi sebagai pilihan ideal menjalankan pemerintah.

Meminjam istilah Margareth Thatcer “There is no alternative”. Demokrasi menjelma menjadi standar tunggal. Cepat atau lambat negara-negara akan mengadopsi nilai demokrasi. Patut untuk ditinjau, bagaimana model dan bentuk pemerintahan Amerika Serikat?

• The winners takes all. AS tidak mengenal koalisi layaknya di Indonesia. Pilihannya cuman dua. Pemerintah atau oposisi. Pemenang akan menyapu bersih kekuasaan. Pihak yang kalah akan mengawasi di legislatif.

• Demokrat dan republik. Partai di sistem politik AS tidak banyak. Dikuasai oleh demokrat dan republik.

• Demokrasi. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga cabang kekuasaan itu sebagai pilar negara. Satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi dan intervensi. Masin-masing berdiri independen.

Kontradiksi

Model demokrasi di AS belakangan ini menuai kontradiksi. AS dituduh menerapkan standar ganda. Nilai yang dianut AS tidak utuh. Fleksibel tergantung pada national interest. Sebut saja perang irak, penjara guantanamo, dan intervensi pada pemerintah lain.

Kontradiksi itu menguat ketika dikonfirmasi oleh bocoran wikileaks terkait kebijakan luar negeri. Kawat diplomatik itu mengkonfirmasi anggapan pemerintah AS arogan dan licik.

Double standard kentara terasa ketika menilik kebijakan AS di timur tengah. Israel menjadi anak emas. Iran menjadi musuh. Israel memiliki hulu ledak nulir. AS diam seribu bahasa.

Beda ketika Iran bertujuan membuat nuklir untuk kepentingan energi. AS pusing setengah mati. Menghalau dengan segala cara. Boikot ekonomi, sanksi PBB, dsb. Smart power yang digemakan Hilary Clinton belum terasa manisnya.

Nilai

Jika demokrasi secara prosedural AS memang juaranya. Model dan bentuk pemerintahan Amerika Serikat secara prosedural masuk pada kualifikasi demokrasi. Namun, demokrasi berbasis nilai AS belum ideal. Masih ada celah sana sini yang jadi sasaran empuk para aktivis HAM. Terutama menyangkut kebijakan luar negeri yang kontroversial.

Justru role model demokrasi kini bertambah banyak ketika China, Rusia, dan Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Segi ekonomi, politik, dan kultur. Misal China bisa mengakomodasi sosialisme dengan pasar terbuka.

Demokrasi mesti berbasis pada nilai. Jika mengacu sebatas tata cara dan peraturan akan kering makna. Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat. Alat untuk mencapai kesejahtraan dan kemaslahatan publik. Demokrasi dibangun untuk mengelola tujuan tersebut.