7 Keburukan Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
Oleh:
AnneAhira.com Content Team
Reformasi birokrasi bergaung ketika para PNS masih asyik keluyuran ke mall. Remunerasi bergema ketika Gayus jadi milyarder dari skandal pajak. Kenaikan gaji disuarakan ketika korupsi merajalela, Ayin cs menyulap penjara bak hotel berbintang. Budaya kerja organisasi pemerintah menuai sorotan tajam. Namun, tak sungkan minta privilege.
Itulah wajah Indonesia. Meminjam istilah Mochtar Lubis, malas dan hipokrit. Berikut ini daftar 7 keburukan budaya kerja organisasi pemerintah.
- Malas. PNS sering tertangkap basah bermain game bounce ketika jam kerja. Aparatur pemerintah yang satu ini malas bukan kepalang. Ratusan kali berita yang menampilkan PNS bolos di hari raya. Kena teguran keras, dijemur, dan di sit-up. Eh, keesokan harinya bukan turun. Mati satu tumbuh seribu!
- Lama. Pernah gak mengurus paspor, KTP, atau surat keterangan lama setengah mati? Ya. Kalau Anda merasa hal yang sama. Anda tidak sendirian. Jutaan rakyat Indonesia sebal bukan kepalang melihat tingkah birokrat kita yang membuat mudah jadi sulit.
- Korup. Wow, masalah satu ini tidak usah dibicarakan lagi. APBN kita jebol 30 persen karena korupsi. Uangnya mengalir ke kantong pribadi. Metode mark up, nilep sana sini, dan seterusnya, lumrah dilakukan. Ini sudah menjadi semacam lingkaran setan. Memotong budaya kerja ini susah.
- Tertutup. Era transparansi tidak selamanya sukses direguk di republik demokrasi. Pemerintah terbuka ketika lampu kamera menyorotnya. Coba kalau media tidak memberitakan, akses publik pada organisasi pemerintah akan tertutup. Terutama, di daerah yang kental dengan nuansa orba.
- Nepotisme. Pernah mendengar aparat negara disewa dari lingkungan keluarga? Itu bukan isapan jempol, lho. Nepotisme itu benar terjadi. Akan tetapi, seperti kentut. Baunya terasa, namun sulit mendeteksi. Perilaku tercela ini sudah langgeng sejak Pak Harto menjabat.
- Anti kritik. Ada lho kritikus yang diancam sana sini karena membeberkan kebobrokan organisasi pemerintah. Diancam pasal pencemaran nama baik, diteror, dan seterusnya. Terutama, di daerah yang miskin pengetahuan demokrasi. Apalagi, menyangkut isu sensitif seperti korupsi. Wah, aparat pemerintah sering kebakaran jenggot!
- Berjarak. Idealnya, organisasi pemerintah mengabdi pada publik. Lha, masyarakat kok yang membiayai mereka dari duit pajak. Contoh, Abdi Dalem Yogya yang patuh dan melayani. Eh, birokrat kita justru maunya melayani. Justru mental feodal yang menimpa aparat negara yang mendaku demokrasi. Hubungan masyarakat dengan aparat seperti patron klien. Main peras, minta sogokan, dan tak simpatik.
