Contoh Kasus Korupsi di Indonesia
Ilustrasi contoh kasus korupsi
Korupsi menjadi musuh kita bersama. Manipulasi anggaran justru dilakukan oleh para anggota legeslatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Praktek korupsi sudah biasa dilakukan di tingkat birokrasi Indonesia, bahkan yang terendah, seperti misalnya contoh kasus korupsi yang sangat jelas dilakukan di muka umum ketika rakyat mengurus KTP, SIM, paspor, akte kelahiran, dan surat-surat penting lainnya.
Keberanian untuk berkorupsi para aparat di tingkat paling bawah, seperti oknum polisi dan DLAAJ, justru makin merajalela. Belum lagi yang terjadi di jajaran menengah dan atas yang tidak mudah diditeksi. Korupsi semacam ini biasanya dilakukan atas dasar sistem, sehingga praktek korupsi menjadi tersamar dan biasanya dilakukan secara berjama’ah.
Hukuman Koruptor Sangat Ringan
Peluang atau kesempatan untuk melakukan tindak korupsi ini sangat berpengaruh pada prilaku koruptor, apalagi hukumannya juga cukup ringan. Bandingkan dengan beberapa kasus korupsi di Cina, negara kita jauh lebih memanjakan para koruptor dengan hanya menghukum kurungan. Padahal di Cina beberapa koruptor telah dihukum mati.
Beberapa kasus korupsi di atas merupakan perbuatan yang sangat keji. Karena bisa menyebabkan kacaunya anggaran negara, dan mengurangi aset negara yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan rakyat bersifat langsung. Apabila anggaran negara terus defisit, bukan saja hutang luar negeri tidak terbayar, tetapi kinerja pemerintah juga menjadi kacau. Peningkatan gaji pegawai dan terutama gaji para penegak hukum tidak bisa dilakukan, karena minimnya anggaran. Hal ini akan menyebabkan penindakan terhadap pelaku korupsi menjadi tumpul dan penuh rekayasa.
Dengan adanya atau diberikannya hukuman yang sangat ringan oleh para penegak hukum yang ada di Indonesia terhadap para koruptor maka hal ini tidaklah akan bisa untuk menimbulkan atau memberikan efek jera kepada masyarakat. Terutama bagi para calon koruptor untuk dapat mengurungkan niat mereka agar tak melakukan korupsi.
Sejatinya dengan memberikan hukuman yang lumayan tinggi kepada seorang koruptor maka fungsi hukum sebagai pemberi efek jera akan dapat digunakan dengan lebih maksimal.
Lihat saja, para koruptor yang telah mengambil bermiliar uang rakyat hanya dihukum selama beberapa tahun saja. Tidak ada hukuman yang diberikan selama puluhan tahun atau bahkan hukuman mati. Hal ini tentunya dipandang oleh kebanyakan kalangan sangatlah tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh para koruptor tersebut.
Mereka telah dengan sadar mengambil uang rakyat yang sejatinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat guna mensejahterakan mereka. Uang tersebut mereka gunakan seenaknya demi kepentingan mereka sendiri ataupun kelompok. Dan akhirnya mereka hanya dihukum selama beberapa tahun atas hal yang begitu besar ini. nyatalah bahwa hal ini tak akan memberikan efek jera kepada mereka.
Hal ini akan mengurangi tingginya angka korupsi yang ada di Indonesia. Dan semangat untuk memberantas kasus korupsi yang begitu banyak terjadi di Indonesia dapat terjadi.
Namun hal ini seakan sangatlah sulit untuk dilakukan. Ketika para koruptor merasakan kenyamanan dalam melakukan tindakannya maka hal ini tak akan pernah menghentikan kegiatan mereka dalam merong-rong sistem keuangan negara.
Korupsi akan semakin mudah untuk dilakukan. Karena memang sistem peradilan yang begitu mudah dan terkesan lebih memihak kepada kaum pemeganga kekuasaan.
Terlebih kasus korupsi yang terjadi ini juga menyebabkan beberapa hal yang lainnya. Semuanya dilakukan juga karena begitu lemahnya sistem hukum dan peradilan yang ada.
Adanya perlakuan yang lebih istimewa terhadap para terdakwa kasus korupsi ini di dalam penjara. Kita tentu ingat betapa publik sangat dikagetkan dengan keumculan gayus di Bali padahal pada saat itu dia adalah terpidana kasus korupsi dan harus mendekam di sel penjara.
Bukankah ini dapat terjadi karena memang hukum yang ada di negara kita sudah dapat dengan mudah dibeli. Para koruptor sudah dapat dipastikan memiliki banyak uang sebagai hasil dari korupsi yang telah mereka lakukan. Dan bisa saja mereka menggunakan uang tersebut untuk memudahkan kehidupan mereka selama berada di sel tahanan di dalam penjara.
Publik memang begitu tersentak dengan kasus Gayus ini. dan hal ini semakin menunjukkan bagaimana komitment aparat penegak hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi dan juga penegakan hukum yang begitu lemah yang ada di Indonesia.
Contoh lain dari kasus korupsi yang terjadi adalah kasus Artalita Suryani dimana dia memang telah terbukti melakukan penyuapan dan sudah dipidana untuk mendekam di dalam penjara selama beberapa waktu.
Namun, publikpun dibuat kembali tersentak dengan lemahnya penerapan hukum kita. Artalita di dalam sel penjaranya tetap dapat menikmati kemewahan hidup. Sebut saja, di sana ia tetap dapat menikmati kamar yang lebih luas dan nyaman dibandingkan dengan sel tahanan para narapidana yang lain.
Serta fasilitas yang ada di dalam sel tersebut tidak selayaknya sebuah sel penjara namun sebuah kamar di hotel berbintang. Penghuninya tetap dapat menonton televisi di layar televisi yang besar dan lebar. Menikmati aneka makanan yang tersimpan di dalam lemari es. Tidak mengalami kedinginan ataupun kepanasan karena adanya alat pengatur suhu. Serta hal mewah lainnya yang dapat ditemukan di sel penjara wanita cantik satu ini.
Hal ini semakin menambah buruk potret dunia hukum dan kebahagiaan tersedniri bagi para korupsi. Banyak pula kasus berikutnya yang menyeret para aparat pemerintahan dalam kasus korupsi.
Contoh Kasus Korupsi Lain
Saat ini publik Indonesia sedang digemparkan oleh kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partai Demokrat. Partai yang selalu menjadikan jargon basmi atau anti korupsi ini ternyata saat ini, beberapa petinggi telah terjerat kasus korupsi.
Kasus korupsi ini adalah mengenai kasus Hambalang dimana banyak sekali uang negara yang telah diselewengkan. Hal pertama muncul ketika bendahara Partai ini yaitu Muhammad Nazaruddin menjadi tersangka kasus korupsi ini.
Ia pun seketika menjadi pusat perhatian. Namun selama beberapa waktu ia mejadi target buronan polisi karena telah melarikan diri. Polisi mencarinya dari daerah Asia sampai akhirnya ditemukan di Kolumbia, Amerika Selatan.
Lalu ia pun dipulangkan ke Indonesia untuk mengungkapkan proyek mega korupsi ini. lalu kasus inipun menyeret nama Angeline Sondakh. Publikpun kembali tersentak dengan perilaku mantan Putri Indonesia. Dia sosok wanita yang dianggap sempurna, cantik dan pintar. Namun siapa sangka bahwa iapun terjerat praktik korupsi.
Dan setelah melalui proses peradilan yang begitu lama, sekitar delapan bulan dalam menjalani masa kurungan, Angie pun ditetapkan sebagao tersangka. Dan berapa hukuman yang diberikan kepada Angie saat ini? empat setengah tahun penjara serta denda dua ratus lima juta rupiah.
Wow.. banyak pihak yang menilai bahwa hukuman ini sangatlah tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Dan tentunya, sekali lagi, hukuman ini tak akan memberikan efek jera terhadap para korupstor yang lain.
Juga mengenai denda yang diberikan sangatlah ringan dibandingkan dengan jumlah uang yang telah dikorupsi. Bahkan ada pihak yang berani mengklaim, uang yang telah dikorupsi oleh Angie dan kroninya adalah bermiliyaran rupiah.
Kasus inipun juga telah menjerat nama Andi Malaranggeng. Dan karenanya ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Kepemudaan dan Olahraga. Iapun akan menunggu giliran untuk disidangkan kasusunya.
Perlunya Kontrol Pengawasan
Contoh kasus korupsi di atas juga dapat menyebabkan permasalahan ganda. Hal ini akan menjadi lebih terasa apabila masyarakat tidak perduli dengan masalah ini. Saat ini kontrol dari media sudah cukup kuat, tetapi kita juga tahu bahwa media juga terkadang bisa dibeli. Seringkali kasus korupsi menguap di tengah jalan, tanpa diketahui dengan jelas apa penyebabnya.
Media yang pada awalnya sangat gencar memuat berita-berita tentang kasus korupsi tersebut, lama kelamaan frekuensi tayangannya berkurang dan akhirnya kasus itu lenyap. Demo-demo anti korupsi marak, tetapi hasilnya juga kurang maksimal, selama korupsi telah menjadi budaya bangsa.
Kurangnya kontrol pengawasan akan memperparah bangsa kita menjadi bangsa yang korup apabila tidak dari sekarang dibenahi. Artinya, kontrol pengawasan baik itu dari aparat-aparat yang berwenang seperti misalnya komisi pemberantasan korupsi, kepolisian, maupun kejaksaan harus lebih dioptimalkan. Dan yang lebih penting lagi adalah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketika mengetahui ada tindak korupsi di sekitar Anda, segera laporkan.
Itulah beberapa contoh kasus korupsi yang ada di negara kita tercinta ini.
