Seluk-beluk Negara dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem manajemen kekuasaan yang berbasis dari kedaulatan rakyat. Dengan kata lain tampuk kekuasaan terdapat pada rakyat. Dan suara rakyat memilih seseorang yang sekiranya mumpuni dijadikan seorang kepala negara entah itu dalam wujud presidensial maupun perdana menteri. 

Demokrasi lahir dari tuntutan rasa keadilan yang dimiliki oleh manusia, begitupun dengan kekuasaan yang melibatkan sebuah negara. Simbol keadilan terletak pada suara rakyat dalam menentukan masa depan negara berikut juga dengan sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kalayak umum.  

Sejarah Demokrasi 

Sebelum mengulas ilmu demokrasi lebih dalam, mari kita kilas balik tentang asal mula demokrasi yang konon sistem kepemerintahan ini diciptakan sejak 4000 Sebelum Masehi.

Menurut catatan sejarah, awal mula kepemerintahan demokrasi diterapkan di Kerajaan Mesopotamia. Pada masa itu raja Mesopotamia memanggil para wakil dari berbagai suku-suku yang berada di bawah kekuasaan Mesopotamia. Mereka dikumpulkan untuk dimintai pendapatnya guna dipakai sebagai bahan pertimbangan raja untuk memutuskan kebijaksanaan. 

Kekaisaran Athena, di Yunani pada  508 SM, intens menggunakan sistem kepemerintahan demokrasi secara langsung. Sistem demokrasi langsung ala Athena hampir sama dengan Mesopotamia pendahulunya, cuma di Athena orang-orang di kalangan yang ditunjuk untuk mengeluarkan suara (pendapat) bukan sebuah perwakilan dari komunitas/ suku tertentu, melainkan dia mewakili pendapatnya sendiri. 

Di Italia, kekaisaran Roma pun mengadaptasi sistem pemerintahan model demokrasi namun lebih. Di kekaisaran Roma menerapkan demokrasi sistem perwakilan yang dikumpulkan dalam sebuah wadah organisasi rakyat yang kelak dinamai senat.

Di dalam senat terdapat perwakilan dari suku/komunitas, para ningrat, ekonom, ahli strategi mereka dimintai pendapat / suara guna memikirkan nasib rakyat Roma. Sistem demokrasi perwakilan merupakan cikal bakal demokrasi modern yang banyak diaplikasi oleh berbagai negara sekarang ini, terutama yang berbasis republik. 

Asal Kata Demokrasi 

Secara etimologi, kata demokrasi merupakan kata serapan asing berasal dari Yunani. Demokrasi merupakan penggabungan dari dua kata yang berbeda makna, demos dan kratos. Demos berarti rakyat sedangkan kratos berarti kekuasaan. Jadi kalau dua kata digabungkan memberikan makna baru yaitu kekuasaan rakyat. 

Jenis-jenis Demokrasi 

Secara umum, demokrasi hanya mengenal dua jenis yakni perwakilan dan langsung. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini merupakan penjelasan kedua macam demokrasi:

1. Jenis Demokrasi - Demokrasi Perwakilan

Yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan adalah rakyat memilih seseorang yang dianggap mampu dan mumpuni sebagai wakilnya guna menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Wakil rakyat ini bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat selama satu periode misalnya 5 tahun guna menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah rakyat.

Demokrasi perwakilan mengakui sepenuhnya kedaulatan rakyat, menjalankan kekuasaan berdasarkan keputusan terbanyak / kekuasaan mayoritas. Salah satu negara yang menerapkan demokrasi perwakilan adalah Indonesia.

2. Jenis Demokrasi - Demokrasi Langsung 

Demokrasi langsung merupakan sistem kekuasaan yang menggunakan suara-suara yang disampaikan secara langsung oleh rakyat tanpa perwakilan, sehingga setiap suara merupakan hasil dari pendapat pribadi.

Sistem ini merupakan cara yang paling tua, sudah diterapkan sejak era kekaisaran Athena. Sistem demokrasi ini cocok bagi negara yang memiliki rakyat dalam jumlah yang sedikit. 

Ciri Khas Negara Berlandasakan Demokrasi 

Sistem kepemerintahaan yang berlandaskan azas demokrasi bisa dilihat dari bagaimana mereka membangun institusi pendukung dan undang-undang menjaga kestabilan negara, bagaimana negara itu mengatur perekonomiannya.  

Agar lebih jelas apa itu demokrasi, mari kita lihat ciri khas demokrasi.

• Suara rakyat dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
• Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.
• Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
• Mengadakan pemilihan umum langsung.
• Rakyat dijamin keleluasaan untuk berserikat.
• Adanya kesetaraan di depan hukum.
• Piranti hukum seperti, polisi, hakim dan jaksa bersifat netral.
• Sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat diatur penuh oleh negara.  
  

Demokrasi Bentuk Sistem Kekuasaan Ideal 

Dalam azas-azas demokrasi terkandung nilai keadilan yang selalu diutamakan, karena rasa keadilan merupakan perwakilan dari hati nurani manusia. Sebuah pemerintahan yang bersifat otoriter dan kedikatoran tak akan lama berkuasa karena sistem yang dia jalankan bertentangan dengan prinsip keadilan.  

Demokrasi merupakan sistem yang paling banyak dipakai sebagai landasan negara. Demokrasi menciptakan suasana damai dan tenteram, dalam negara demokrasi memberikan ruang yang luas bagi rakyatnya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa ada rasa takut diintimidasi.

Kelebihan kekuasaan demokrasi adalah sistem ini tak bisa diterapkan dalam komunitas masyarakat terkecil sekalipun, seperti RT dan RW. Bisa dipastikan negara akan sepi dari konflik juga menerapkan pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Dengan kata lain demokrasi merupakan bentuk yang ideal sekarang ini. 

Ancaman-ancaman Demokrasi 

Sebuah negara yang belandaskan demokrasi tak berarti kelangsungan kepemerintahannya berjalan mulus, di tengah jalan pastilah ada krikil-krikil yang mengganggu harmonisasi. Masalah-masalah yang tak lekas diselesaikan akan menjadi sebuah badai besar yang mengancam harmonisasi demokrasi.

Berikut ini merupakan masalah-masalah yang dihadapi dalam negara demokrasi.

1. Ancaman Demokrasi - Korupsi

Kejahatan korupsi yang dilakukan oknum yang bekerja di pemerintahan ataupun siapa saja bertindak illegal merupakan masalah berat bagi negara demokrasi. Hukum yang terlalu ringan bagi koruptor bisa merusak rasa keadilan masyarakat. 

Tindakan korupsi yang merajalela pada sistem demokrasi apabila tidak diatasi secara tuntas oleh aparat hukum, memicu gelombang kemarahan rakyat. Gelombang kemarahan ini wujud dari ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya dan pemangku kepemerintahah. Jika rakyat sudah tak lagi percaya bisa jadi akan ada aksi revolusi penggulingan kepemerintahan.

Contoh yang paling nyata berkenaan dengan ancaman dari sebuah sistem kepemerintahan demokrasi adalah apa yang tengah terjadi di Indonesia sendiri.

2. Ancaman Demokrasi - Otoriter

Otoriter adalah sistem kekuasaan yang terpusat kepada sebuah kepemimpinan dan organisasi yang berkuasa atas negara, juga merupakan buah ancaman dari demokrasi. Kekuasaannya dijalankan secara keras dan kaku. Kekuasaan otoriter tak mengakui adanya perbedaan pendapat. Semua kehidupan bermasyarakat dikontrol penuh melalui tangan-tangan kekuasaan. 

Indonesia pernah mengalami masa suram kekuasaan otoriter di era Soeharto, selama 35 tahun di bawah rezim Soeharto. Prinsip-prinsip demokrasi dijalankan secara semu saja. Media massa dan saluran informasi dikontrol secara ketat. Perilaku otoriter bertentangan dengan azas demokrasi, karena suara rakyat dibungkam dan tak dihiraukan, rasa keadilan pun dirusak dengan tindak-tindak kekuasaan yang diambil semaunya sendiri oleh pemimpinnya.

3. Ancaman Demokrasi - Separatisme

Sparatisme adalah sebuah aksi yang terencana dan bertujuan merongrong kedaulatan negara. Tujuan aksi sparatisme adalah memisahkan diri dari sebuah negara guna mendirikan wilayah kekuasaan sendiri yang berdaulat. Ini juga merupakan dampak dari diberlakukannya sistem demokrasi.

Sparatisme muncul karena suara rakyat tak pernah didengar oleh pemerintah, sedangkan wakil-wakilnya di dewan rakyat pernah komunikasi dengan para pemilihnya di daerah. Sebagai negara demokrasi, Indonesia pun pernah mengalami mimpi buruk dengan aksi sparatisme di Aceh, Ambon, dan Papua. Masalah sparatisme yang tak pernah diselesaikan dengan tuntas, dapat merusak martabat negara didepan mata Internasional. 

4. Ancaman Demokrasi - Pelanggaran Ham 

Salah satu ancaman negara demokrasi adalah masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia / HAM. Pelanggaran HAM meliputi pembungkuman hak untuk berserikat, penghilangan nyawa, pelanggaran rasa keadilan tanpa ada penyelesaian secara hukum. Perlakuan sewenang-wenang dari aparat terhadap rakyat pun bisa dikategorikan pelanggaran HAM. 

Pelanggaran HAM yang tak kunjung diselesaikan, menimbulkan amarah rakyat untuk segara menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Ambil contoh, kasus Libya, negara demokrasi, ketika rakyat marah atas ulah rezim Kadafi yang begitu mudah membunuh orang yang beda pendapat dan vocal terhadap dirinya.

Lambat laun permasalahan ini menjadi sebuah api yang membakar semangat rakyatnya untuk menggulingkan Kadafi dari kekuasaan. Demikianlah sedikit ulasan tentang demokrasi yang diyakini menjadi sistem ideal guna menjalankan kepemerintahan di era modern sekarang ini. Demokrasi yang sejati harus bisa mewakili suara rakyat guna menentukan masa depan negara.