Depkes: Dulu Departemen, Kini Kementerian Kesehatan

Ilustrasi depkes

Untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakatnya, pemerintah Indonesia mendirikan berbagai instansi. Instansi atau lembaga-lembaga tersebut menyediakan informasi serta hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap instansi memiliki fokus yang berbeda.

Hal-hal yang cenderung lebih dekat dengan masyarakat luas adalah permasalahan mengenai pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan terhadap dua hal tersebut menjadi tanggung jawab instansi pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, instansi pemerintah yang memegang peran penting adalah Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional dan Depkes atau Departemen Kesehatan.

Depkes

Depkes atau Departemen Kesehatan sepertinya menjadi salah satu instansi pemerintah yang cukup sibuk. Kesehatan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di negeri ini. Indonesia sehat, Indonesia bebas penyakit rupanya masih sekadar visi dan misi hitam di atas putih.

Pengupayaan terhadap hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat selaku “eksekutor” dan instansi terkait, dalam hal ini Depkes, menjadi “konseptor”. Depkes bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan masyarakat sendirilah yang “terjun”.

Menjaga kesehatan dari orang-orang yang berada di lingkup terdekat, seperti keluarga atau tetangga, sudah termasuk dalam upaya pencapaian visi dan misi Indonesia sehat. Meskipun kecil dan tidak disadari, dampak baik yang dihasilkan cukup besar jika hal itu dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dulu Depkes, Sekarang Kemenkes

Sistem pemerintahan Indonesia memang tengah berbenah. Pembenahan, bahkan, berimbas pada perubahan nama instansi pemerintahan. Semula departemen, lalu diganti menjadi kementerian. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Secara awam, penggantian nama departemen menjadi kementerian pasti akan melahirkan anggaran-anggaran baru. Khususnya, anggaran untuk barang-barang inventaris instansi tersebut. Semua barang inventaris yang berlabelkan Departemen, mau tidak mau, harus diganti dengan label kementerian. Hal-hal yang sebenarnya hanya formalitas berubah menjadi prioritas.

Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa pergantian nama ini justru akan menghemat anggaran negara. Pergantian nama departemen menjadi kementerian akan mengurangi tumpang tindih tugas yang terjadi antara departemen dan kementerian negara. Kegiatan atau perencanaan pemerintah yang seharusnya bisa disatukan, terpaksa harus dipisah karena perbedaan nama tersebut.

Jika kemudian departemen berubah menjadi kementerian atau kedua instansi itu “melebur” menjadi satu, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan pun bisa dihemat sedemikian rupa. Alasan mendasar itulah yang pada akhirnya berbuah pada keputusan perubahan nama instansi pemerintah tersebut.

Perubahan ini juga merupakan salah satu penerapan atau implementasi dari Undang-undang Kementerian Negara No. 39 Tahun 2008. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam undang-undang tidak dikenal istilah departemen, tetapi kementerian. Dari sekian banyak depertemen yang berubah nama menjadi kementerian, bidang kesehatan merupakan salah satunya. Depkes berubah nama menjadi Kemenkes atau Kementerian Kesehatan.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Layaknya instansi pemerintah pada umumnya, Kementerian Kesehatan memiliki visi, misi, strategi serta nilai-nilai. Semuanya itu dikhususkan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tentu saja, visi dan misi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan berkenaan dengan masalah kesehatan. Visi dari Kementerian Kesehatan adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan berkeadilan.

Untuk mencapai itu, Kementerian Kesehatan mempunyai beberapa misi.

• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia tanpa memandang status, swasta atau madani.

• Melindungi kesehatan masyarakat Indonesia dengan menjamin upaya kesehatan yang baik, merata, dan adil.

• Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

• Menciptakan sebuah sistem pengelolaan pemerintah terkait yang baik dan benar.