Profil Deplu - Departemen Luar Negeri

Ilustrasi deplu

Depertemen Luar Negeri atau disingkat Deplu adalah depertemen yang membidangi hubungan dan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Depertemen Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga departemen yang dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan dari UUD 1945 itu menerangkan bahwa Departemen Luar Negeri atau Deplu tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Perkembangan Departemen Luar Negeri

Pada era 1945-1950, Departemen Luar Negeri memiliki tugas utama untuk melakukan diplomasi.

Mencari simpati dan dukungan dari masyarakat internasional untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.

Melakukan beberapa perundingan dan membuat persetujuan, antara lain Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville (1948), dan Perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar).

Masa 5 tahun pertama setelah kemerdekaan merupakan masa yang sangat menentukan bagi eksistensi Departemen Luar Negeri. masa-masa tersebut merupakan bagian dari sejarah untuk membentuk karakter dan watak politik luar negeri Indonesia. Semangat diplomasi yang dilakukan Indonesia guna mendapat dukungan dari negara lain atas kemerdekaannya membuahkan hasil. Akhirnya, pada 1950, masyarakat internasional di PBB mendukung kemerdekaan Indonesia.

Pada era 1966-1998, tugas penting yang diemban Departemen Luar Negeri, yaitu pengakuan Irian Barat sebagai bagian dari NKRI, pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut (United Nation Convetion on Law of the Sea), meningkatkan kerja sama regional (ASEAN), menggalang dukungan internasional terhadap Timor-Timur, menjadi ketua Gerakan Non Blok (memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang), menjadi Ketua APEC dan G-15, dan meningkatka kerja sama pembangunan

Pada era 1998 sampai sekarang, tugas utama Departemen Luar Negeri diarahkan untuk melakukan beberapa hal, antara lain mencegah potensi disintegrasi bangsa, membantu upaya pemulihan ekonomi, membantu upaya peningkatan citra Indonesia di mata dunia, dan meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Hubungan Kerja Sama Departemen Luar Negeri

Sesuai dengan fungsinya, Departemen Luar Negeri bertugas untuk mejalin kerja sama dengan negara-negara sahabat di dunia. Berikut ini beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri atau Deplu.

1. ASEAN

ASEAN merupakan wadah kerja sama antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Pendirian ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, di antaranya Indonesia. Organisasi ini meliputi kerja sama dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, keamanan, dan politik

2. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan antar negara, tanpa diwadahi organisasi tertentu. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan sekitar 162 negara yang ada di dunia.

3. Kerja Sama Multilateral

Kerja Sama Multilateral adalah kerja sama Indonesia dengan beberapa negara di dunia berdasarkan suatu tujuan yang sama yang terbentuk dalam satu wadah. Kerja sama ini biasanya dilakukan untuk membahas masalah yang ada di dunia. Contoh kerja sama multilateral adalah Colombo Plan, G-20, D-8, G-15, PBB, OIC, dan NAM.

4. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional merupakan kerja sama antara Indonesia dengan beberapa regional. Bentuk kerja sama regional antara lain ARF, BIMP-EAGA, Asia-Europe Meeting (ASEM) AMED, APEC, dan Uni Eropa.

5. Organisasi Internasional

Indonesia pun aktif menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa organisasi internasional, yaitu UNESCO, FAO, WHO, dan WTO.

Daftar Nama Menteri Luar Negeri Indonesia

Mr. Achmad Soebarjo (1945, hanya 1 tahun menjabat)

Sutan Syahrir (1645-1946)

Haji Agus Salim (1947-1949)

Alexander Andries Maramis (1948-1949)

Mohammad Hatta (1949-1950)

Mr. Moh Roem (1950-1951)

Mr. Achmad Soebarjo (1951-1952)

Mr. Wilopo (hanya menjabat 1 bulan pada 1952)

Moekarto Notowidigdo (1952-1953)

Mr.Sunarjo (1953-1955)

Mr.Ide Anak Agung Gde Agung (1955-1956)

H. Roeslan Abdulgani (1956-1957)

Dr. Soebandrio (1957-1966)

Adam Malik (1966-1978)

Prof.Dr.Muchtar Kusuma A, SH (1978-1988)

Ali Alatas (1988-1999)

Alwi Shihab (1999-2001)

Hassan Wirajuda (2001-2009)

Marty Natalegawa (2009-2014)

Bangunan Bersejarah Deplu

Departemen Luar Negeri atau biasa disingkat Deplu memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Salah satu bukti sejarah yang dimiliki Departenen Luar Negeri adalah bangunan bersejarah. Ya, Departemen Luar Negeri memiliki bangunan bersejarah. Berikut ini bangunan yang memiliki nilai sejarah bagi perkembangan Departemen Luar Negeri.

1. Rumah Kelahiran Bung Hatta

Salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Departemen Luar Negeri adalah rumah kelahiran Bung Hatta. Mengapa rumah kelahiran Bung Hatta menjadi bagunan bersejarah Deplu? Karena Bung Hatta menjadi delegasi Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda. Selain itu, Bung Hatta pun menjadi orang pertama yang memaparkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Hal ini menjadi landasan polugri Indonesia hingga saat ini.

Rumah kelahiran Bung Hatta ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 37, Bukittinggi, Sumatera Barat. Di rumah yang didirikan pada 1860, Bung Hatta dilahirkan. Rumah kelahiran Bung Hatta ini menggunakan struktur kayu dan terdiri atas beberapa bagian, seperti bangunan utama, pavilion, lumbung padi, dapur, kandang kuda, dan kolam ikan. Bangunan utama berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan ruang makan keluarga, sedangkan pavilion berfungsi sebagai ruang tidur Bung Hatta.

Sebenarnya, bangunan asli rumah kelahiran Bung Hatta ini sudah runtuh. Namun, atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, ruamah tersebut dibangun kembali untuk mengenang dan memperoleh gambaran masa kecil seorang Bung Hatta. Pembangunan kembali rumah kelahiran Bung Hatta ini didesain sesuai dengan bentuk aslinya. Sebagian besar perabotannyanya pun masih asli. Di rumah ini pun banyak foto-foto miliki Bung Hatta.

2. Museum Konferensi Asia Afrika

Salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah bagi Departemen Luar Negeri adalah museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini menjadi saksi bisu digelarnya konferensi antar negara di kawasan Asia dan Afrika. Gedung museum Asia Afrika ini berada di Gedung Merdeka yang berlokasi di Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika No. 65.

Konferensi Asia Afrika yang digelar di Gedung Merdeka ini telah mencapai kesuksesan besar. Konferensi ini berhasil mempersatukan sikap dan menjalin kerja sama antar bangsa Asia dan Afrika. Selain itu, Konferensi Asia Afrika pun ikut membantuk menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Untuk mengenang sejarah Konferensi Asia Afrika, tempat berlangsungnya konferensi tersebut kemudian menjadi museum. Museum Konferensi Asia Afrika ini menjadi bagian dari bangunan yang memiliki nilai sejarah bagi Deplu. Museum Konferensi Asia Afrika ini diresmikan oleh Presiden Suharto pada 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika.

3. Museum Konferensi Linggajati

Salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Deplu adalah Museum Linggajati. Museum Linggajati ini merupakan saksi bisu dari Perundingan Linggajati antara Indonesia dengan pemerintah Kolonial Belanda. Menurut mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, saat itu, Perundingan Linggajati tidak hanya menjadi simbol perjuangan melawan Belanda, tapi juga menjadi simbol perjuangan Indonesia melawan kolonisasi atau penjajahan yang saat itu masih marak terjadi.

Museum Perundingan Linggajati yang terletak di Kuningan, Jawa Barat ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah dan cagar budaya berdasarkan UU No. 5 tahun 1992. Gedung yang memiliki nilai sejarah bagi perpolitikan luar negeri Indonesia ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Pemda Kuningan.

Itulah gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah bagi perkembangan Deplu sebagai salah satu departemen yang berada di bawah pemerintahan.