Profil DPR RI - Lembaga Kedaulatan Rakyat

Ilustrasi dpr ri

Wakil rakyat atau anggota DPR RI merupakan orang yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat. Mereka memiliki tanggung jawab yang penting, yaitu menyuarakan aspirasi rakyat. Tak jarang anggota DPR selama ini terkesan hanya menyuarakan aspirasi partai dan keluarganya, sedangkan aspirasi rakyatnya diabaikan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI atau DPR) termasuk salah satu lembaga tinggi negara Indonesia dan merupakan lembaga perwakilan rakyat. Lembaga ini terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu.

DRP di Masa Reformasi (1999- Sekarang)

Pada masa reformasi, kinerjanya bisa dikatakan kurang memuaskan hati rakyat. Ini terbukti dengan banyaknya aksi demonstrasi yang menentang beberapa kebijakan pemerintah saat itu. DPR dianggap tidak mampu mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus Lumpur Lapindo, dan kasus-kasus lainnya.

1. Fungsi DPR

Beberapa fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Berikut ini adalah penjelasan tersebut.

Fungsi legislasi adalah bentuk perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Fungsi anggaran ini untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap RUU tentang APBN yang diajukan presiden.

Fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

2. Fraksi Anggota DPR

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPR dan dibentuk untuk mengoptimalkan tugas dan kewajiban anggota DPR. Berikut fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura)

3. Alat Kelengkapan DPR

Pimpinan
Badan Musyawarah
Komisi
Badan Legislasi
Badan Anggaran
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Kehormatan
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
Badan Urusan Rumah Tangga
Panitia Khusus

4. Tugas dan Wewenang DPR

Tugas dan wewenang DPR sebagai lembaga tinggi negara antara lain adalah sebagai berikut.

Membuat undang-undang yang dibahas bersama presiden.
Mengaawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Memilih anggota BPK.
Menampung dan meinindaklanjuti aspirasi rakyat.
Melaksanakan wewenang dan tugas lainnya yang sudah diatur dalam undang-undang.

5. Hak Anggota DPR

Hak-hak yang dimiliki DPR, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak Interpelasi merupakan hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah (kebijakan penting dan strategis).
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.
Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden atau wakil presiden.

6. Larangan Anggota DPR

Anggota DPR tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN, dan instansi yang anggrannya berasal dari APBN atau APBD. Selain itu, wakil rakyat juga tidak dibenarkan bekerja sebagai pejabat struktural di lembaga pendidikan swasta, pengacara, dokter praktek, dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan tugas serta wewenang sebagai anggota DPR.

7. Penyidikan Anggota DPR

Jika diduga melakukan perbuatan pidana, penyidikan anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika wakil rakyat atau anggota DPR melakukan korupsi dan tindakan terorisme (dalam keadaan tertangkap tangan).

Lembaga Kedaulatan RI

Selain Dewan Perwakilan Rakyat, dalam menjalankan kedaulatan rakyat ini, negara Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga negara sebagai wakil rakyat, sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Apa saja lembaga pelaksana kedaulatan rakyat tersebut? Berikut adalah penjelasannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 disebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu dan diatur melalui Undang-Undang.

2. Presiden

Presiden merupakan pemimpin negara Indonesia. Menurut Undang-Undang, warga negara Indonesia yang berhak menjadi presiden setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, yakni sebagai berikut.

Tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 ayat 1 UUD 1945);

Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat I UUD 1945);

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat 1 UUD 1945).

Sementara itu, persyaratan menjadi presiden, menurut Pasal 6 UU No.23 Tahun 2003, di antaranya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak pernah mengkhianati Negara, bertempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan RI, terdaftar sebagai pemilih, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki daftar wilayah hidup, berusia sekurang–kurangnya 35 tahun.

3. Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga ini merupakan lembaga negara yang memiliki tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945). Hasil pemeriksaan BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD atau sesuai kewenangannya.

4. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi.

Selain kelima lembaga yang sudah dijelaskan secara singkat di atas, masih ada beberapa lembaga lainnya yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia, yakni sebagai berikut.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Yudisial

Lembaga-lembaga tersebut dipelajari juga oleh masyarakat Indonsia pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Diharapkan semua anak bangsa dapat mengenal lembaga kedaulatan rakyat sejak dini dan ke depannya dapat membantu menjadikan negara yang berdulat dan sejahtera.

Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Sistem pemerintahan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dimaksudkan agar pemerintahan yang ada dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Hal ini mengingat pemerintahan tersebut orang-orangnya dipilih oleh rakyat, untuk menjadi wakil rakyat, untuk mengemban amanat rakyat.

Lembaga negara yang telah dibentuk tersebut di atas dipertimbangkan sudah sangat tepat untuk menjalankan sistem kedaulatan rakyat, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan negara.

Namun sayang, kenyataan yang terjadi di lapangan, masih saja ada orang yang berada di dalam lembaga pemerintahan tersebut yang hanya mengatasnamakan kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat. Hasilnya, rakyat masih terus hidup dalam penderitaannya.

Untuk itu, pelaksanaan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat seharusnya mengacu pada satu poin yang kita kenal sebagai Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan di mana masyarakat itu menjadi mandiri dan sejahtera dari beberapa aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

1. Aspek Ekonomi

Kesejahteraan sosial dari aspek ekonomi, berarti suatu keadaan di mana masyarakat mampu secara finansial memenuhi kebutuhannya dengan mandiri tidak bergantung pada orang lain. Jadi, seseorang itu dapat meningkatkan keberfungsiannya di dalam masyarakat dan mengoptimalkan potensinya untuk menyejahterakan dirinya dan masyarakat di bidang ekonomi.

2. Aspek Kesehatan

Kesejahteraan sosial dari aspek kesehatan, berarti keadaan di mana masyarakat sehat, baik secara jasmani, rohani, dan mental, sehingga dapat produktif dan mengoptimalkan potensinya yang ada di dalam dirinya.

3. Aspek Pendidikan

Kesejahteraan sosial dari aspek pendidikan, berarti keadaan di mana masyarakat bisa mendapatkan penyerataan pendidikan dan dia dapat hak dasar-dasar pendidikan, sehingga dia dapat mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat.

4. Aspek Sosial

Kesejahteraan sosial dari aspek sosial, berarti di mana seseorang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan linkungan sosialnya, masyarakat, dan lingkungan alam sekitarnya, sehingga dia dapat memegang peranan dan status yang baik di masyarakat, juga dapat bertahan dan dia bisa mengikuti perubahan sosial, baik itu perubahan baik atau perubahan buruk.

Kesejahteraan sosial di Indonesia, tergolong masih di bawah rata-rata untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara yang sejahtera. Hal tersebut dapat kita lihat dari tingkat sosial masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah.

Meski pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya, tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi, masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah, kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya masih lebar, bahkan makin melebar; dan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia juga masih rendah.

Itulah sekilas profil tentang DPR RI dan lembaga kedaulatan rakyat lainnya. Kita semua berharap wakil rakyat yang ada di DPR benar-benar bekerja untuk rakyat bukan untuk kepentingan partainya.