DPR - Dasar Pembentukan, Harapan, dan Kehampaan
Masyarakat awam menilai bahwa dasar pembentukan DPR adalah untuk menjadi wakil mereka mengawasi jalannya pemerintahan yang terpilih. Mereka berharap anggota DPR bisa diandalkan agar rakyat tidak tertindas oleh peraturan pemerintah yang bisa saja hanya berpihak kepada orang-orang yang dianggap memberikan keuntungan finansial.
Tapi, apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah semakin banyak dan luas saja sebaran "virus benci" kepada DPR. Hal ini memang dipicu oleh pemberitaan yang menyoroti pengeluaran negara yang dianggarkan demi kenyamanan para anggota DPR terhormat tersebut.
Di sisi lain, produk kerja keras dari para anggota dewan itu belum terlihat bisa membangkitkan perekonomian negara apalagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Badan Anggaran DPR yang menjadi bagai "kompor panas" yang terus menyalakan bara api kekecewaan rakyat, tidak habis-habisnya menjadi sumber berita empuk setiap hari.
Uang miliaran rupiah seolah tidak berseri saja. Proyek demi proyek serasa setiap detik disetujui demi memperindah dan membuat para anggota DPR merasa rindu kalau tidak datang ke gedung nan megah dan indah.
Padahal anggota DPR itu bukanlah orang sembarangan yang tidak pernah mencicipi kemapanan dan kenyamanan hidup. Rumah mereka bisa saja sangat mentereng dengan mobil mewah seharga 5 miliar walaupun mungkin tidak semua begitu. Tapi, jika lebih dari 50% anggota DPR hanya bisa berfoya-foya, rakyat akan menilai kalau menjadi anggota DPR itu sama saja dengan menjadi penambang emas di wilayah yang emasnya berada di permukaan tanah sehingga tidak harus digali lagi.
Kinerja tidak bisa hanya dtingkatkan dengan iming-iming gedung tempat bekerja yang terus dibuat semewah mungkin. Kinerja itu harus dari hati dan cinta yang mendorong orang lain untuk berbuat melayani kepentingan orang yang sangat membutuhkan pertolongannya.
Kehebatan dan kecerdasan diri adalah titipan dari yang Mahakuasa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bumi dan orang banyak. Tahukah anggota DPR itu tentang hal ini? Melihat gaya mereka sekarang ini, mungkin saja hati mereka tertutup tentang hal tersebut.
Tidak menutup kemungkinan bahwa kemewahan yang terjadi di gedung DPR dan cara hidup para anggota DPR itulah yang sedikit demi sedikit mengikis hati yang baik menjadi hati yang hitam dan silau dengan kemegahan dunia. Mungkin saja niat awal anggota DPR itu sangat tulus dan murni untuk mensejahterakan rakyat luas, tapi akhirnya kenikmatan hidup mewah telah membuat mereka lupa dan mabuk kenyamanan.
Gedung DPR Bukan Lambang Kemewahan
Harusnya gedung DPR bukan dijadikan lambang kemewahan. Harusnya gedung DPR menjadi tempat kerja mewujudkan cita-cita awal pembentukan DPR sebagai wakil rakyat Indonesia.
Seharusnya, di gedung DPR itu setiap anggotanya senantiasa memikirkan rakyat yang diwakilinya. Ada rasa malu ketika misalnya 1.000 rakyat miskin tidak bisa dituntaskan dalam waktu 5 tahun. Apalagi ada juga anggota DPR yang keanggotaannya hingga berpuluh tahun.
Prestasi kerja itu bukan ditunjukkan dengan kekayaan yang semakin melimpah. Tapi, prestasi itu dibuktikan dengan membantu membuat sebanyak-banyaknya orang menjadi sukses atas bantuannya. Memang bukan hal yang mudah. Tapi akan menjadi hal yang semakin sulit manakala tidak ada niatan sama sekali untuk melakukannya.
Bila saja biaya untuk renovasi toilet yang 2 miliar itu dialihkan kepada dunia pendidikan, berapa beasiswa yang bisa dinikmati oleh penerus negeri ini? Bisa dipahami kalau toilet adalah kebutuhan dasar manusia. Apalagi untuk anggota DPR yang merasa harus dilayani dengan sebaik-baiknya agar bisa bekerja dengan baik, toilet yang bersih dan harum adalah unsur yang sangat penting.
Harusnya renovasi ini tidak harus terjadi kalau saja anggaran 500 miliar per tahun untuk pemeliharaan gedung DPR itu benar-benar dijalankan dengan baik. Hal ini mengingat toilet di rumah-rumah rakyat biasa yang dibuat cukup bagus dengan bahan tidak asal-asalan, bisa bertahan puluhan tahun tanpa direnovasi. Tapi tentu saja pemeliharaannya harus serius demi menjaga kualitas tingkat kebersihan dan keindahan toilet tersebut.
Tidak habis pikir bagaimana para anggota DPR tidak merasa bersalah menghambur-hamburkan uang sedemikian banyaknya. Mungkin karena merasa itu bukan uang dari kantong pribadi mereka sendiri. Mereka tidak peduli atau apakah ada permainan dalam menentukan anggaran dan ada bagian yang mereka dapatkan dari proyek-proyek tersebut?
Diadilinya Nazaruddin, mantan anggota DPR yang disinyalir mempunyai 35 perusahaan dan saksi Rosa yang terlihat memegang kunci kasus yang cukup besar ini, diharapkan mampu mengungkapkan sisi-sisi kelam Badan Anggaran DPR yang selama ini hanya terkesan sebagai tudingan tak berdasar dan tak ada buktinya.
DPR (Dapur Pencetak Rupiah)
Merahkah telinga anggota DPR ketika singkatan DPR diutak-atik menjadi makna yang sangat berbeda dengan asalnya? Mungkin saja mereka gerah dan sudah tidak tahu lagi harus membantah atau berkomentar bagaimana bila kenyataannya memang ada anggota DPR yang tidak mengikuti aturan main yang sebenarnya.
Singkatan DPR yang dipelesetkan menjadi "Dapur Pencetak Rupiah" tentunya bisa jadi adalah salah satu singkatan yang mungkin akan menyinggung anggota DPR. Hal ini bukan untuk membuat anggota DPR panas, tetapi ini adalah bentuk rasa kecewa yang dirasakan oleh rakyat.
Harusnya anggota DPR itu sadar dan tidak terus marah-marah. Mereka harus mampu membuktikan kalau mereka memang bekerja dan hasil kerja itu bisa dirasakan oleh rakyat secara langsung dan bukan akhirnya hanya menjadi tumpukan laporan tanpa makna.
Belum lagi anggota DPR yang menginginkan ruang rapat mereka yang lumayan luas (780 meter persegi) bila dibandingkan dengan rumah sangat sederhana yang hanya seluas 36 meter persegi itu akan direnovasi dengan biaya 20 miliar. Banyak yang terbelalak dengan mulut terbuka lebar ketika membaca berita tersebut.
Ruangan yang cukup besar itu akan dilengkapi dengan perabotan yang pastinya bukan perabotan kualitas kampung. Kalau saja 20 miliar itu dibuatkan rumah sangat sederhana seharga Rp 100 juta saja, lalu diberikan secara gratis kepada para janda miskin, sudah berapa rumah layak huni yang bisa dinikmati oleh para janda yang selama ini hidup menggelandang dan tidur dari satu tempat di bawah jembatan ke tempat lain yang sama tidak layaknya.
Kalaupun membuat rumah dinilai terlalu mahal, bagaimana dengan memberi makan yang layak selama seminggu kepada para pengemis. Mungkin hal ini dianggap tidak mendidik. Tapi, bukankah mereka juga sebenarnya tidak ingin hidup susah dan mengemis kepada orang lain.
Kalau saja para anggota DPR itu benar-benar memperlihatkan kalau gaji yang mereka terima disumbangkan secara langsung kepada yang membutuhkan dan uang itu diolah secara profesional, rasanya rakyat sedikit demi sedikit akan memberikan simpati kepada anggota DPR tersebut.
DPR dan Kehampaan
Menjadi anggota DPR adalah harapan banyak orang. Berjuta-juta dikeluarkan demi mendapatkan tiket memasuki gedung megah yang terus dipoles agar terlihat sangat mewah tersebut. Harapan rakyat berbuah kehampaan ketika semua harapan itu dibiarkan menguap begitu saja ditelan hujan dan panas yang silih berganti.
Kerja keras yang diharapkan dibayar dengan tingkat ketidakhadiran yang terus menaik. Beragam alasan yang diutarakan seolah menambah daftar hal-hal yang menggerogoti harapan rakyat tersebut. Walau begitu, rakyat tidak kapok. Rakyat dengan patuhnya memilih lagi wakil-wakil rakyat mereka di setiap pemilu. Mereka tetap saja memupuk harapan bahwa wakil rakyat yang baru akan benar-benar menjadi anggota DPR impian. Sayangnya, sementara ini, harapan itu masih berbuah kehampaan.






