Politik Ekonomi Media: Ketika Rakyat Jadi Kambing Kurap

Ilustrasi ekonomi politik media
Tidak tergambarkan sama sekali jalinan kisah kasih media dengan kekuasaan, yang lantas direduksi pascareformasi di Indonesia. Tidak ada yang belajar contoh dari politik ekonomi media yang diterapkan di Indonesia. Yang terjadi, di luar perkiraan, bahkan mengikuti keluwesan pola baru bermedia hanya tercipta di Indonesia yang akhirnya berujung pada situasi yang tidak pernah ada pula di belahan dunia lain: POLITIK PENCITRAAN. Politik semacam ini membuat banyak media mendapatkan suntikan rupiah yang cukup banyak.

Demi Rupiah

Hubungan awal pemerintahan dengan media, sebagaimana secara langsung menggambarkan keterkaitan antara dunia politik dengan media, adalah hubungan saling menindas. Media melakukan intrusi berlebihan kepada kebijakan pemerintah, dan sebagai balas, pemerintah memberangus media. Tetapi kondisi ini bukan kondisi saat ini. Kondisi tersebut terjadi pada masa orde baru. Banyak sudah usaha penerbitan yang dibredel dan para redakturnya dipenjara. Namun, banyak yang tidak kapok dan terus menerbitkan koran atau majalah dengan nama lain.

Kondisi tersebut seolah menjadi bagai kisah yang tak ada lagi bekasnya. Hujatan dan kritikan pedas tentu saja sangat dinantikan oleh masyarakat yang merasa kecewa terhadap pemerintah. Tetapi rakyat tidak bisa berbuat apa-apa karena upata mereka menyuarakan keinginannya tidak mudah tersampaikan. Pemerintah sangat tangguh dan sangat berkuasa. Politik yang berlangsung saat itu cukup menakutkan. Media yang bisa bertahan adalah media yang cukup kuat berusaha untuk berimbang dalam pemberitaannya.

Tentu saja pihak media berusaha untuk tidak kehilangan mata pencariannya. Banyak wartawan yang disebut sebagai wartawan ‘amplop’. Mereka ini adalah wartawan yang akan menuliskan apa yang diminta oleh pihak-pihak yang membutuhkan pemberitaan yang baik tentang dirinya. Sudah pasti rakyat akhirnya tidak mengetahui tentang banyak hal yang seharusnya mereka tahu. Apa yang diberitakan adalah sesuatu yang indah dan baik. Padahal banyak rakyat yang menderita.

Bila berita yang ditayangkan terlalu pedas atau bahkan membuka borok pemerintah, maka yang akan terjadi adalah tekanan yang akan diberikan kepada para wartawan dan koran yang memberitakan hal tersebut. Tidak heran kalau banyak wartawan yang merenggang nyawa. Hingga kini pun peristiwa pembunuhan wartawan itu masih ada yang belum terungkap. Misalnya, peristiwa pembunuhan terhadap wartawan dari Yogyakarta, Udin. Banyaknya data yang ditemukan tidak membuat kasus ini mampu menyeret pembunuhnya ke pengadilan.

Inilah sesuatu yang sangat mengerikan pada saat itu. Bagaimana dengan saat ini? Kekerasan terhadap wartawan ternyata masih ada. Bahkan masih ada juga wartawan yang meninggal karena dibunuh. Penganiayaan ini dilakukan oleh berbagai pihak terutama yang yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Seperti yang terjadi di Palembang dan di tempat lainnya. Yang membedakan adalah bahwa keterbukaan terlihat dan terasa sekali. Berbagai tulisan itu membuat masyarakat lebih banyak tahu tentang apa yang terjadi.

Sejarah Keterbukaan Pers

Sejak kapankah keterbukaan itu mulai dirasakan?  Awalnya terjadi setelah begitu banyak dorongan dan tekanan agar peranan pemerintah dalam bidang pemberitaan ini berkurang. Pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, dengan dukungan para Menteri yang tergabung dalam kabinet reformasi pembangunan mulailah era keterbukaan dibuka. Perombakan besar-besaran mulai dilakukan baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan dan keamanan.

Rakyat sepertinya telah begitu muak dengan semua tekanan dan ketertutupan. Rakyat menginginkan keterbukaan. Saat ini semua yang diinginkan oleh rakyat itu sudah didapatkan. Tetapi tentu saja ada masalah lain. Pornografi merebak dan keterbukaan ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Orang begitu mudah melakukan hal-hal yang diinginkannya sehingga membuat banyak orang yang masih menjunjung tingga norma agama dan budaya menjadi khawatir.

Pakaian yang semakin terbuka juga merupakan salah satu dampak dari keterbukaan yang diberikan kepada media. Banyak koran dan majalah baru yang menampilkan berbagai budaya. Kalau tidak diberi sandaran pengetahuan tentang agama, anak muda yang merupakan generasi muda Indonesia akan terlena dan tidak tahu arah yang tepat demi kehidupannya.

Dari sisi komunikasi, kebijakan yang sangat membebani kalangan pers di masa Orde Lama dan Orde Baru mulai dihapuskan, di antaranya adalah Penghapusan Sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Maka menjamurlah ribuan media baru dengan segala macam upayanya agar bisa eksis dan lentur. Orang bertanya, adakah media baru itu dilahirkan murni dari rahim para jurnalis?

Jawabannya tentu no no no ... mengikuti kisruh pemilu demokratis pertama kalinya di Indonesia pada 1999. Media memiliki wajah politik yang kental. Setiap koran-majalah-buletin-tabloid, memiliki beking atau dukungan kental dari partai politik. Tujuan jangka pendeknya memenangkan pemilu, tujuan jangka panjangnya, mengikuti jejak media massa underbouw pemerintah yang sukses, segar, ranum, dan makmur.

Majalah, koran, atau media digital yang dibiayai oleh masing-masing partai politik, menyuarakan kepentingan mereka demi mendapatkan dukungan yang banyak dari lapisan masyarakat.  Apakah awak media di tengah hingar bingar perpolitikan yang sedang reformasi, atau revolusi diisi oleh para jurnalis yang jujur? Pertanyaan ini juga ditanyakan juga oleh ahli komunikasi massa Denis McQuaill.  

Dengan meminjam pendapat J. Westerstahl (1983: 130) dalam buku “Pengantar Teori Komunikasi Massa”, terdapat dimensi kefaktualan (factuality) dan impartialitas (impartiality), yang harus dipahami jurnalis.  Dimensi kefaktualan terdiri atas dua sub dimensi, yaitu kebenaran dan relevansi. Sementara impartialitas (impartiality) memiliki dua sub dimensi, yaitu keseimbangan dan netralitas. Wartawan yang digerus arus politik memiliki modal yang pertama, tapi kosong untuk dimensi imparsial.  

Maka media dengan gamblang demi keseimbangan bakul nasinya, merelakan sisi obyektifitas kepada mereka yang mau membayar lebih. Langsung menuding nama-nama. Semua orang paham bila harian Koran Jakarta merupakan ‘media resmi’ partai Demokrat. Dalam media itu, berabgai halyang dilakukan oleh para pendukung PD diberitakan sedemikian rupa sehingga hanya yang baik yag dilihat. Berita korupsi yang dilakukan oleh para kadernya yang menempati posisi kunci, ternyata tidak membuat koran ini berhenti memberitakan hal-hal positif tentang PD.

Koran ini bukan satu-satunya koran yang dimiliki oleh sebuah partai yang mempunyai uang berlimpah. Metro group menyokong kesuksesan Nasional Demokrat. Mulai dari Nasdem yang dikatakan bukan sebagai sebuah partai hingga peresmian Nasdem sebagai partai, diberitakan dengan cukup cantik di setiap medai yang dimiliki oleh Surya Paloh ini. Memang hal ini tidak bisa disepelekan, tetapi apa yang diberitakan harus ditelaah dan disaring lagi oleh para pembaca dan pendengar berita tersebut.

Suara Karya koran milik Golkar juga memberitakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh semua kader Golkar. Golkar yang ingin berkuasa lagi tentunya membutuhkan corong yang tepat agar rakyat berpaling kepada mereka lagi. Tidak mudah memang tetapi perjuangan tetap harus dilakukan. Pan juga pernah mempunyai koran khusus ketika Amin Rais mencalonkan diri menjadi presiden RI.

Republika corong resmi Adi Sasono dan ICMI, harian Kompas cenderung kepada ‘merah’, sementara media Tempo, ditujukan kepada kelas elite yang liberal, dan Trust majalah yang serba tonjok kiri kanan itu, dimiliki keluarga Soeharto. Media koran ini dipandang cukup menguntungkan, baik dari sisi finansial maupun dari sisi pemberitaan dan pencitraan.

Reaksi Beragam

Jika tudingan itu resmi, semua berlomba menolak. Tapi dengan menggunakan analisis framing dan analisis wacana, penolakan itu mentah dengan sendirinya. Media tengah menggunakan fasilitas yang dinamakan Ekonomi Politik. Tujuan untuk mencapai kekuasaan adalah hak dari setiap warga negara di negara yang demokratis. Namun, keterlibatan media sebagai suara publik, menjadikan media tumpul di tengah kejujuran, dan kopong harga dirinya demi politik pencitraan kaum yang media bela. Hal macam ini, juga terjadi di banyak negara lain, namun tidak se ‘blatanly overexposed’ di Indonesia.

Semua mengerti bahwa Berlusconi tidak akan berkuasa bila semua media miliknya tidak menyokong kegiatan dan prolifik dirinya. Yang berbeda di Indonesia. Karena overexsposed, hal buruk pemerintahan ditutupi, dialihkan dalam isu-isu tajam lain. Meminjam pena media.

Media yang tidak ikut menari dalam tetabuhan yang dilempar penguasa politik, akan miskin pembaca. Dan akan tersingkir dari persaingan. Tidak heran, bila politik pencitraan merupakan permainan tari menari, tabuh menabuh antara media dengan penguasa. Uang mengalir, kekuasaan langgeng, sementara rakyat jadi kambing kurap.