Benarkah Pendididikan Hanya untuk Orang Kaya?
Dalam UUD 1945 disebutkan dengan jelas bahwa: “Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak.”
Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah semua warga negara tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan yang layak?
Mari kita lihat bersama kenyataan yang ada. Pendidikan katanya adalah hak bagi seluruh warga negara. Artinya, semua warga negara tanpa terkecuali dan tanpa memandang status sosial serta kekayaan, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, kemajuan pendidikan di Indonesia masih belum merata.
Lihat dan bandingkan saja antara pendidikan di pusat kota dan pelosok desa. Sangat terlihat sekali perbedaannya. Di kota, kualitas pendidikan tidak perlu dipertanyakan lagi seperti apa, karena sudah tentu bagus dan didukung oleh beragam fasilitas. Sebaliknya, di desa atau daerah pelosok yang notabene seharusnya juga sama dengan di kota, ternyata kondisinya sangat memprihatinkan.
Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi dunia pendidikan. Betapa jauhnya perbedaan antara di kota dan di desa. Bagai bumi dan langit.
Tidak hanya dari segi tempat atau lokasi saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ada hal lain juga yang perlu dikaji dalam evaluasi pendidikan di tanah air kita ini. Hal tersebut mengenai masalah biaya. Ya, masalah biaya sekolah.
Sebuah paradigma baru muncul dewasa ini, bahwa jika ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus, ya mesti membayar dengan harga mahal. Prinsip tersebut tak jauh berbeda dengan prinsip orang berjualan di pasar, yaitu “ada rupa ada barang” atau ada uang ya ada kualitas. Sungguh ironis. Seolah-olah pendidikan adalah lahan bisnis.
Fenomena tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Apa jadinya bangsa ini bila ada pemikiran bahwa pendidikan hanya untuk orang-orang kaya saja. Apa jadinya bila ternyata hanya orang-orang kaya saja yang bisa pintar karena bisa membayar mahal.
Apakah tak ada kesempatan untuk orang-orang yang dari golongan ekonomi menengah ke bawah untuk merubah nasibnya. Bukankah hal tersebut sama saja dengan terjebak dalam lingkaran setan dan tak bisa keluar selamanya.
Ya, dua hal paling penting dan pokok yang harus segera dicarikan jalan keluar dalam evaluasi pendidikan di Indonesia, yaitu: masalah ketidakmerataan dan biaya pendidikan.
Seperti yang sudah dituliskan di awal, bahwa setiap manusia berhak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak bisa dicapai. Kebijakan seperti apakah di bidang evaluasi pendidikan yang nantinya bisa mendobrak hal-hal yang merugikan rakyat seperti itu.
Saat ini, perhatian di bidang pendidikan memang bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain, pendidikan masih menjadi anak tiri. Akankah pada tahun-tahun berikutnya aspek pendidikan menjadi yang utama? Kita lihat saja.
