Menjamurnya Kasus Korupsi di Indonesia
Banyaknya kasus korupsi di Indonesia membuat masyarakat ini sering dibuat celingukan, seperti monyet di-tulup saja. Bagaimana tidak, ketika kasus-kasus korupsi yang lama belum selesai sudah muncul kasus korupsi lainnya.
Saking banyaknya kasus korupsi di Indonesia, jika dibuat daftar nama koruptor dari dulu hingga sekarang, rasanya tak cukup dengan selembar dua lembar kertas. Perlu gulungan kertas panjang yang tak berujung. Sebab sampai makin korupsi dan penegakan hukum di Indonesia kian membingungkan.
Seperti Gayus yang merampok begitu banyak uang rakyat misalnya. Ia bisa melenggang ria dari penjara dan duduk manis menonton pertandingan di Bali karena sanggup menyuap beberapa oknum polisi di penjara tempatnya di tahan. Di negeri ini Kasus Gayus hanyalah secuil dari tindak kejahatan pada penjahat kerah putih.
Menyumbang Prestasi di Dunia
Jika menengok ke belakang, mungkin Anda masih ingat bagaimana tercengangnya kita pada laporan Transparency Internasional (TI) yang mengumumkan prestasi Soeharto sebagai koruptor nomor satu di dunia dengan aset hasil korupsi sebesar USD 15-35 miliar. Uang sebanyak itu jika diaplikasikan pada dunia pendidikan, dapat membantu begitu banyak anak tak mampu untuk mendapat pendidikan yang layak.
Sayangnya korupsi lebih mendominasi pola pikir masyarakat Indonesia. Lebih hebat lagi tingginya karena kasus korupsi di Indonesia membawa negeri ini menjadi juara bertahan sebagai jajaran tertinggi negera terkorup di dunia. Tak hanya kasus korupsi Soeharto, terus menjamurnya kasus korupsi di Indonesia nampaknya dimanfaatkan para kandidat politikus dalam pemilunya untuk menarik simpati masa.
Menjelang pemilu para calon menjadi rajin mengumbar visi misinya untuk memberantas korupsi dengan segera mengadili para koruptor. Nyatanya realisasi perang anti korupsi dan sejenisnya masih jauh dari harapan rakyat. Selama ini penanganan kasus korupsi pun lebih banyak sebatas menjadi retorika.
Nyamannya Koruptor di Indonesia
Tindak korupsi makin menjadi-jadi dari generasi ke generasi. Meski kampanye anti korupsi dengan gencar diteriakkan, komitmen politik dalam peradilan terkesan tidak sungguh-sungguh.
Bukti tindakan korupsi dan tuntutan akan penjatuhan hukuman tak sedikit yang mandeg di lembaga peradilan. Atau jika benar-benar diproses dalam peradilan lalu pelakunya ditahan, penahannya pun tidak menunjukkan kesan sungguh-sungguh.
Sungguh nyamannya para koruptor, sudah mencuri hak orang lain, setelah ditangkap dan ditahan dalam penjara pun, asal mau menyuap para oknum penegak hukum, bisa berkeliaran di luar penjara.
Bahkan fasilitas di penjara bisa jauh lebih baik ketimbang di rumah rakyat miskin yang menjadi korban akibat tindak korupsinya. Boleh jadi lemahnya internal control dan social control terhadap lembaga peradilan turut menjadi penyebab utama makin tingginya kasus korupsi di Indonesia.
Pada dasarnya kesalahan bukan pada sistem dan hukumnya, melainkan pada penegak hukumnya. Sebab gencarnya kampanye anti korupsi dan berbagai hal sejenis tidak akan efektif tanpa komitmen ketegasan hukum yang disertai tindakan konkret dalam pelaksanaan disiplin hukumnya.
Pada dasarnya sikap peradilan yang lunak (kurang tegas) terhadap kasus korupsilah yang memiliki andil besar dalam memperlancar jalannya korupsi.
Oleh karena itu, internal kontrol dari lembaga peradilan sendiri perlu ditingkatkan fungsinya untuk lebih profesional. Sehingga bukti-bukti tindak korupsi tidak lagi mubadzir tatkala sampai pada lembaga peradilan.
Di samping itu, perlu adanya sosial kontrol dari masyarakat, diantaranya dengan ikut mengawasi jalannya peradilan dan mau serta berani melaporkan tindak korupsi yang tentunya perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan tindakan korupsi harus terjamin.
Dengan kerjasama yang benar antara penegak hukum dan masyarakat, harapannya kasus korupsi di Indonesia bisa cepat berkurang secara signifikan. Agar rakyat Indonesia tidak lebih lama menderita akibat hak-haknya dirampok oleh orang-orang yang mestınya bertugas membawa rakyat Indonesıa menuju pemerataan kesejahteraan dan keadilan.
