Kebijakan Pemerintah Masa Orde Baru

Ilustrasi kebijakan pemerintah orde baru

Kebijakan pemerintah orde baru memang begitu ‘empuk’ untuk menjadi bahasan. Bukan karena kebijakan tersebut terkadang sangat menyakitkan bagi orang lain, namun, tidak sedikit juga yang masih diidamkan ada kebijakan seperti itu lagi saat ini. Salah satu hal yang menjadi bahasan bila menyangkut kebijakan pemerintah orde baru adalah soal pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru - Pendidikan

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan umat manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Dalam konsep dan implentasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor. Konsep pendidikan harus disesuaikan dengan keinginan, ukuran, mental, budaya, sosial, ekonomi, dan politik sebuah kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Begitu rumit dan sangat kompleknya masalah pendidikan ini hingga harus dipikirkan dengan seksama. Negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap masa depan generasi penerus merupakan satu pilar yang harus memutuskan kebijakan yang sangat bijaksana dalam hal pokok-pokok tentang pendidikan ini. Oleh karena itulah, konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Walaupun pada masa orde baru soal pendidikan ini seolah tidak terlalu dipikirkan dengan matang, nyatanya adalah bahwa pendidikan di masa itu dinilai masih cukup manusiawi walau penuh dengan intrik dan nilai-nilai ‘pemaksaan’.

Sekali lagi bahwa Kebijakan pemerintah orde baru, sebelum maupun setelahnya seringkali menganak tirikan pendidikan. Bukti ini terlihat dari bahwa Pendidikan mempunyai anggaran paling kecil dari dana APBD dan sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah sentralilasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Lebih menyakitkannya, ternyata masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono masih juga menganut sistem ‘sentralisasi’ dengan masih diterapkannya Ujian Nasional.

Untuk diketahui bahwa bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok negeri, untuk mengimbangi sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, merupakan satu hal yang membuat mereka terseok-seok. Sudah tentu kualitas dan latar belakang pendidikan anak-anak di setiap pelosok negeri itu berbeda sekali dengan pendidikan yang telah dirasakan oelh anak-anak yang ada di kota-kota besar. Namun, itulah gambaran dunia pendidikan yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah orde baru dan kebijakan pemerintah SBY.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru – Dokrinisasi dalam Pendidikan

Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan orde baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi. Yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan orde baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti penataran P4 yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila.

Sebenarnya, dokrinisasi tersebut dimaksudkan agar generasi muda Indonesia mempunyai pemahaman yang jelas tentang ketatanegaran. Seperti halnya negara China, Malaysia, Singapura, Korea Utara, termasuk juga Amerika, mereka masih juga menerapkan ‘dokrinisasi’ baik dalam kadar yang tinggi maupun dalam kadar yang biasa saja. Hal ini bisa dipahami sebagai pembentukan karakter bangsa agar tidka tergerus dan kehilangan jadi diri sebagai orang Indonesia yang sejati. Memang perkembangan zaman membuat dokrinisasi dalam bentuk apa pun terasa sebagai belenggu yang harus dihilangkan sehingga menjadi duri dalam daging. Oleh karena itulah, begitu banyak penolakan sistem pendidikan yang telah diterapkan berdasarkan kebijakan pemerintah orde baru.

Proses doktrinisasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham orde baru, tetapi juga sistem pendidikan masa orde baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Paham orde baru yang membuat banyak orang  takut untuk melangkah lebih maju. Ketakutan yang beralasan karena ada hukuman yang tak ringan yang akan diterima ketika kebijakan pemerintah orde baru itu tidak diikuti dengan baik dan benar.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru – Gambaran Pendidikan Masa Itu

Dengan demikian, pendidikan pada masa orde baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Bahwa putusan pemerintah adalah putusan yang adiluhung yang tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin orde baru pada sistem pendidikan masa itu.

Indoktrinisasi pada masa kekuasan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.

Sistem ini membuat banyak orang kritis harus mendekam dalam dinginnya lantai penjara. Mereka mengalami penyiksaan dan pencucian otak. Penderitaan dan penderitaan tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan jiwa harus dialami oleh mereka. Sebut saja, AM Fatwa, Sri Bintang Pamungkas, mereka adalah di antara orang-orang kritis yang harus menjadi musuh pemerintah. Hanya orang-orang yang mampu bermain cantik yang bisa bertahan dengan idealismenya tanpa harus menjadi musuh negara.

Akhirnya, kebijakan pendidikan pada masa orde baru mengarah pada penyeragaman. Baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah orde baru-lah yang paling benar.  

Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk, dibentuk pada budaya homogen. Bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu. Bukankah kebijakan ini sudah melanggar undang-undang dasar 45 yang menjadi dasar dari berdirinya negara ini? Benar-benar suatu masa ketika masyarakat harus sangat hati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku.

Sebenarnya tak semua kebijakan pemerintah orde baru itu harus dihilangkan. Misalnya,  seragam pakaian anak-anak sekolah. Seragam ini tidak saja membuat ruang perbedaan antara yang kaya dan yang tidak kaya tidak semakin besar, melainkan juga membuat adanya nilai-nilai kebersamaan dan kebanggaan menjadi anak Indonesia. Mendasarkan pemikiran inilah, maka pemerintahan setelah orde baru tetap mempertahankan seragam sekolah.

Walaupun banyak sekolah swasta yang telah mempunyai seragam sendiri sebagai identitasnya, sekolah-sekolah swasta itu tetap saja dianjurkan untuk memerintahkan kepada peserta didiknya untuk mengenakan seragam sekolah sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing.

Dampak kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan

Waktu itu tak banyak orang yang berani bicara. Keadaan itu melahirkan tidak ada lagi perbedaan pendapat sehingga memunculkan disiplin ilmu yang semu dan mencetak generasi yang latah dan penakut. Pada masa pemerintahan orde baru, pertumbuhan ekonomi tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak produktif. Semua bergantung pada pemerintah. Tidak mengherankan kalau menjadi pegawai pemerintah alias menjadi pegawai negeri menjadi salah satu hal yang diinginkan dan yang paling diimpikan oleh setiap orang dewasa di Indonesia.

Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam merancang sistem pendidikan karena semua serba terpusat. Dengan demikian, pendidikan pada masa itu mengingkari pluralisme masyarakat sehingga sikap teloransi semakin berkurang, yang ada adalah sikap egoisme.

Lalu, apa yang terjadi? Pendidikan yang maju hanya di pulau Jawa sementara di daerah lain sistem pendidikannya kurang maju karena kurangnya keberterimaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Akhirnya, penerapan pendidikan tidak diarahkan pada kualitas melainkan pada kuantitas. Hal ini menimbulkan peningkatan pengangguran dari berbagai jenjang. Banyak lulusan, tetapi tidak punya pekerjaan. Pada masa itu akuntabilitas pendidikan masih sangat rendah.

Nilai yang tinggi dianggap sebagai salah satu hal yang sangat penting sehingga nilai yang berupa angka ini bagai dewa yang harus didapatkan. Sekarang pun ternyata keadaan ini masih juga menjadi cermin dari dunia pendidikan. Tidak mengherankan kalau dampak kebijakan pemerintah orde baru itu masih mengakar di jiwa bangsa Indonesia. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Pendidikan adalah satu bentuk proses yang tak berdiri sendiri.

Kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang pendidikan memang mempunyai andil, tetapi seiring bergulirnya waktu, seharusnya bangsa ini telah mampu membuat satu jenis kebijakan pendidikan yang jauh lebih baik daripada sistem pendidikan di masa orde baru.