Kementerian Luar Negeri Indonesia

Ilustrasi kementerian luar negeri indonesia

Setiap pergantian presiden Indonesia, hal yang menarik perhatian masyarakat dan media adalah siapa-siapa saja yang akan duduk di jajaran kabinet atau siapa saja yang akan dipilih oleh presiden untuk menjadi menteri yang tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu presiden merealiasikan rencana pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Karena masing-masing menteri berada di tangan presiden atau dipilih langsung oleh presiden terkecuali tiga kementrian yang disebutkan oleh UUD 45 yang salah satunya adalah Kementrian Luar Negeri, maka mereka yang terpilih sebagai menteri tidak semata-mata sebagai perwakilan dari para pakar di bidangnya masing-masing, melainkan karena ada faktor-faktor kedekatan dengan presiden. Dan tentu saja hal ini bisa dibenarkan selagi orang yang ditunjuk menjadi menteri benar-benar bisa melakukan tugas dan fungsinya sebagai mentri. Namun celakanya bila faktor kedekatan itu terlalu dominan, akan sering kejadian memilih orang yang tidak memiliki kecakapan sesuai dengan kementrian yang dipimpinnya.

Dan sekarang ketika seorang presiden terpilih bukan dari partai mayoritas di parlemen atau dengan kata lain presiden yang terpilih berdasarkan hasil koalisi, pemilihan menteri menjadi tidak semata-mata hak prerogative presiden melainkan hasil dari pembagian kursi berdasarkan prosentase dukungan partainya terhadap koalisi yang sedang dibangun. Dan hal ini dalam prakteknya sama dan sebangun dengan sistem kedekatan yang bila tidak pandai memilih akan melahirkan seorang menteri yang samasekali tidak memiliki kecakapan dalam bidang sesuai dengan tuntuta masing-masing kementerian.

Seperti telah disinggung di atas bahwa salah satu dari tiga kementrian yang diamanatkan oleh UUD 45 sehingga tidak secara otomatis menjadi kewenangan presiden dan dengan sendirinya tidak bisa dibuarkan oleh presiden adalah Kementrian Luar Negeri.  Kementerian Luar Negeri Indonesia pada kabinet Indonesia Bersatu II dipimpin oleh Marty Natalegawa. Beliau menjabat di Kementerian Luar Negeri sejak 22 Oktober 2009. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Artinya, kementerian ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri luar negeri bersama menteri dalam negeri serta menteri pertahanan sewaktu-waktu bisa bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila pemimpin negara ini berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya. Tentu saja ketiga kementrian tersebut menjadi sangat vital dan memiliki fungsi strategis. Alhasil, seorang menteri di ketiga kementrian tersebut benar-benar harus memahami tugas dan fungsi sebagai mentri dengan memiliki kecapakan yang sepadan. Terutama untuk mentri luar negeri, sewajarnya diangkat dari seorang diplomat senior yang memiliki kecapakan negosiasi politis dan memiliki pikiran-pikiran strategis yang bisa mewakili negara bergaul dan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Tanpa kecakapan yang sepadan di bidang negosiasi politis seperti itu, bisa jadi keberadaan negara menjadi gampang dipengaruhi dan diintervensi kekuatan asing.

Fungsi Kementerian Luar Negeri Indonesia

Berikut ini merupakan beberapa fungsi Kementerian Luar Negeri Indonesia.

1. Membantu pemulihan ekonomi.
2. Peningkatan citra Indonesia.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia serta untuk kepentingan Indonesia.
4. Melakukan hubungan kerja sama bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional.

Hubungan Kerjasama Kemenlu

Sesuai namanya dan berdasarkan fungsi yang telah disebutkan di atas, kementerian luar negeri ini bertugas mengadakan hubungan kerja sama dengan negara-negara di dunia. Tentu saja kerjasama ini dalam segala bidang dan tidak terbatas dengan negara tetangga atau regional semata melainkan dengan negara-negara di dunia yang memiliki kedulatan dan pengakuan dari negara lain. Adapun bentuk hubungan Indonesia dengan luar negeri adalah sebagai berikut :

1. ASEAN

ASEAN terdiri atas negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Ada 5 negara pendiri ASEAN dan salah satunya adalah Indonesia. Tujuan didirikan ASEAN adalah untuk membentuk kerja sama dalam berbagai bidang se-Asia Tenggara. Dengan bekerjasama diantara bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini diharapkan akan menjadikan lingkungan di Asia Tenggara kondusif untuk berbagai hal sekaligus menjadi sebuah kekuatan bersama menghadapi pengaruh dan intervensi dari negara lain di luar kawasan Asia Tenggara.

Perkumpulan negara Asia Tenggara ini bersatu dalam tujuan dan keinginan yang sama yaitu menjadi bangsa yang maju, memiliki ketahanan dan daya saing dengan negara lain baik yang ada di bedua Asia, Eropa maupun Amerika. Diharapkan dengan kondisi sosial budaya yang hampir sama, negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki harapan, keinginan dan kepedulian yang sama. Sehingga ketika terjadi percekcokan diantara sesama anggota diharapkan tidak sampai meletus menjadi kekacauan dan perang terbuka, karena sebenarnya tidak saja masing-masing negara yang akan menerima kerugian melainkan kawasan di Asia Tenggara yang akan terbuka dan menjadi mudah diintervensi kekuatan yang lebih besar.

2. Bilateral

Saat ini, Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan 162 negara, yang terdiri atas Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, Pasifik, Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia, Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Tentu saja tugas kementrian luar negeri Indonesia tidak saja menjalin kerjasama secara formal tapi juga bisa informasil, dengan tujuan yang saling menguntungkan untuk masing-masing pihak.

3. Multilateral

Selain mengadakan hubungan bilateral, Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dunia. Hubungan tersebut masuk ke dalam hubungan multilateral. Organisasi dalam penangan masalah dunia yang diikuti Indonesia, antara lain OIC, ANRPC, Colombo Plan, D-8, G-15, NAM, G77, South Centre, dan WTO (Tourism).

4. Regional

Hubungan Indonesia dalam kawasan regional ini, meliputi organisasi ARF, ACD, AMED, APEC, GT, NAASP. Sementara itu, dengan Uni Eropa, antara lain PCA, CSP, dan NIP.

5. Organisasi Internasional

Selain mengikuti hubungan kerja sama dengan luar negeri, Indonesia aktif dalam mengikuti sejumlah organisasi internasional, seperti FAO, UNESCO, UNCTAD, UNIDA, WHO, dan WTO.

Daftar Nama Menteri Luar Negeri Indonesia

1. Mr. Achmad Soebardjo (masa jabatan 1945 selama satu tahun)
2. Sutan Syahrir (masa jabatan 1945-1946)
3. Haji Agus Salim (masa jabatan 1947-1949)
4. Alexander Andries Maramis (masa jabatan 1948-1949)
5. Mohammad Hatta (masa jabatan 1949-1950)
6. Mr. Moh. Roem (masa jabatan 1950-1951)
7. Mr.Achmad Soebardjo (masa jabatan 1951-1952)
8. Mr. Wilopo (masa jabatan 1952 selama 1 bulan)
9. Moekarto Notowidigdo (masa jabatan 1952-1953)
10. Mr. Sunarjo (masa jabatan 1953-1955)
11. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung (masa jabatan 1955-1956)
12. Roeslan Abdulgani (masa jabatan 1956-1957)
13. Dr. Soebandrio (masa jabatan 1957-1966)
14. Adam Malik (masa jabatan 1966-1968)
15. Prof. Dr. Muchtar Kusuma (masa jabatan 1978-1988)
16. Ali Alatas (masa jabatan 1988-1999)
17. Alwi Shihab (masa jabatan (1999-2001)
18. Hassan Wirajuda (masa jabatan 2001-2009) 
19. Marty Natalegawa (masa jabatan 2009-2014)