Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang Mengkhawatirkan

Ilustrasi korupsi kolusi dan nepotisme

Ada aksioma lama dari Lord Acton yang sering diterapkan pada orang-orang dengan ambisi politik: Power corrupts; absolute power corrupts absolutely.. Dalam kasus ini, "korupsi" berarti penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau keuntungan ilegal atau tidak bermoral lainnya.

Kasus korupsi kolusi dan nepotisme adalah pelanggaran pidana yang diakui, bersamaan dengan penyuapan, pemerasan dan penggelapan. Beberapa bentuk di atas mungkin luput dari perhatian hukum, seperti mempekerjakan kerabat untuk posisi kunci (nepotisme), namun mereka tidak mungkin lepas dari pengawasan dari pemilih pada hari pemilihan umum.

Setiap kali seseorang menerima janji politik atau memenangkan pemilihan ke kantor, dia harus mengambil sumpah untuk menegakkan kepercayaan publik. Meskipun hal ini mungkin terdengar mulia di atas kertas, penegakan sumpah ini dapat membuktikan bermasalah.

Kandidat politik sangat sedikit berhasil mencapai kantor pemerintahan tanpa membuat janji-janji kampanye beberapa di sepanjang jalan, dan banyak dari janji-janji yang tidak berbahaya, seperti mensponsori tagihan atau melobi untuk lebih banyak dana untuk sekolah.

Janji lainnya, bagaimanapun, mungkin mendekati melintasi garis etis, seperti mempekerjakan kerabat atau pemberian kontrak pemerintah untuk kontributor berpengaruh.

Korupsi Politik

Korupsi politik telah menjadi kenyataan hidup selama ribuan tahun, dimulai dengan upaya pertama pada bentuk pemerintahan yang demokratis di Yunani kuno dan Roma. Hampir semua perwakilan politik negara-negara 'berasal dari kelas kaya, yang pasti menyebabkan perpecahan antara kaya dan berpengaruh hampir berdaya si miskin.

Benih-benih kekerasan ditanam segera setelah senator dan pemimpin politik lainnya menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan bisa diraup. Korupsi politik seringkali dimulai dengan pilih kasih terhadap orang-orang dengan kekayaan dan pengaruh yang besar, alias berdekatan dengan para cukong.

Dalam pengertian modern istilah, jenis kegiatan ini adalah kanker pada integritas dari badan pemerintah. Pejabat publik sangat sedikit memulai karir mereka dengan tujuan menjadi korup, tetapi beberapa menyerah pada bentuk jahat dari tekanan teman sebaya dari waktu ke waktu.

Ada pula beberapa politisi yang berpengalaman, namun, untuk siapa korupsi politik adalah keadaan alami menjadi. Sejarah penuh dengan contoh pejabat publik yang korup, seperti kisah penggelapan dana keluarga Marcos saat menjadi presiden Philiphina.

Penggelapan lewat pengelembungan biaya, juga dari suap dan gratifikasi untuk nepotisme, pemerasan, dan penipuan semuanya ditujukan pada pemerintahan Tweed, tapi dia mampu menjaga penegakan hukum di teluk selama bertahun-tahun. Sejumlah hakim dan penegak hukum sudah di gaji rahasia Boss Tweed itu. Korupsi politik selalu dapat tetap menjadi perhatian bagi pemerintah yang demokratis, tetapi ada sejumlah pemeriksaan independen dan balances yang bisa mencabutnya sebelum mempengaruhi integritas tubuh politik secara keseluruhan.

Kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di republik ini pun makin memprihatinkan. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan sebuah badan penilaian korupsi yang legitimate, dengan angka 0 sebagai terkorup dan angka 10 terbersih dari praktik korupsi, Indonesia masih ditempatkan dengan angka 2,8. Betapa tingkat korupsi negara kita masih tinggi.

Perkara korupsi kolusi dan nepotisme memang seperti (maaf) kentut yang terasa bau namun tak kelihatan wujudnya. Di negara manapun, sekalipun negara maju persoalan korupsi ini masih menjadi bahaya laten yang mengancam kehidupan bernegara, yang sulit sekali dienyahkan. Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa menghadapi persoalan hampir serupa dengan Indonesia dimana korupsi para elite masih merajalela.

Era Orde Baru

Jika melihat kembali catatan sejarah negeri ini, awal mula munculnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme zaman orde baru. Ditenggarai banyak pejabat (mungkin lebih dari separuh) yang melakukan tindakan tak terpuji tersebut dari pusat sampai ke daerah.

Sistem yang otoriter membuat pengawasan masyarakat, LSM, dan elemen lain sulit untuk dilakukan. Jangankan mengawasi sekali menyebut bahwa pejabat A korupsi kolusi dan nepotisme jangan harap ia akan hidup tenang. Perselingkuhan dan konspirasi diantara sesama elite negeri ini makin tak beraturan dan bertahan sampai jangka waktu yang sangat lama.

Korupsi kolusi dan nepotisme di era orde baru telah banyak meninggalkan warisan berupa akhlak pejabat yang masih saja mengidap sindroma KKN tersebut. Susah sekali membersihkan pejabat dari kultur-kultur kotor dan bobrok yang tak seharusnya mereka miliki sebagai pejabat pelayan rakyat. Tak bisa ditampik, 32 tahun bukan waktu sebentar dan dianggap berhasil untuk menanamkan ideologi korup kepada para birokrat nakal negeri kaya raya ini.

Jangan Sampai Jadi Negeri Kleptokrasi

Istilah "kleptokrasi" yang merendahkan diterapkan ketika pemerintah dinodai oleh keserakahan dan korupsi yang meluas dan dipimpin oleh seseorang yang telah digunakan pemerintah untuk pengayaan pribadi dan keuntungan keluarganya.

Sementara akhiran "-ocracy" sering menyiratkan suatu bentuk pemerintahan, kleptocracies tidak bentuk pemerintahan, melainkan pemerintah begitu mendasar korup bahwa mereka sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk menyelamatkan.

Paling umum, situasi ini muncul dalam pemerintahan otoriter. Pemerintah tersebut meminjamkan diri untuk korupsi karena ada pertanggungjawaban sedikit dan kepala pemerintahan biasanya menunjuk teman-teman, anggota keluarga, dan rekan dekat dengan posisi kunci dalam pemerintahan dalam rangka untuk mempertahankan kontrol dnia maling mereka.

Ini menetapkan sebuah kelas penguasa, dan dengan tidak ada akuntabilitas, anggota pemerintah bisa leluasa menyalahgunakan dana pemerintah.

Dalam kleptokrasi, pendapatan pemerintah yang paling berakhir di tangan para pejabat, dan tidak diterapkan untuk proyek-proyek pekerjaan umum, kesejahteraan, dan kegiatan lainnya. Instansi pemerintah sering disfungsional sebagai akibat keterbatasan dana dan sedang dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi.

Bantuan organisasi asing yang berusaha untuk memberikan bantuan dalam negeri mungkin akan frustrasi dengan melihat semua bantuan dialihkan untuk keuntungan pribadi, dengan pemimpin nasional menjual bantuan kemanusiaan kepada penawar tertinggi bukannya memungkinkan untuk didistribusikan untuk kebaikan rakyat.

Penyuapan umumnya diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas mulai dari mendapatkan izin bangunan untuk membuka bisnis baru. Orang-orang dengan lebih banyak uang telah membeli negara dengan harga murah dari pejabat inilah kleptokrasi, alias negerinya para maling. Apakah Indonesia negeri para maling?

Reformasi

Zaman telah berganti. Sistem yang otoriter telah runtuh dan diganti oleh sistem yang biasa disebut oleh orang “lebih manusiawi”. Orde reformasi yang mengantarkan negeri ini ke demokrasi sebagai sistem bernegara yang dianut kita, kini. Satu dasawarsa pasca orde otoriter menjurus ke totaliter memang terlihat ada perbaikan di sana-sini. Namun belum menyentuh aspek reformasi birokrasi, terutama dalam “meluruskan” kembali moril para birokrat yang masih saja seolah terkooptasi oleh mental KKN warisan dari orde yang lalu.

Kini, praktik korupsi kolusi dan nepotisme masih menjadi PR bersama negeri ini. Dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara yang baru, semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satuan Tugas Anti Mafia, dsb menandakan ada upaya-upaya untuk melangkah menjemput perbaikan sistem, khususnya dalam penanganan korupsi. Namun demikian, munculnya Gayus dan praktik korupsi besar dan kecil lainnya membuat kita masih bertanya: sampai kapan negara ini aman dari praktik-praktik kotor korupsi kolusi dan nepotisme ini?