logo anne ahira
AnneAhira.com    Referensi    Legalitas
Close x

Legalitas

Legalitas adalah hal yang sangat penting dalam dunia hukum, terutama sekali dalam hal tindak pidana. Legalitas kemudian menjadi asas yang penting karena jika hukum diterapkan tanpa melihat asas legalitas, maka yang terjadi adalah benturan-benturan antara hukum dan hak asasi manusia.

Memang legalitas adalah bahasa hukum, dan kadang telinga kita merasa tidak akrab karena perlu ‘kekuatan’ khusus dalam memahami dan memaknai bahasa hukum. Maka disini perlu diadakan penyederhanaan definisi apa sebenarnya yang disebut dengan legalitas itu. Legalitas adalah sebuah aturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang yang akan mengatur pelaku pelanggaran hukum setelah adanya legalitas tersebut. Jadi, legalitas sejatinya hanya bisa memperkarakan tindak pidana setelah legalitas itu sendiri ada, bukan tindak pidana sebelum legalitas hukum itu ada.

Jika kemudian pelaku tindak pidana dihukum sementara saat ia melakukannya belum ada aturan hukum atau legalitas yang berlaku, maka hal ini kemudian dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, legalitas dalam dunia hukum itu sangatlah penting bahkan menjadi landasan atas dasar acuan di mana pelaku tidak pidana bisa dijerat sesuai dengan kesalahannya. Seperti itulah gambaran sederhana dalam memahami legalitas dalam dunia hukum.

Lantas apakah legalitas hukum seperti ini sudah ada dan menjadi pembahasan tersendiri pada masyarata jaman dulu? Nampak tak ada salahnya jika kita merujuk kembali sejarah perkembangan legalitas dalam hiruk pikuk dunia hukum pada abad-abad yang telah lama berselang dari hari ini.

Legalitas pada Masa Lampau

Membicarakan hukum atau bidang apa sajalah, rasanya kita tidak akan pernah lepas dari zaman Romawi kuno yang sangat identik dengan bahasa latinnya. Terkait dengan asas legalitas dalam dunia hukum, ternyata bangsa Romawi kuno tidaklah mengenal apa yang dinamakan dengan legalitas. Ya, sekali lagi, mereka tidak mengenal aturan-aturan tertulis semacam yang ada saat ini.

Pada masa itu, setiap kejahatan yang ada tidak pernah diatur secara tertulis dalam bentuk undang-undang sehingga istilah criminal extra ordinaria, atau ‘kejahatan tak tertulis dalam undang-undang’ sangatlah biasa berlaku pada masa itu.

Perilaku jahat dan durjana masuk dalam criminal extra ordinaria ini lalu namanya kemudian disebut-sebut sebagai crimina stellionatus atau tindak kejahatan atau kriminal. Jika kemudian merujuk lebih belakang lagi, sejak kapan kemudian criminal extra ordinaria ini berlaku, nampaknya sangat sedikit sekali literatur yang membahas hal itu.

Hanya saja, tindakan ini sudah biasa dilakukan karena memang adalah bentuk kebijakan raja yang diadopsi dari raja-raja berkuasa sebelumnya. Semacam kesepakan atau kebiasaan bersama yang berlaku dan tak perlu untuk dituliskan lewat diskusi bersama yang melelahkan dan membuang-buang waktu.

Nah, oleh karena kebijakan penindakan hukum dilakukan atas hak kuasa seorang raja semata, maka sangat lebar sekali peluang penyelewengannya untuk diterapkan dengan cara yang sewenang-wenang sesuai dengan kehendak sang raja.

Meski kita tidak pernah melihatnya langsung, tetapi sejarah dalam buku atau film telah menggambarkan bahwa raja punya kuasa penuh untuk mengadili seseorang yang baginya melanggar hukum tatanan yang ada, meski pun tanpa persidangan dan kejelasan kesalahan apa saja yang bisa menjadikan seseorang dijebloskan ke dalam penjara atau diseret ke tiang gantungan.

Maka sekali lagi legalitas hukum itu sangat penting, sampai kapan pun. Mengingat ternyata pelanggaran hukum juga kerap kali dilakukan pada masyarakat yang cukup modern, di mana kita mendengar pembantai-pembantaian massal yang dilakukan pada masa pemerintahan diktator semisal era berkibarnya bendera Nazi di Jerman. Juga kasus-kasus lainnya yang pengeksesiannya sungguh tidak berlandaskan pada asas legalitas hukum yang ada, dan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. 

Nah, jika ditarik pada masa saat ini, jelas apa yang dilakukan oleh para raja tersebut melanggar dan bisa dikenai sanksi hukum tersendiri karena telah semena-mena memutuskan hukum tanpa adanya legalitas.

Intinya, bila suatu tindakan yang dinilai memiliki syarat pelanggaran hukum dan memenuhi unsur delik yang memang dilarang dalam kitab hukum, tapi dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, maka hal itu bukan hanya tidak bisa dituntut di persidangan tetapi sang penghukum saat itu bisa dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya.

Jadi, dalam dunia hukum harus ada hal yang menentukan bahwa sebuah tindakan tersebut dapat dipidana sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan yang bisa dipidanakan adalah mereka yang melanggar hukum saat aturan itu sudah dibuat.

Nah, norma inilah yang kemudian disebut sebagai asas legalitas dalam dunia hukum atau dalam bahasa kerennya disebut dengan Principle of Legality. Semoga bisa memberi sedikit memberi gambaran. Lantas bagaimana dengan legalitas hukum di Indonesia? 

Legalitas Hukum di Indonesia 

Indonesia adalah negara yang juga tak lepas dari problematika dalam hal penerapan legalitas hukum. Kerap kali terjadi ketentuan peraturan perundang-undangan di negara ini, yang merumuskan tindak pidana diberlakukan secara retroaktif atau surut. Padahal pemberlakukan semacam itu adalah tindakan kesewenang-wenangan dan sekali lagi berarti pelanggaran hak asasi pada diri manusia yang cukup fatal.

Penyimpangan-penyimpangan asas legalitas tetap saja terjadi dan selalu bermuara pada kepentingan-kepentingan serta tidak lengkapnya peraturan undang-undang yang mengatur hingga menjadikan analogi sebagai acuan. Ini bahaya sekali bagi masa depan hukum di Indonesia tentu.

Adalah kasus bom Bali, kasus Pelanggaran HAM di Timor-Timur, dan Tanjung Priok adalah deretan daftar kasus yang sangat diduga telah dilakukan asas legalitas yang sudah disimpangkan dengan semena-mena atau berlakunya asas retroaktif tadi.

Namun, perlu diketahui, bahwa dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas ini diatur dengan jelas dan seksama di dalam KUHP. Dan hingga hari ini asas legalitas ini masih tetap berlaku hingga hari ini maupun dalam Rancangan KUHP (RKUHP) selanjutnya.

Lihat saja bagaimana kemudian Pasal 1 ayat (1) KUHP yang telah menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan pun dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang memang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Bunyi pasal ini, sejatinya sudah sangat menjelaskan secara rinci, dan isinya menyimpan dua hal utama, yakni, pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan dan kedua, peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana itu sendiri atau tidak boleh berlaku surut. Itu sudah jelas dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Sekali lagi, legalitas menghendaki perbuatan dapat dinyatakan tindak pidana jika lebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut memang sebagai tindak pidana.

Maka dalam beberapa kasus terjadinya penyurutan asal legalitas, maka pasal 1 ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan dan arah patokan penegakan hukum pidana di Indonesia.  Selain itu, ada pasal lain yang memperkuat masalah legalitas ini. Itu bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di sana disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Maka jelas sudah bahwa bunyi pasal ini sejatinya memperkokoh keberadaan asas legalitas.

Lantas kenapa masih saja kerap terjadi pelanggaran yang terkait dengan masalah legalitas hukum pidana di Indonesia ini? Jawabannya adalah, karena hukum di Indonesia sudah tidak relevan lagi dan perlu revisi yang sangat serius mengingat konsep hukum pidana masih mengacu pada warisan Belanda. 

Nah, semoga artikel tentang masalah legalitas ini bisa menjawab kehausan wawasan Anda.

Tolong di SHARE :
Share
Artikel Terkait
Undang-Undang Bea Cukai
Undang-Undang Bea Cukai menjadi bagian dari peraturan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Undang-Undang Bea Cukai tentu saja berlaku bagi bidang kepabeanan. Seperti apa lengkapnya? Anda bisa menyimak artikel-artikel di bawah ini!

Peraturan Undang Undang
Peraturan undang undang menjadi hal yanng cukup menarik untuk dibahas. Ketika sebuah aturan dibuat, ada tujuan yang diselipkan. Ada sebuah hikmah. Seperti peraturan undang undang dalam berkendara. Tujuannya tentu saja untuk menjaga keselamatan Anda selama berkendara di jalan raya. Selain tentang lalu lintas, negara ini juga memiliki undang-undang lain. Simak pada artikel-artikel di bawah ini!

Depkumham
Depkumham merupakan suatu lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Depkumham adalah singkatan dari Departemen Hukum dan Ham. Ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan Depkumhan ini. Untuk mengetahi lebih lanjut, mari kita simak artikel berikut ini.

Bantuan Hukum Di Indonesia
Seperti apa bantuan hukum di Indonesia? Gambarannya bisa dilihat melalui berbagai lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia. Bantuan hukum di Indonesia tentu saja berpihak pada masyarakat yang tidak mengerti betul tentang hak dan kewajiban mereka terhadap hukum. Seperti apa lengkapnya? Anda bisa membacanya pada artikel-artikel di bawah ini!

Hukum Perdata Di Indonesia
Bagaimana keadaan hukum perdata di Indonesia? Anda yang bergelut di bidang hukum, sedikit banyak pasti sudah mengetahui seperti apa keadaannya. Ya. Berdasarkan sejarah, hukum perdata di Indonesia tidak lepas pengaruhnya dari politik Hindia Belanda.

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan secara tertulis yang dibentuk oleh negara dan bersifat mengikat secara umum. Peraturan ini merupakan peraturan dalam konteks Negara Indonesia. Ada banyak hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan ini. Untuk mengetahuinya, mari kita simak artikel di bawah ini.

UU BHP
UU BHP merupakan undang-undang yang memang khusus mengatur permasalahan pendidikan. UU BHP mengkhususkan diri untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan badan hukum yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Info lengkap bisa Anda dapatkan pada artikel di bawah ini!

Kumpulan Peraturan Pemerintah
Apakah Anda tahu tentang kumpulan Peraturan Pemerintah? Kumpulan Peraturan Pemerintah adalah kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh presiden. Ingin tahu tentang semua kumpilan Peraturan Pemerintah? Temukan semua jawabannya di sini.

UUD Indonesia
UUD Indonesia dibuat berdasarkan keputusan para petinggi negara ini. Ada proses perubahan dalam UUD Indonesia hingga akhirnya ditetapkan seperti yang diketahui oleh masyarakat Indonesia sekarang ini! Simak lebih lanjut pada artikel di bawah ini!

Naskah UU BHP
Apa yang dimaksud dengan naskah UU BHP? Naskah adalah catatan. Dan undang-undang biasanya berkaitan dengan peraturan. Lalu, apa yang dimaksud dengan naskah UU BHP? Simak pada artikel-artikel di bawah ini

Hukum Di Indonesia
Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya itu lah yang banyak didengungkan oleh mereka yang cukup mengerti. Lalu, sebenarnya bagaimana keadaan hukum di Indonesia? Benar kah hukum di Indonesia itu berdasarkan sistem hukum yang ada di Belanda? Seperti apa lengkapnya? Bisa Anda saksikan pada artikel-artikel di bawah ini!

Peraturan Bea Cukai
Peraturan Bea Cukai merupakan peraturan yang dibuat untuk menangani dan membatasi hal-hal yang berkaitan dengan adanya pembiayaan masuk atau pindahan baik itu barang maupun orang. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan peraturan bea cukai ini. Anda ingin tahu lebih jauh tentang peraturan ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak artikel berikut ini.

Undang-Undang Dasar Indonesia
Undang-undang Dasar Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan UUD\'45 merupakan dasar tertulis dan menjadi konstitusi pemerintahan Indonesia. Ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan UUD\'45 ini. Anda ingin tahu lebih jauh tentang Undang-Undang Dasar Indonesia? Untuk lebih lebih jelasnya, mari kita simak artikel di bawah ini.

Undang-Undang Pornografi
Undang-Undang Pornografi di Indonesia dicetuskan beberapa tahun yang lalu. Tujuannya tentu saja untuk menekan angka pelecehan seksual di negeri ini. Undang-Undang Pornografi akan menjerat siapapun yang terlibat dalam kegiatan penyebaran hal-hal berbau pornografi. Seperti apa isi pasal dan hukumannya? Anda bisa menyimak pada artikel-artikel di bawah ini!

UU Pornografi
UU Pornografi beberapa tahun ke belakang sempat menjadi pembicaraan hangat. Keberadaannya menghadirkan dua kubu. Setuju atau tidak. Lalu sebenarnya seperti apa isi dari UU Pornografi tersebut? Simak penjelasan lengkapnya pada artikel di bawah ini!

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Peraturan Presiden Republik Indonesia menjadi sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga. Itu adalah hal lumrah, dan bukan hanya terjadi di Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia meliputi banyak bidang, salah satunya adalah bidang ketenagakerjaan. Selain itu, tentu saja ada bidang-bidang lain. Seperti apa? Anda bisa membacanya pada artikel-artikel di bawah ini!

permasalahan hukum
Permasalahan hukum di Indonesia sepertinya tak pernah habis dan terus bertambah dari hari ke hari. Ada banyak permasalahan hukum yang pernah dilalui seseorang. Tak hanya \"rakyat jelata\", presiden pun ternyata pernah mengalami permasalahan hukum ini. Apa sebab dan akibat dari permasalahn hukum yang pernah dialami? Berikut Uraiannya.

UU Pemerintah Daerah
UU pemerintah daerah memiliki fungsi yang sama dengan UU lainnya. Salah satu fungsinya adalah untuk mengetur jalannya pemerintahan daerah. Bagaimana kiprah UU pemerintah daerah di tanah air? Berikut ulasannya.

Hukum Investasi Di Indonesia
Indonesia adalah negara dengan iklim investasi yang cukup baik. Baik itu bagi penanam modal asing maupun lokal. Dan Indonesia juga memiliki hukum sebagai pelindungnya. Hukum itu lah yang disebut dengan hukum investasi di Indonesia. Lalu, seperti apa lengkapnya hukum investasi di Indonesia? Simak pada artikel-artikel di bawah ini!

Kumpulan Peraturan
Kumpulan peraturan diciptakan memang untuk mengatur. Hal yang diatur umumnya adalah hal yang harus dipatuhi dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kumpulan peraturan dari menteri kesehatan menjadi salah satu contohnya seperti yang ada di bawah ini. Selain itu, bidang-bidang lain juga pastinya memiliki banyak peraturan yang harus dipenuhi. Penasaran? Simak pada artikel-artikel di bawah ini!

Undang Undang Tentang Mahkamah Agung
Undang-undang tentang Mahkamah Agung menjadi salah satu undang-undang yang ada di negara ini. Ingin tahu lebih lengkap mengenai undang-undang tentang Mahkamah Agung? Simak pada artikel-artikel berikut ini!

Undang Undang Badan Hukum Pendidikan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) (17/12/2008) oleh DPR RI. UU BHP menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non akademik, tanpa khawatir lagi dengan kooptasi birokrasi. Ingin tahu lebih lanjut mengenai Undang Undang Badan Hukum Pendidikan di Indonesia? Simak pada artikel-artikel di bawah ini!

Himpunan Peraturan
Himpunan peraturan merupakan sekumpulan perturan yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan tertentu. Ada banyak hal yang berkaitan dengan himpunan peraturan hukum ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak artikel dibawah ini.

Peraturan Hukum
Peraturan hukum? Membicarakan hukum rasanya menjadi bahasa yang cukup berat, terlebih jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu persis seperti apa peraturan hukum di Indonesia. Seperti apa lebih lanjutnya? Anda bisa menyimak pada artikel-artikel di bawah ini!

Info Hukum
Info hukum dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan perkembangan sistem informasi itu sendiri. Info hukum tentunya sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan menjadi hal yang lumrah di suatu negara. Termasuk di Indonesia. Peraturan perundangan tersebut meliputi banyak peraturan. Seperti peraturan presiden, menteri hingga tingkat kabupaten. Simak informasinya lebih lanjut pada artikel-artikel di bawah ini!

Kumpulan UU
Seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia Undang-unang dasar terdori dari beberapa bagian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kumpulan UU, mari kita simak artikel berikut ini.

Sumber Hukum Di Indonesia
Sumber hukukm di Indonesia menjadi sebuah bahasan yang menarik. Terutama bagi Anda yang memang bergerak di bidang itu. Sumber hukum di Indonesia melahirkan banyak peraturan-peraturan yang harus dipatuhi setiap warganya. Seperti apa? Silakan simak artikel di bawah ini!

Peraturan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Daerah merupakan peraturan yang dimiliki oleh setiap pemerintahan di daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah daerah, mari kita simak artikel berikut ini.

Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem hukum di Indonesia menjadi bagian yang penting dari hukum di Indonesia itu sendiri. Sistem hukum di Indonesia ikut melibatkan peraturan-peraturan yang sifatnya sosial, seperti peraturan adat dan agama. Seperti apa lengkapnya? Anda bisa mengetahui lebih jauh melalui artikel-artikel di bawah ini!

Beranda | Privacy | Sitemap

Kantor Pusat :

Jl. Bojong Sereh No.668 Bandung 40376 Jawa Barat - INDONESIA