Referensi - Legalitas

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala hukum yang berlaku di negara ini. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan,dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Serta terdiri dari 45 butir-butir Pancasila. Berikut butir-butir Pancasila dan penjelasannnya....Selanjutnya

Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk, tidak bertentangan atau melanggar undang-undang perkawinan. Apa dan bagaimana sesungguhnya aturan perkawinan tersebut dijabarkan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan....Selanjutnya

Salah satu peran pemerintah adalah membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan. Kepastian itu diperlukan untuk mendukung perkembangan masyarakat. Undang-Undang perbankan hadir di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kepastiaan hukum dan menjamin perkembangan usaha perbankan, juga sebagai perlindungan bagi para nasabah perbankan....Selanjutnya

UU No 32 tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Melalui UU No.32 tahun 2004 ini diberlakukanlah otonomi daerah di Indonesia. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur daerahnya dalam berbagai bidang, kecuali bidang hukum, agama, politik luar negeri, moneter dan fiskal, serta pertahanan dan keamanan....Selanjutnya

Pada zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang terkena wajib pajak. Berbeda dengan zaman dahulu, yang terkena wajib pajak hanya sedikit. Hal tersebut terjadi karena pengaruh perkembangan teknologi yang sangat pesat....Selanjutnya

Hakikatnya UU Tenaga Kerja berfungsi untuk melindungi para pekerja. Sebab itu, para anggota dewan di tingkat daerah sampai atas berunding untuk menetapkan UU Tenaga Kerja yang katanya berfungsi untuk melindungi para pekerja dari cukong-cukong mereka, ataupun sistem management perusahaan yang tidak benar-benar memihak pekerja. ...Selanjutnya

Beberapa bulan lalu, masyarakat Indonesia dipusingkan oleh undang-undang lalu lintas yang mengharuskan setiap pengemudi sepeda motor memakai helm dengan lisensi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan harus menghidupkan lampu sepeda motornya di siang hari. Banyak warga yang protes dengan undang-undang lalu lintas tersebut....Selanjutnya

Kasus pajak sering menghiasi layar televisi kita belakangan ini. Pada 2010 lalu, kita sempat dihebohkan dengan kasus Gayus Tambunan yang memiliki rekening gendut. Lalu, seperti sebuah letusan gunung berapi, kasus pajak mengemuka dan melibatkan para pegawai yang masih tergolong muda. Pelaku yang terlibat kasus pajak biasanya mendapatkan sebutan sebagai mafia pajak....Selanjutnya

Jual beli sudah setua usia manusia. Namun, hukum tentang jual beli tidak pernah benar-benar dimasukan ke dalam bentuk perundang-undangan positif, dalam pengawasan negara yang ketat terhadap pelaksanaan tata cara dan aturan mengenai proses jual beli. Bahkan, sebelum dikenal adanya UU perlindungan konsumen, siapa pun akan kesulitan mencari posisi konsumen di dalam proses jual beli....Selanjutnya

Hak dan kewajiban melekat pada setiap manusia baik sebagai individu yang menjadi bagian dari sebuah komunitas, individu bagian dari sebuah lingkungan dan negara. Hak dan kewajiban semestinya dilaksanakan secara bersamaan. Apabila tidak dilaksanakan secara bersamaan, maka hak dan kewajiban menjadi timpang alias tidak seimbang....Selanjutnya

Masyarakat yang merdeka dan demokratis dapat dilihat dari kebebasan pers. Mengapa demikian? Karena pers merupakan salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Kebebasan pers berarti kebebasan dalam memperoleh informasi, mengungkapkan pendapat dan opini yang membangun peradaban....Selanjutnya

Sejarah Pancasila mengalami lika-liku yang panjang. Pancasila tidak lahir dengan sendirinya. Prosesnya memakan waktu dan energi yang tidak sedikit. Mereka, bapak-bapak bangsa (founding fathers) telah mengorbankan tenaga dan waktunya demi merumuskan pedoman dan aturan teguh berbangsa bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila. Lima sila tersebut merupakan lima sendi utama tonggak serta pilar Pancasila. Secara resmi Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Alhasil, tiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah Pancasila? ...Selanjutnya

Apakah keberadaan pancasila sebagai dasar negara dilupakan? Bila tidak, mengapa banyak anak sekolah yang saat ini tidak bisa menyebutkan kelima sila yang ada pada pancasila. Coba iseng- iseng kita tanya pada saudara tau kenalan kita yang masih sekolah. Suruh mereka menjabarkan lima sila dalam pancasila....Selanjutnya

Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah kita ketahui sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap upacara kenaikan bendera tiap hari senin, kita selalu mendengarkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu bahkan berlangsung sampai ke tingkat sekolah menengah atas sehingga mungkin ada yang sampai hafal isi dari keseluruhan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat seperangkat ketatanegaraan yang mendasari negara Republik Indonesia....Selanjutnya

Seberapa perlukah Undang undang Tenaga Kerja? Jika jawabannya perlu. Sudahkah setiap perusahaan memberlakukannya? Sudahkah setiap karyawan mematuhinya? Sebab, namanya undang-undang kedudukannya lebih tinggi dari aturan pada umumnya. Undang undang Tenaga Kerja berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja yang mempunyai kekuatan hukum negara. Dan secara hukum harus ditaati dan dipatuhi....Selanjutnya

SIM Keliling hanya melayani perpanjangan dan tidak melayani pembuatan SIM baru. Ketika akan menggunakan jasa SIM Keliling, Anda harus mempersiapkan beberapa kelengkapan dan persyaratan. Persyaratannya sukup simple dan mudah. Persyaratan tersebut adalah SIM lama dan kartu tanda penduduk atau KTP. Cukup sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. ...Selanjutnya

Undang Undang tenaga kerja tampaknya memang sudah harus direvisi karena dipandang oleh sebagian orang sudah lagi tidak relevan dengan kondisi saat ini. Lihat saja, akhir-akhir ini, kita sering sekali melihat atau menyaksikan berita mengenai para buruh yang berdemo, yang tidak lain adalah menuntut kenaikan upah gaji mereka yang sudah diatur dalam Undang Undang tenaga kerja, tapi dirasa kurang memadai dengan kondisi saat ini....Selanjutnya

Undang-Undang Kesehatan sejatinya adalah dihadirkan untuk mengatur hal-hal yang terjadi pada masalah kesehatan yang ada di negeri ini. Mulai dari wong cilik hingga konglomerat, seharusnya Undang-Undang Kesehatan memberikan kesempatan dan prilaku yang sama. Undang-Undang Kesehatan tak mengajarkan perbedaan kaya dan miskin....Selanjutnya

Undang-undang kesehatan adalah hak manusia yang ada dalam sebuah negara yang memang dibentuk dengan sistem yang menghargai harkat dan martabat manusia. Sebagai sebuah undang-undang, maka selayaknya Undang-undang kesehatan menjadikan masyarakat dan pemerintah tersadarkan bahwa keduanya memilik hak dan kewajibannya masing-masing dalam hal kesehatan....Selanjutnya

Undang-undang ketenagakerjaan nampaknya belakangan ini banyak diperbincangkan, bahkan diteriakan di jalanan. Keharmonisan antara pekerja dan pengusaha, bahkan pemerintah sebagai pengatur berjalannya Undang-undang ketenagakerjaan, nampaknya sudah hambar, bahkan nyaris berkonflik....Selanjutnya

Sebelum kita membahas pentingnya UU Ketenagakerjaan bagi pekerja, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dan fungsi UU Ketenagakerjaan ini. UU Ketenagakerjaan adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan....Selanjutnya

Peraturan perusahaan merupakan salah satu unsur penting bagi stabilitas usaha dan pembinaan karyawan. Peraturan perusahaan ibaratnya sosok satpam yang mengawasi proses kehidupan di perusahaan. Peraturan perusahaan tak hanya memuat larangan dan tata tertib tentang kinerja perusahaan, namun juga memuat hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. ...Selanjutnya

Legalitas adalah hal yang sangat penting dalam dunia hukum, terutama sekali dalam hal tindak pidana. Legalitas kemudian menjadi asas yang penting karena jika hukum diterapkan tanpa melihat asas legalitas, maka yang terjadi adalah benturan-benturan antara hukum dan hak asasi manusia....Selanjutnya

Ada apa dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan kita? Mengapa aksi demonstrasi para pekerja yang menuntut diangkatnya status kerja mereka menjadi karyawan tetap nampaknya semakin marak saja? Mengapa para pekerja yang sudah mengabdi di atas 3 tahun, bahkan ada yang telah mencapai 10 tahun namun belum juga beranjak dari status tenaga kerja kontrak? Apa yang salah dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan? ...Selanjutnya

Undang-Undang Anti Terorisme dibuat setelah sekian lama aksi teror terjadi. Kini, terorisme jadi momok bagi peradaban modern. Beragam aksi kekerasan dari sekelompok orang tersebut kian meresahkan. Semakin hari, aksi-aksi yang mereka lakukan makin sistematis dan menelan korban jiwa. Nah, Undang-Undang Anti Terorisme ini dibuat untuk mencegah terorisme....Selanjutnya

Artikel kali ini akan membahas mengenai serba-serbi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sengketa lahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional tampaknya tak pernah berhenti, contohynya seperti yang dialami oleh Nuriyah (41), warga Gunung Gadung, Bogor....Selanjutnya

Peraturan tentang kepemilikan NPWP ini belum diterapkan di masa lalu. Karena ketergantungan pada individu untuk tidak memiliki sumber penghasilan di luar pekerjaan mereka atau yang penghasilannya berada di luar tingkat minimum untuk dimasukkan dalam skema pajak. Asumsi pemerintah adalah bahwa perusahaanlah yang membayar pajak untuk karyawan mereka, namun ternyata itu tidak mudah terjadi di perusahaan berbasis lokal....Selanjutnya

Pengertian dari pajak penghasilan adalah sebuah pajak yang dikenakan kepada badan, perorangan atau pun perusahaan yang terkait dengan penghasilan yang didapatkan mereka. Pengenaan pajak penghasilan ini biasanya diberlakukan secara progresif, proporsional dan bisa juga dikenakan secara regresif....Selanjutnya

Peraturan Pemerintah atau biasa disingkat PP adalah suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden. Penetapan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah harus menunjang Undang-Undang yang dijalankan sebagaimana mestinya....Selanjutnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disingkat UUD 1945 merupakan hukum dasar (basic law) dalam konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. UUD 1945 ini disahkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945....Selanjutnya

Curriculum Vitae atau lebih familiar disebut CV sering dibuat untuk kepentingan melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan. Dalam contoh CV yang kita lihat selalu berisikan sejarah singkat seseorang, yang meliputi identitas diri, pendidikan, keahlian yang dikuasai, prestasi, dan pengalaman kerja. Karena memang seperti itulah kegunaan CV, menonjolkan identitas diri....Selanjutnya

Undang undang pemerintah daerah menunjukkan pula dinamika sejarah otonomi daerah. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, telah terjadi tujuh amandemen undang undang pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Ketujuh undang undang tersebut adalah: 1. UU Nomor 1 tahun 1945 2. UU Nomor 22 tahun 1948 3. UU Nomor 1 tahun 1957 4. UU Nomor 18 tahun 1965 5. UU Nomor 5 tahun 1974 6. UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 7. UU Nomor 32 tahun 2004...Selanjutnya

Untuk apa seh sebenarnya retribusi daerah itu? Begini, untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah diperlukan sejumlah dana. Dana ini didapat dari berbagai sumber yang telah ditetapkan Undang-undang. ...Selanjutnya

Era otonomi daerah yang memberi wewenang kepala daerah dan jajaran untuk mengelola keuangan daerah membuat peluang sekaligus ancaman. High risk high return, bunyi prinsip wisdom keuangan. Keuangan daerah yang sedang berbenah pun berisiko tinggi gagal ketika diberi peran yang luas. Manajamen keuangan daerah bisa berbasiskan keterbukaan atau justru tertutup. Perlu guidance (pedoman) yang menunjukkan do’s and don’ts, boleh atau tidak, benar dan salah. Oleh karena itu, 8 prinsip manajemen keuangan daerah menjadi penting....Selanjutnya

Pemilihan kepala daerah yang menelan biaya sangat mahal dimungkinkan untuk dikoreksi dan dievaluasi. Terutama pada level pemilihan Gubernur, perubahan sistem pemilihan dilakukan dengan atau tidak mengubah UU pemerintahan daerah terlebih dahulu. Diperlukan kajian mendalam terhadap UU pemerintahan daerah yang saat ini berlaku sekaligus implemantasinya di lapangan. ...Selanjutnya

Dalam dunia agraria dikenal istilah “tanah negara” dan “tanah ulayat.” Ada sedikit kesulitan mencari pengertian atas kedua istilah itu. Sedangkan dalam pengertian umumnya, terdapat celah ambigu yang memungkinkan adanya perdebatan. ...Selanjutnya

Para wakil rakyat telah mengesahkan UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang yang baru, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih berperan lebih besar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. ...Selanjutnya

Sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 beserta Peraturan Pelaksanaannya, untuk pertama kalinya di Indonesia diselenggarakan Pilkada (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan sistem baru. Kepala Daerah tidak lagi dipilih oleh Anggota Dewan (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya....Selanjutnya

Ekonomi daerah atau perekonomian daerah adalah kemampuan ekonomi tiap daerah yang dapat diukur dari pendapatan daerah, rencana pengeluaran/anggaran belanja daerah dan tingkat pendapatan per kapita daerah tersebut. Ekonomi daerah yang baik juga berarti peradaban dan kebudayaan masyarakatnya dapat pula ikut membaik. Sehat badannya, cerdas pikirannya, baik ekonominya, makin majulah daerahnya. Para penduduknya pun memiliki kesempatan, dana, waktu dan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan....Selanjutnya

Peredaran minuman keras dapat ditekan salah satunya dengan UU Pemerintah Daerah. UU Pemerintah daerah tentang miras juga secara tidak langsung akan mencegah lebih banyak lagi kasus kematian. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kematian akibat konsumsi minuman keras (miras)—baik perorangan maupun masal—terus bertambah. Pada 21 Agustus 2010 lalu misalnya, 11 orang warga di Jagakarsa, Jakarta Selatan tewas setelah menenggak miras oplosan....Selanjutnya

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom berpengaruh pada penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah. Undang-Undang ini lebih populer di masyarakat sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah....Selanjutnya

Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup kaya akan keragaman memiliki potensi-potensi besar yang sebenarnya belum tersentuh dan tergarap secara maksimal. Potensi Indonesia secara nasional tercermin dari potensi daerah di seluruh penjuru tanah air. Tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki aneka potensi yang terkadang tidak dilirik oleh para pengelola daerah itu sendiri. Dan yang kerap terjadi adalah kesalahan dalam mengelola potensi-potensi tiap-tiap daerah....Selanjutnya

Reformasi keuangan daerah salah satunya memunculkan Peraturan Pemerintah (PP) No. Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP ini merupakan turunan dari UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui kemampuan otonomi suatu daerah adalah kemampuan keuangan daerah tersebut untuk dapat membiayai atau melaksanakan pengaturan atau pengurusan rumah tangga daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung juga akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi sektor publik. Salah satu alat untuk dapat menfasilitasi terciptanya transparasi dan akuntabilitas publik adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akual dengan anggaran, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas. ...Selanjutnya

Sejak kebijakan otonomi daerah diterapkan, pemerintah daerah pun berlomba-lomba menggenjot dan mencari penghasilan. Selain membuat sumber penghasilan baru, diantaranya dengan mendirikan perusahaan, pemerintah juga gencar menarik pajak daerah dan retribusi daerah....Selanjutnya

Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 mengamanahkan pemerintah membuat suatu Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian hari lebih dikenal masyarakat dengan sebutan UU BHP. Amanat pembuatan UU BHP terdapat dalam Pasal 53 ayat 1 ”Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.” ...Selanjutnya