8 Prinsip Manajemen Keuangan Daerah
Era otonomi daerah yang memberi wewenang kepala daerah dan jajaran untuk mengelola keuangan daerah membuat peluang sekaligus ancaman. High risk high return, bunyi prinsip wisdom keuangan. Keuangan daerah yang sedang berbenah pun berisiko tinggi gagal ketika diberi peran yang luas. Manajamen keuangan daerah bisa berbasiskan keterbukaan atau justru tertutup. Perlu guidance (pedoman) yang menunjukkan do’s and don’ts, boleh atau tidak, benar dan salah.
Oleh karena itu, 8 prinsip manajemen keuangan daerah menjadi penting.
1. Akuntabel
Sesuai kaidah akuntasi yang menghendaki akuntabilitas, manajemen keuangan daerah harus mengelola akuntabel keuangan daerah. Artinya, aliran dana, kas masuk keluar, budgeting, dan seterusnya harus mengacu kepada akuntabilitas publik.
2. Reliabel
Mampu dipercaya. Manajemen keuangan daerah harus memastikan mendapat suntikan rasa kepercayaan dari publik. Sistem yang dikelola harus mewujudkan rasa kepercayaan paripurna, tidak setengah setengah. Bahkan mendapat cibiran publik.
3. Fairness
Keuangan daerah tidak akan berjalan lancar tanpa perilaku adil. Manajemen pemerintahan harus memastikan terselanggara sistem yang jujur, adil, dan kredibel mencakup semua lini, seperti rekrutmen, birokrasi, etika, dan sebagainya.
4. Sumber Daya Manusia Andal
Persoalan sumber daya manusia selalu jadi hal klasik. Tanpa orang yang teruji, manajemen keuangan daerah akan terjerembap jatuh ke lubang kegagalan. Makanya penting untuk membuat korupsi, kolusi, dan nepotisme tersingkir dalam rekrutmen anggota.
5. Antikorup
Nuansa mark up, korupsi, suap, dan sejenisnya sering mewarnai manajemen keuangan pemerintah daerah. Pemerintah harus punya komitmen yang jelas mengenai garis korupsi. Bagaimana penggelembungan dana harus bisa diatasi. Belum lagi godaan suap dan korupsi untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Orientasi Publik
Nah, kita melihat anggota dewan pelesiran ke luar negeri memakai uang rakyat. Miris nurani kita. Pemerintah daerah pun sering ikut keblinger pelesiran ke luar negeri dengan memakai nama studi banding, kunjungan kerja, atau apalah. Hakikatnya, kepentingan publik jadi nomor satu. Sekiranya dana anggaran ke luar negeri lebih bermanfaat bagi alokasi rakyat, lakukan!
7. Payung Hukum
Tumpang tindih legislasi kita membuat kiblat manajemen keuangan daerah ikut kalang kabut. Payung hukum sering menjadi polemik karena berbeda satu sama lain. Lebih baik mempunyai payung hukum tunggal sehingga tidak terjadi perdebatan hukum di kemudian hari. Terutama menyangkut uang anggaran daerah yang sensitif. Salah sedikit bisa dipolitisir.
8. Akses Informasi
Keterbukaan bukan manis di bibir semata. Akses informasi menyangkut keuangan daerah harus bisa dilihat di aksi nyata. Semisal birokrasi yang tidak berbelit, bisa diunduh di situs pemerintah daerah, sampai turun ke lingkup kecil semisal kecamatan, kelurahan, dan desa.
