Nilai Demokrasi Indonesia

Istilah demokrasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kebebasan, pluralisme, dan sistem politik, diharapkan menganut atau memakai prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos yang berarti 'rakyat' dan kratos atau cratein berarti 'pemerintah'. Merujuk definisi tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih populer dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Corak demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Praktik demokrasi akhirnya akan merujuk pada nilai demokrasi Pancasila. Adapun isi Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Di dalamnya, terkandung unsur-unsur kesadaran agama, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan kasih sayang, berbudi pekerti, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.

Merujuk pada arti demokrasi, demokrasi Pancasila adalah sistem perorganisasian pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan dengan persetujuan rakyat pula. Dalam demokrasi Pancasila, keanekaragaman dan pluralisme atau perbedaan adalah wujud dari kekayaan yang beraneka ragam. Perbedaan adalah bentuk kekayaan dan keharmonisan.

Prinsip Demokrasi Pancasila

1. Dalam penjelasan UUD 1945, dipaparkan bahwa: (1) Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka; (2) pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut; dan (3) kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
2. Adanya perlindungan hak asasi manusia.
3. Setiap keputusan didasari oleh kesepakatan bersama (musyawarah).
4. Pengadilan atau kehakiman merupakan badan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan.
5. Aspirasi rakyat ditampung oleh partai politik dan organisasi sosial politik.
6. Adanya pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pemilu 2004 adalah Pemilu yang dilaksanakan dengan cara rakyat memilih langsung presiden dan wakilnya.
7. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
8. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik rakyat maupun pejabat negara.
9. Adanya kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan. Namun, dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat atau orang lain, dan diri sendiri.

Berdasarkan paparan tersebut, demokrasi Pancasila, pada dasarnya, menempatkan pengambilan keputusan pada musyawarah akan mufakat. Inilah yang menjadi prinsip demokrasi Pancasila, sebagaimana makna yang terkandung di dalamnya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Budaya demokrasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari adalah bentuk menyosialisasilan, memperkenalkan, dan menegakkan, nilai demokrasi pada masyarakat. Untuk mewujudkan demokrasi sampai ke tataran rakyat, bukanlah hal mudah. Perlu proses, kesabaran, dan kesadaran akan demokrasi dari tiap-tiap individu.