Antara Pemda Semarang, APBN, dan PSIS
Bagaimana hubungan Pemda Semarang dengan Persatuan Sepakbola Indonesia Semarang (PSIS)? Ketika PSIS merengkuh prestasi fenomenal pada 1999 dengan berhasil menjuarai liga Indonesia Kota Semarang mengelu-elukan Laskar Mahesa Jenar ini. Tak terkecuali Sutawi Sutarip. Ya, Sukawi Sutarip menjabat walikota semarang dari periode 2000-2010. Sutawi yang kala itu merangkap juga menjadi ketua umum PSIS Semarang ikut andil dalam pembinaan PSIS.
Pendek kata, Pemda Semarang memberi dukungan penuh pada PSIS. Pemda semarang menganakemaskan sektor olahraga yang satu ini. Miliaran rupiah per tahunnya tersedot untuk membiayai PSIS Semarang. Jabatan ganda Sutawi yang menjadi walikota sekaligus ketua umum PSIS Semarang membuatnya mudah menggelontorkan dana miliaran rupiah tersebut.
Pemda dan Bola
Sudah bukan rahasia lagi dana miliaran rupiah tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketika terbongkar ke publik dan diulas serius oleh banyak media isu ini sempat menjadi panas. Sampai muncul peraturan menteri dalam negeri no. 16 yang melarang keras klub bola mengemis uang APBN.
Namun, pengelolaan yang tidak profesional membuat banyak klub kalang kabut dibuatnya. Mereka beralasan sepakbola sudah menjadi tontonan rakyat, hiburan bagi warga, dst. Meski fakta lain menunjukkan ricuh dan anarki sering berlangsung dalam pertandingan bola.
Meski telah memiliki payung hukum, namun beberapa pemda (termasuk Pemda Semarang) masih bandel dan tidak taat asas. Mereka masih saja memberikan kucuran uang ke klub bola daerahnya. Biasanya walikota, bupati, maupun unsur unsur pemerintah daerah berada dalam struktur klub bola tersebut.
Jadi konflik kepentingan kian sulit dihindari. Apalagi dalam beberapa kasus hal ini seringkali jadi obyek kampanye untuk melangsungkan keterpilihan kandidat pemimpin (biasanya yang sedang menjabat).
Seputar Hibah
1. Sembilan Miliar Rupiah
Tak tanggung tanggung 9 miliar rupiah digelontorkan untuk membiayai PSIS Semarang. Sontak saja publik semarang berang. Karena dana hibah tersebut memangkas anggaran kesehatan. Seperti sebuah simalakama menghadapi ini. Tidak dipungkiri publik Semarang cinta pada klubnya. Namun, kalau harus menyunat anggaran publik nanti dulu.
2. Profesional
Beberapa pemda sudah lepas tangan dari pengelolaan gaya seperti itu. Sekarang ini pemda lebih menjadi pendukung dalam membantu mencarikan sponsor. Adapun hibah, itu lebih ke sifat personal. Seperti Walikota atau Bupati yang menyumbang uang pribadi untuk kelangsungan klub bola daerah.
3. Kepatutan
Tidak elok juga bila harus selalu mengemis uang pada pemda. Mestinya liga profesional diikuti dengan pengelolaan yang profesional. Apalagi kalau sampai hibah tersebut berupa tontonan ribut penonton, adu jotos pemain, atau pemukulan wasit. Aduh, publik semarang pasti berang dibuatnya!
