Pemkab Semarang Dulu dan Sekarang
Kabupaten Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah. Pemerintahannya dipimpin seorang bupati. Seperti halnya pemilihan bupati di berbagai daerah Indonesia, pemilihan Bupati Semarang pun dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemkab Semarang dipimpin oleh seorang bupati dan membawahkan beberapa perangkat desa.
Beradasarkan sistem pemerintahan, kabupaten adalah daerah tingkat satu setelah provinsi. Kemudian, daerah tingkat duanya berada di kecamatan.
Sejarah Pemerintahan Kabupaten Semarang
Kabupaten Semarang sudah ada sejak Kerajaan Mataram. Itu terjadi sekitar empat abad lalu. Bupati yang memimpin pada masa itu adalah Raden Kaji Kasepuhan. Berdasarkan Stadblad atau sejenis kitab undang-undang hukum pada masa itu, secara resmi, dibentuklah sistem pemerintahan kabupaten Semarang.
Sistem tersebut mengatur kepemimpinan bupati dalam sebuah kabupaten. Dalam Stadblad, diputuskan bahwa kabupaten harus dipimpin oleh seorang bupati dan wilayah kota praja dipimpin oleh seorang burgenmester.
Sistem pemerintahan Semarang zaman dulu, yang membagi daerah kepemimpinan dalam dua wilayah, ‘berhasil’ memisahkan kesatuan kabupaten Semarang hingga sekarang. Penetapan ibukota Jawa Tengah di Semarang, pada mulanya, banyak menimbulkan persoalan.
Dahulu, Semarang adalah kotamadya yang sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri. Persoalan muncul ketika para pejabat terkait di masa itu berbicara mengenai sistem pemerintahan yang akan digunakan. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang sudah ada sulit untuk dihapuskan.
Berdasarkan hal itu, berbagai gagasan mengenai pemindahan ibukota Jawa Tengah pun ramai dibicarakan. Salah satu daerah yang dinilai layak untuk menggantikan Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah adalah Ungaran.
Daerah Ungaran saat itu masih berbentuk kawedanan sehingga dinilai lebih menguntungkan dalam hal pemerintahan. Pemindahan ibukota ke Ungaran pun dilakukan sambil mengatur kembali sistem pemerintahan di kabupaten Semarang.
Akhirnya, pada 30 Juli 1979, Semarang resmi menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah, disusul dengan diresmikannya Unggaran sebagai Ibukota Daerah Tingkat II Semarang pada 20 Desember 1983.
Pemkab Semarang Kini
Pemkab Semarang terbagi dalam dua lembaga pemerintahan. Lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif yang dimiliki oleh Pemkab Semarang membawahkan beberapa lembaga teknis daerah seperti BAPPEDA, BKD, Badan KB dan PP, BLH, BPMD, Kantor Arsip Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Pelayanan Perizinan, Perpustakaan Daerah, RSUD, serta Sistem Keamanan daerah.
Sementara itu, untuk lembaga yang sifatnya legislatif, Pemkab Semarang mempunyai para anggota-anggota DPRD yang terpilih dari seluruh penjuru Semarang.
Pemkab Semarang mempunyai tugas penting dalam pemenuhan kebutuhan para masyarakatnya di berbagai bidang. Mereka terus mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah Semarang guna kesejahteraan masyarakatnya. Seperti dalam bidang ekonomi, pariwisata, industri, dan berbagai bidang potensial lainnya yang dimiliki kabupaten Semarang.
