Penyebab Pengertian Manajemen Pemasaran Harus Direkonstruksi

Ilustrasi pengertian manajemen pemasaran

Manajemen pemasaran adalah salah satu dari beberapa kegiatan yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Dari sini dapat diambil pengertian manajemen pemasaran berarti bahwa dalam usaha-usaha ekonomi dapat dibangun melalui strategi-strategi yang sekiranya tepat untuk membangun sebah usaha dan memajukannya.

Pengertian manajemen pemasaran ini kemudian mendapat perkembangan melalui studi-studi para pengusaha sendiri dalam mengembangkan usahanya. Karena pengertian manajemen pemasaran ini kemudian terlepas dari baik atau buku “cara” yang digunakan oleh kapitalis atau pemilik modal maka saya akan sedikit membahas bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai sebuah konsep di Indonesia memberikan batasan-batasan bagi pengertian manajemen pemasaran itu sendiri. 

Menyimak keyataan pahit yang terjadi di indoesia. Seperti rampokisasi pada Badan Usaha Milik Negara hingga pembangunan-pembangunan pasar modern yang seringkali membunuh pasar tradisional karena jaraknya yag terlalu dekat dan perbedaan yang sangat mencolok dari segi fasilitas maka dapat disaksikan betapa berat tantangan yang dihadapi oleh negeri ini dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan.

Bahkan jika dikaitkan dengan era kolonial, saat ini jauh lebih berat.Tantangan-tantangan ini disebutkan oleh Revrisond Baswir dalam bukunya yang berjudul Manifesto Ekonomi Kerakyatan bahwasanya ada lima hal yang menjadi beban.

Pertama adalah digunakannya utang luar negeri sebagai senjata untuk memkasakan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang memang dirancang sesuai dengan kepentingan pihak kolonial, Karena dengan menggunakan utang luar negeri sebagai senjata untuk memaksa Indonesia maka pihak kolonial tak perlu hadir disini.

Kedua adalah berlangsungnya praktik pembodohan publik secara masif melalui praktik penggelapan sejarah sejak 1966-1967. Hal ini tak hanya terkait dengan Gerakan 30 September, tetapi juga terkait dengan peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia dalam forum KMB pada Desember 1949.Ketiga, terlembaganya sistem “cuci otak” yang bercorak neoliberal da anti ekonomi kerakyatanpada hampir semua jenjang pendidikan di Indonesia.

Sesuai dengan materi ajar dan buku-buku yang disebarluaskan pada perbagai fakultas ekonomi di Indonesia, tanpa disadari, hampir seluruh fakultas ekonomi di Indonesia beralih fungsi menjadi pusat kaderisasi agen-agen kolonial di negeri ini.Keempat, setelah mengalami proses pembelokan haluan pada 1966/ 1967, keberadaan struktur ekonomi kita yang bercorak kolonial cenderung semakin mapan.

Hal itu dapat disimak dari keberlanjutan eskpor produk-produk primer, semakin terbukanya pasar Indonesia bagi produk-produk impor dan semakin menigkatnya modal asing di Indonesia. Kelima, setelah melaksanakan agenda neoliberal secara masif setelah 1998 dan mengamandemen pasal 33 UUD 1945 pada 2002, maka cengkeraman neokoloialisme terhadap perekonomian Indonesia cenderung semaki kokoh.

Bahkan sejak diundangkannya UU No. 25/2007 tentang penanaman modal, praktis tidak ada satu cabangproduksi pun yang tidak terbuka bagi beroperasiya modal asing di Indonesia.Terkait dengan ancaman-ancaman ini tentunya kita harus mempunyai agenda yang mampu melawan semua ini. Revrisond kemudian menawarkan sepuluh agenda terkait dengan politik ekonomi kerakyatan dan merupakan titik masuk untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang. 

Pertama menyusun arsitektur tata kelola keuangan negara yang baik, dalam hal mencegah adanya korupsi, meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan untuk memastikan pemanfaatan APBN. Kedua, melakukan renegoisiasi pembayaran dan memperjuangkan penghapusan sebagian utang luar negeri Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap belanja negara dan neraca pembayaran.

KetigaMenegosiasikan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia dengan para kontraktor asing. Keempat mengkaji ulang penerapan rezim kurs mengambang dan rezin devisa bebas, serta menyusun ulang arsitektur perbankan nasional. Kelima mengotonomkan dan mendemokratisasikan penyelenggaraan BUMN.

Sebagaimana diketahui pengelolaan BUMN selama ini cenderung didominasi oleh para pejabat pemerintahan pusat. Keenam, melindungi dan memajukan hak-hak dasar para pekerja serta meningkatkan partisipasi mereka dalam tata kelola perusahaan. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan.

Ketujuh, melakukan reforma agraria, yaitu untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam tata kelola agraria demi terwujudnya keadila agraria dalam arti yang sesungguhnya. Kedelapan, memperkuat perekonomian rakyat melalui pengembangan koperasi sejati, yaitu dengan memperbaharui UU Koperasi No. 25/1992.

Kesembilan, mengembangkan dan memperkuat pasar domestik dan kesepuluh mengembangkan panti-panti sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tersebar secara merata diseluruh wilayah Indonesia.Kesepuluh solusi ini sebaiknya menjadi salah satu batasan-batasan yang secara tersirat ataupun tersurat ada dalam pengertian manajemen pemasaran di Indonesia.

Jika perlu Indonesia memiliki konsep tersendiri dalam pengertian manajemen pemasaran-nya. Para pengusaha lagi-lagi tak hanya memikirkan lingkungan secara harfiah, tetapi lingkungan sosial juga. Tak serta merta menggunakan prinsip pasar persaingan sempurna. Karena masih banyak yang tidak mampu.

Sebaiknya pasar modern 24 jam diganti menjadi koperasi-koperasi yang beroperasi selama 24 jam. Selain merekrut karyawan juga pengelolaannya disamakan engan pasar modern itu juga tak apa selama masih untuk kebaikan bersama. Berbeda dengan pasar modern yang ada sekarang. Keuntungan hanya untuk pemilik modal saja.Jika koperasi bekerja 24 jam, bukan tak mungkin masyarakat juga ikut mendapatkan keuntungan darinya.

Selain kita mengembalikan identitas perekonomian bangsa juga meningkatkan ekonomi rakyat. pengertian manajemen pemasaran dalam hal ini tentu dipadankan dengan strategi yang menggeliat dalam pasar persaingan tak sempurna. Agar lebih adil dan baik untuk semua masyarakat.

Pengertian Manajemen Pemasaran sederhananya berisikan analisa, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan disini pun termasuk dalam perhitungan dampak-dampak produksi hingga konsumsi produk dari perusahaan tersebut.

Maka dari itu hendaklah pengertian manajemen pemasaran mempunyai salah satu kiblat tersendiri terkait dengan ekonomi yang berideologi pancasila, terutama terkait dengan sila keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.Hal ini tentu saja bukannya tak pernah dipikirkan oleh pemerintah.

Lalu apa yang kurang? Yang kurang adalah afirmasi dari pemerintah terkait dengan eberpihakannya pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mana? Yang belum beruntung dan tentunya tak kuat bersaing dalam konsep pasar bersaing sempurna. 

Perlu diketahui, bahwa disamping obyek keberpihakan pemerintah orde baru dalam kebijakan ekonomi nasional tersebut salah alamat, pemerintah sendiri tidak mempunyai acuan yang jelas tentang kapan seharusnya tahapan intervensi dalam  phasing-out process diintrodusir, demi mengkreasi bekerjanya mekanisme pasar dalam program pembangunan ekonomi nasional.

Akibatnya tidak terjadi proses pendewasaan (maturity) terhadap obyek keberpihakan (dalam mekanisme pasar) untuk mengambil peran sebagai lokomotif keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.  Maka dari itu jikalau pemerintah tak mau mengafirmasi kita bisa memulai merekonstruksi Pengertian manajemen pemasaran sendiri dengan ideologi pancasila.

Pengertian manajemen pemasaran yang baik dan dekat dengan masyarakat. Karena banyak pengalihan-pengalihan laham produksi menuju liberalisasi maka kita perlu juga menyadarkan masyarakat bahwa bahaya ini semakin halus jalannya. Melalui Pengertian manajemen pemasaran itu pula kita dapat menyadarkan masyarakat, dengan cara yang lebih populer tentunya.

Pengertian manajemen pemasaran yang dapat berpihak, bahkan definisi pun harus berpihak untuk kesejahteraan bersama karena itulah tugas negara, mendahulukan kepentngan rakyat yang berada dibawah gars kemiskinan.