Perbandingan Hukum Demokrasi Malaysia dan Indonesia

Orang kaya baru. Begitu julukan dari sebagian pengamat kepada Malaysia. Sikap yang pongah dan arogan, terkait sengketa wilayah budaya dan pariwisata menjadikan sebutan itu kian menggema di publik Indonesia. Malaysia memang tengah mereguk kenaikan indikator ekonomi di berbagai bidang, sehingga membuat masyarakatnya relatif lebih makmur ketimbang Indonesia. Eits.. tunggu dulu. Itu tidak lantas berarti membuat hukum demokrasi disana tegak berdiri. Perbandingan hukum demokrasi Malaysia dan Indonesia ibarat langit dan bumi. Masyarakat Malaysia memang terjaga soal urusan perut tapi soal pikiran masih terkekang.

Indonesia

Sebelum beranjak ke Malaysia, kita simak terlebih dahalu karakter hukum demokrasi di Indonesia :

• Legislatif bebas bersuara. Meski diwarnai dengan isu suap, korupsi, atau plesiran ke luar negeri tetapi dewan perwakilan rakyat di Indonesia masih bisa bersuara lantang. Hitam putih. Tegas atau berani. Bahkan abu-abu pun bisa disuarakan anggota legislatif.
• Pers yang bebas. Kebebasan pers di Indonesia bukan main. Pers benar benar menjalankan fungsinya sebagai fourth estate setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjadi watch dog yang ampuh menekan sekaligus menyodorkan banyak isu kepada masyarakat.
• Demonstrasi. Wah, Anda bisa melihat sendiri di Indonesia saban hari demonstrasi boleh dilakukan asal sesuai dengan ketentuan hukum. Demonstrasi bahkan sekarang bukan menjadi hal yang aneh karena saking seringnya.
• Kebebasan berkumpul. Maraknya organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia menceriminkan kebebasan berkumpul yang telah matang di Indonesia. Bahkan kelewat bebasnya, ormas tertentu bertindak layaknya aparat penegak hukum.

Malaysia

Nah setelah menyimak hukum demokrasi di Indonesia kita akan melihat penerapan hukum demokrasi di Malaysia:

• Pers yang terkekang. Wah, jangan harap Anda bisa bebas bersuara di sana. Pers di Malaysia kerap menjadi corong pemerintah. Aspirasi murni dari publik susah dikeluarkan pers Malaysia karena pemerintah selalu turut campur. Terutama mengenai isu-isu sensitif yang menyerang pemerintah.
• Kebebasan berkumpul minim. Melalui undang-undang keamanan khusus Malaysia, seseorang bisa ditahan tanpa ada proses hukum yang lazim terjadi. Kebebasan berkumpul dikekang. Terutama yang menjurus kepada kritik terhadap pemerintah.
• Demonstrasi. Jangan harap melihat pemandangan seperti di Indonesia. Demonstrasi di sana boleh jadi barang mewah. Bahkan kalau mau turun demonstrasi pun paling banter tidak seganas yang bisa dilihat di Indonesia.
• Legislatif tumpul. Barisan nasional yang berkuasa di Malaysia memang berkuasa penuh di legislatif. Semua do’s and don’ts selalu bertumpu pada koalisi ini. Bahkan Anwar Ibrahim, tokoh oposisi Malaysia, didakwa terlibat kasus sodomi. Kasus ini memancing perhatian dunia internasional karena disinyalir penuh intrik politik menjegal oposisi bersuara.