Jas Merah Politik Orde Lama

Ilustrasi politik orde lama

Politik Orde Lama sebagai masa pencarian jati diri bagi bangsa Indonesia telah mengalami suatu proses yang cukup melelahkan. Betapa tidak, semenjak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tugas demi tugas bangsa ini saling susul untuk segera diselesaikan. Dimulai dengan penyusunan badan kelengkapan Negara, menumpas pemberontakan yang datang dari sekutu luar hingga menyelesaikan pemberontakan yang datang dari dalam negeri.

Selain itu, bentuk dari pemerintahan Indonesia pun sempat mengalami beberapa kali perubahan sebelum akhirnya menunjukkan suatu bentuk demokrasi seperti sekarang, di antaranya yang dijelaskan oleh Miriam budiardjo dalam Dasar-dasar ilmu politik adalah bentuk demokrasi konstitusional, bentuk demokrasi terpimpin, bentuk demokrasi pancasila dan bentuk demokrasi reformasi.

Istilah 'Orde Lama' sendiri adalah istilah yang diciptakan kemudian, di awal era Orde Baru. Bung Karno sebagai tokoh sentral kemerdekaan dan kepemimpinan sebenarnya lebih suka orde tersebut disebut Orde Revolusi. Akan tetapi karena saat itu statusnya adalah sebagai tahanan rumah, ia tidak berkutik. Orde Lama berlangsung selama 23 tahun, yakni sejak tahun 1945 sampai tahun 1958. Selama 23 tahun tersebut, banyak peristiwa penting terjadi; terutama berkaitan dengan politik luar negeri dan kebijakan-kebijakan luar negeri. Gangguan seolah tak henti merongrong Indonesia, dari dalam dan luar negeri.

Politik Orde Lama: Perjuangan Pasca Kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka sehari setelahnya, yakni pada 18 Agustus 1945 diadakan suatu sidang PPKI yang bertujuan untuk merumuskan struktur kenegaraan, perekonomian, pertahanan-keamanan, dan hal-hal pemerintahan lainnya. Dalam sidang tersebut dirumuskan tentang pembentukan kementrian yang terdiri atas 12 Departemen, 4 kementrian negara dan 4 pejabat tinggi negara.

Lalu, Indonesia pun dibagi menjadi 8 provinsi yang terdiri atas, Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Setelah itu, baru pada 22 Agustus 1945 diadakan rapat PPKI kembali yang berhasil merumuskan Komite Nasional Indonesia sebagai cikal bakal MPR beserta Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal TNI.

Pada periode ini, yaitu antara 1945 - 1959 dijalankan Demokrasi Konstitusional yang berasaskan pada Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi Parlementer. Namun, Setelah di Jalankan ternyata sistem tersebut terbukti tidak sesuai dengan kepribadian dan cita-cita masyarakat Indonesia, walaupun sistem ini cukup berhasil dinegara-negara Asia lain.

Maka tidak lama setelah itu, munculah masa demokrasi terpimpin di Indonesia yang terjadi antara 1959-1965 dengan diawali tuntutan masyarakat Jawa Barat untuk membubarkan Negara Pasundan dan diikuti dengan negara- negara bagian lainnya di Indonesia.

Meskipun dicapai kata sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun ternyata terdapat pihak-pihak yang tidak setuju dengan konsep tersebut dan tetap menginginkan Indonesia sebagai negara parlementer sehingga timbulah pemberontakan-pemberontakan, seperti pemberontakan Andi Azis di Makassar yang menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur (NIT) harus dipertahankan serta Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang didalangi oleh Dr. Soumokil.

Selain itu, masih banyak pula ancaman-ancaman lain yang terjadi ketika itu, mulai dari pemberontakan DI/TII, PRRI, PERMESTA hingga peristiwa G30 S/PKI. Betapa sulitnya keadaan Indonesia di masa Orde Lama kala itu, karena selain Soekarno sebagai kepala negara harus menjaga segala bentuk ancaman yang terjadi terhadap stabilitas keamanan yang datangnya dari luar negeri, juga harus menjaga dan menumpas segala bentuk pemberontakan yang datangnya dari dalam negeri.

Berkaca dari peristiwa-peristiwa masa Orde Lama tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik tidaklah mudah. Ada banyak rintangan yang harus dilalui bangsa ini hingga akhirnya dapat mencapai masa Reformasi seperti sekarang. Semenjak zaman nenek moyang kita dahulu, kita adalah masyarakat yang demokratis yang selalu bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Maka jikalau ada perbedaan di antara kita, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Ingatlah kata-kata Soekarno tentang "Jas Merah" jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Yang artinya bahwa sejarah ada untuk kita pelajari agar kehidupan kita di masa depan bisa lebih baik lagi. Maka dari itu mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan aksi yang berguna bukannya separatisme dan aksi-aksi radikal, dengan tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan kita di masa lalu, menuju Indonesia hebat di masa depan.

Politik Orde Lama: Kebijakan-Kebijakan Luar Negeri

Pada era Orde Lama, Indonesia dikenal dunia sebagai negara baru yang aktif bersuara dan terlibat dalam berbagai hubungan-hubungan internasional. Karisma dan ketegasan Soekarno sebagai presiden pun dikenal luas dan dihargai oleh dunia. Ide-ide politik luar negeri di zaman Orde Lama membuat Indonesia semakin dikenal, misalnya ide mengadakan Konferensi Asia Afrika.

Politik Orde Lama terkait kebijakan luar negeri menjadi titik tolak negeri ini untuk mulai menyusun berbagai kebijakan dan sikap dalam menghadapi permasalahan luar negeri. Politik luar negeri Indonesia dikenal sebagai politik bebas aktif, yakni sebuah politik yang mengharuskan negara aktif dan eksis di panggung internasional tanpa memihak pihak mana pun (netral).

Saat itu, terdapat perang ideologi di dunia, yakni perang antara ideologi Timur dan Barat. Melihat kondisi tersebut, tercetuslah ide untuk tidak berpihak. Gagasan tersebut dikenal sebagai politik non-blok. Gagasan brilian dan ideal itu dicetuskan oleh Mohammad Hatta. Gerakan non-blok adalah usaha untuk tidak memihak tetapi tetap aktif dalam kancah perpolitikan dunia. Indonesia juga saat itu sangat aktif mengampanyekan gerakan ini pada negara-negara lain agar perang ideologi tidak semakin meruncing. Idealisme Indonesia sangat terasa kental, bahkan Indonesia berani menyatakan diri keluar dari PBB demi menyuarakan pendapat dan bertahan pada idealismenya.

Meski gagasan politik tersebut terdengar ideal dan patriotik, penerapan di lapangan tidak seindah itu. Pada kenyataannya kecondongan pemerintah terhadap satu blok sedikit demi sedikit mulai terlihat; yakni blok Timur. Blok Timur identik dengan paham ideologi sosialis dan komunis. Beberapa anggotanya adalah Cina dan Uni Soviet. Indonesia lebih dekat dengan negara-negara Timur dibandingkan negara Barat. Bahkan Soekarno membuat poros Jakarta - Peking - Phyongyang; yang semakin membuktikan keberpihakannya pada blok Timur. Kenyataan tersebut membuat negara-negara blok Barat naik darah. Indonesia yang semula non-blok rupanya terlihat jelas mendukung blok Timur.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dan Politik Orde Lama

Sebagai negara yang baru berdiri, pastilah merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah Indonesia untuk membuat suatu rumusan undang-undang yang akan menjadi akar segala peraturan di negara tersebut. Selain Undang-Undang Dasar 1945, sempat digunakan juga Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS oleh Soekarno.

Mengapa muncul ide untuk membuat dan menerapkan UUDS di era politik Orde Lama? Saat itu, UUD 1945 dirasa perlu untuk diperbaiki dan dilengkapi. Oleh karena itu sembari menunggu Konstituante menyusun UUD baru, negara menggunakan UUDS 1950. UUDS diterapkan pada tahun 1950 - 1959. Selama rentang waktu tersebut Konstituante diberi waktu untuk menyusun UUD baru, tetapi UUD tersebut tidak kunjung selesai. Akhirnya negara ini memutuskan untuk kembali ke UUD 1945.