Kebaikan dan Keburukan Era Pemerintahan Presiden Soeharto

Pada akhir masa pemerintahan Soekarno (yang disebut Orde Lama oleh Soeharto), Indonesia mengalami inflasi. Akibatnya, harga bahan pokok melesat tinggi. Ekonomi Indonesia berantakan. Untuk menangani Indonesia, Soeharto menunjuk orang-orang yang kelak disebut dengan "mafia Berkeley".

Orang-orang ini cukup sukses meningkatkan ekonomi Indonesia di satu sisi, menghindari inflasi dan selamat dari keterpurukan. Akan tetapi, sistem mereka yang terlalu "kebarat-baratan" akhirnya berubah petaka ketika banyak orang dekat Soeharto kemudian memanfaatkan dan memonopoli pergerakan ekonomi Indonesia.

Akhirnya, jadilah jenjang panjang antara pemodal dan buruh, yang membuat pemodal berkipas-kipas ria sedangkan buruh kegerahan.

Swasembada Pangan di Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Pada awal masa pemerintahan Soeharto, stok produksi beras Indonesia baru mencapai 12,2 juta ton. Jumlah ini sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Soeharto yang berpedoman, "yang penting rakyat bisa makan" (mungkin demikian juga prinsip korupsi, yang penting rakyat masih bisa makan, jadi tidak masalah) kemudian berhasil menciptakan rekor yang fantastis.

Barangkali karena beliau berasal dari keluarga petani sehingga cerdas sekali dalam urusan lumbung makanan penduduk. Tak perlu menunggu 20 tahun, pada 1980an Indonesia berhasil berswasembada pangan. Pada 1984, produksi beras Indonesia berhasil menembus angka 25,8 juta ton!

Dalam sekejap (rentang waktu yang cukup cepat) Soeharto berhasil menyulap Indonesia yang awalnya menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia, menjadi negara yang surplus beras. Hal inilah yang membuat Soeharto diberi medali emas oleh FAO, organisasi pangan dan pertanian dunia di bawah PBB pada 21 Juli 1986.

Lebih hebat lagi, pada masa Soeharto, Indonesia juga pernah mengekspor beras. Hal ini tercatat pada November 1985, Soeharto menyerahkan bantuan 1 juta ton gabah untuk rakyat Afrika yang kelaparan.

Pengekangan di Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Perkembangan ekonomi yang baik tidak didukung dengan kebebasan berpikir, menggagas ide, dan berorganisasi. Pemerintahan di masa orde baru cenderung rasis dan diktator.

1. Tindak rasisme terhadap etnis Tionghoa

Warga Indonesia keturunan Tionghoa sering kali dipojokkan. Mereka tidak boleh berkumpul dan mengadakan organisasi Tionghoa karena dianggap mendukung komunisme, bahasa dan huruf Tionghoa tidak boleh dipergunakan secara bebas, dan masyarakat Tionghoa tak boleh merayakan hari besarnya secara bebas, misalnya tahun baru Tionghoa. Warga etnis Tionghoa juga dilarang menduduki posisi di pemerintahan.

Meski terlihat rasis, tetapi rupanya Presiden Soeharto pernah bersahabat baik dengan Lee Kuan Yew, seorang mantan perdana menteri Singapura yang berdarah Tionghoa.

2. Pengekangan pergerakan pelajar dan mahasiswa

Organisasi dan pergerakan mahasiswa pun dikekang di masa orde baru. Mahasiswa dilarang berkumpul dalam organisasi kemahasiswaan, apalagi yang berbau politik dan pergerakan. Kampus-kampus diimbau untuk hanya mengadakan organisasi mahasiswa yang mengusung pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga dan seni.

Di tahun 1970, terjadi demonstrasi besar dan meluas oleh para pelajar dan mahasiswa untuk melawan korupsi; yang sebenarnya sudah tercium di tahun-tahun tersebut. Respons Soeharto terhadap demonstrasi adalah melarang keras pelajar dan mahasiswa turun ke jalanan.

3. Kontrol akan media dan mengekangan kebebasan pers

Soeharto adalah pemimpin yang sangat diktator. Ia bahkan mengatur media-media massa. Media harus memberikan berita-berita positif yang membuat citra pemerintah di masyarakat semakin baik. Media yang menjelek-jelekkan apalagi membeberkan sisi hitam pemerintahan Soeharto segera disikat.

Beberapa media massa bahkan ditutup dan dicabut izin terbitnya karena meliput berita yang "merusak kestabilan nasional". Beberapa media massa yang pernah dibredeli di antaranya adalah "Tempo", "Editor", "Monitor", dan "deTIK". Wartawan yang menulis berita tentang kebobrokan pemerintah pun akan "hilang" atau ditemukan tewas beberapa hari setelah berita tersebut dimuat.

4. Pelarangan jilbab dan pembantaian umat muslim

Di tahun 1980-an, kesadaran umat muslim Indonesia untuk menerapkan kehidupan Islami dalam kegiatan sehari-hari sempat menimbulkan islamophobia di kalangan masyarakat Indonesia. Soeharto menyebarkan paham bahwa Islam dapat merusak pancasila dan mengganggu stabilitas politik.

Lebih jauh lagi, Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan yang melarang muslimah mengenakan jilbab. Mereka yang berjilbab dianggap pesakitan, orang aneh, bahkan orang yang berpenyakit dan dapat menularkan penyakitnya.

Bahkan di tahun 1984, sempat terjadi pembantaian umat muslim di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Tragedi ini dinamai Tragedi Tanjung Priok berdarah. Saat itu, pemerintah mengerahkan pasukan militernya untuk melawan umat muslim tanpa senjata, yang berusaha mengaplikasikan nilai-nilai Islami dalam kehidupannya. Mereka yang sedang melakukan pengajian ditembaki, perempuan berjilbab dibunuhi. Ini adalah salah satu bentuk genosida terencana yang pernah dilakukan Soeharto di masa pemerintahan otoriternya.

5. Petrus alias penembakan misterius

Di tahun 1980-an, kejahatan marak terjadi. Untuk menanganinya, Soeharto melakukan operasi clurit yang juga dikenal dengan penembakan misterius. Tujuan dari operasi ini adalah menangkap orang-orang yang dianggap "mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat", menyiksanya, membunuhnya, lalu menyimpan mayatnya di dalam karung dan membuangnya ke sembarang tempat, seperti kebun, sungai, pinggir jalan, atau sungai.

Targetnya biasanya adalah preman pasar, orang-orang bertato, pihak oposisi (rakyat yang anti-Soeharto atau dianggap komunis), wartawan, dan sebagainya. Di tahun-tahun tersebut, 532 orang tewas akibat operasi penembakan misterius ini. Disebut misterius karena pelakunya tak pernah diketahui apalagi ditangkap (tak ada usaha pemerintah untuk itu).

Kejatuhan Presiden Soeharto

Di tahun 1997, Asia mengalami krisis finansial. Indonesia pun terkena imbasnya. Untuk itu, pemerintah Soeharto berusaha untuk meminta pinjaman dana dari IMF agar ekonomi Indonesia tetap stabil. Sebelum memberi pinjaman, IMF melakukan prosedur pemeriksaan keuangan Indonesia secara menyeluruh dan mendetail.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa selama 32 tahun Soeharto berkuasa, ia dan mereka yang duduk di kursi kekuasaan telah mengorupsi 30% dana pembangunan. Hal ini lantas diekspos oleh dunia sehingga masyarakat Indonesia geram dan merasa tertipu.

Terjadilah ketidakstabilan nasional, harga melonjak naik, gelombang demonstrasi pun seolah tak berhenti. Puncaknya, tahun 1998 mahasiswa dan rakyat Indonesia menduduki gedung DPR/MPR dan memaksa Soeharto untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya Soeharto pun mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B. J. Habibie.

Pasca turunnya Soeharto dari jabatan nomor satu di Indonesia, kebobrokan-kebobrokan bapak pembangunan ini mulai terkuak. Mata rakyat Indonesia yang selama ini tertutup dan terbuai oleh majunya pembangunan mulai terbuka dan sadar bahwa mereka telah ditipu selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Presiden Soeharto sempat beberapa kali akan diadili atas kejahatannya di bidang KKN dan kemanusiaan. Akan tetapi ia tidak bisa hadir dengan alasan sakit-sakitan sampai akhirnya ia wafat pada tahun 2008 silam.