Sejarah Negara Republik di Dunia
Ilustrasi sejarah negara
Sejarah negara-negara di dunia, pada mulanya diawali dalam bentuk kerajaan atau monarki, dimana kekuasaan pemerintahan hanya dijalankan oleh dinasti suatu keluarga bangsawan. Dinasti keluarga ini akan memerintah secara turun temurun, dan akan terhenti manakala kekuasaan dinasti keluarga bangsawan ini bisa dikalahkan dalam suatu pergolakan politik.
Karena tidak ada satu institusi pun yang sanggup melakukan kontrol atas jalannya kekuasaan yang dilakukan oleh seorang raja, maka sistem monarki kerap kali diwarnai dengan tindak kesewenang-wenangan raja maupun keluarga bangsawan. Selain itu, sistem monarki juga tidak memiliki kaidah hukum yang pasti, karena putusan hukum sepenuhnya diletakkan pada kehendak raja. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian dan keadilan hukum bagi rakyat.
Situasi ini banyak menimbulkan kemarahan rakyat dan memicu pemberontakan. Dalam berbagai kasus pemberontakan rakyat yang berhasil mematahkan kekuasaan raja, tidak jarang raja berikut seluruh keluarganya langsung mendapat hukuman mati. Kasus semacam ini bisa kita lihat pada peristiwa Revolusi Prancis dan Rusia.
Sejarah Negara Republik
Republik merupakan sistem pemerintahan kekuasaan yang berakar dari semangat antimonarki. Istilah republik sendiri memiliki pengertian bahwa pemerintahan suatu Negara akhirnya berakar pada kehendak rakyat. Republik berasal dari bahasa latin res publica yang secara etimologi berarti urusan rakyat, dan secara terminologi bisa diterjemahkan dengan kekuasaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat.
Dalam sejarah Negara republik, tercatat bahwa Roma (509 SM - 44 M) adalah negara berbentuk republik yang paling tua. Di dalam sistem pemerintahan Republik Roma, dipegang prinsip-prinsip anuality dan collegiality. Anuality membatasi kekuasaan bagi pemegang pemerintahan untuk menjabat selama satu tahun saja. Adapun Collegiality, menyiratkan pengertian bahwa kekuasaan tidak hanya berada pada satu orang saja.
Pada zaman modern ini, banyak negara republik yang sudah tidak menggunakan sistem kolegial lagi, namun tetap menganut asas pembatasan waktu bagi kekuasaan. Sistem kolegial telah mengalami modifikasi sedemikian rupa, hingga kekuasaan pemerintah bisa dibagi menurut urusan-urusan khusus. Jadi, sekalipun kepala negara republik biasanya dipegang oleh satu orang saja, yaitu presiden. Namun dalam menjalankan pemerintahannya, kekuasaan itu biasanya dibagi sesuai prinsip trias politica, yaitu adanya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Sejarah Negara Republik dan Demokrasi
Namun demikian, perlu kita catat bahwa konsep republik tidak selalu sama dengan konsep demokrasi. Dalam banyak kasus, tidak semua negara republik menjalankan prinsip demokrasi. Bahkan Republik Afrika Selatan, yang mengaku sebagai negara republik sejak tahun 1961, ternyata menjalankan kekuasaannya secara totaliter dan diskriminatif dengan menjalankan politik apartheid.
Sementara pada sisi lain, terdapat banyak negara monarki modern yang bisa menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Pada negara monarki seperti ini, kekuasaan dibagi secara jelas. Seorang raja didudukkan sebagai kepala negara, dan perdana menteri yang dipilih secara demokratis diberi wewenang sebagai kepala pemerintahan. Jadi, tidak selamanya bahwa sistem negara republik akan lebih demokratis dari pada sistem negara monarki. Bahkan mungkin, antara republik dan demokrasi, boleh jadi tidak memiliki hubungan kausalitas. Dimana titik tekan republik didominasi oleh semangat antimonarki dalam kekuasaan, sedangkan demokrasi lebih pada penghargaan dan sikap akomodatif terhadap perbedaan.
Sejarah Negara Republik Protestan
Jika tulisan-tulisan mengenai republik klasik telah menjadi sumber ideologi utama bagi aplikasi republik di Italia, di Eropa Utara Reformasi Protestan telah dijadikan pembenaran untuk mendirikan sebuah konsep republik yang baru. Yang paling penting adalah ilmu teologi Calvinisme yang berkembang di Konfederasi Swiss, salah satu republik abad pertengahan yang terbesar dan terkuat.
John Calvin tidak pernah mencetuskan penghapusan monarki, tetapi ia menyebarkan doktrin bahwa agama memiliki hak untuk menggulingkan monarki yang tidak beragama. Calvinisme juga mendukung egalitarianisme total dan sangat menentang hierarki. Anjuran untuk membentuk negara republik yang agamis tertera di tulisan Huguenots saat Perang Agama di Prancis.
Calvinisme memainkan peran penting dalam pemberontakan kaum republik di Inggris dan Belanda. Seperti di Italia, kedua negara tersebut merupakan pusat perdagangan yang penting, dengan banyaknya kelas pedagang besar yang sejahtera karena melakukan perdagangan dengan Dunia Baru. Sebagian besar populasi di Inggris dan Belanda juga menganut Calvinisme. Pemberontakan Belanda yang dimulai pada tahun 1568 melihat Republik Belanda menolak peraturan Spanyol dalam sebuah konflik yang berakhir pada 1648.
Di tahun 1641, Perang Sipil Inggris dimulai. Dipelopori oleh kaum puritan dan didanai oleh para pedagang di London, pemberontakan berjalan lancar dan Raja Charles I dihukum mati. Di Inggris, James Harrington, John Milton, dan Algernon Sydney gemar mempublikasikan tulisan-tulisan pertama yang mengandung penolakan pada sistem kerajaan dan keinginan untuk mengadopsi sistem republik sebagai sistem pemerintahan.
Inggris sempat berubah bentuknya menjadi negara republik, tetapi hanya bertahan sementara dan dengan segera kembali digantikan oleh monarki. Sementara itu Republik Belanda berjalan lancar sampai tahun 1795. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-18 para pejabat republik berubah menjadi monarki secara de facto.
Sejarah Negara Republik Islam
Filosofi politik Islami memiliki sejarah panjang yang bertentangan dengan sistem monarki absolut, khususnya dalam filosofi yang ditulis oleh Al-Farabi. Hukum syariah harus diutamakan daripada keinginan penguasa, dan penguasa yang dipilih secara demokratis merupakan prinsip politik Islami yang penting.Jika awalnya para khalifah mempertahankan prinsip pemilihan pemimpin secara demokratis, ujung-ujungnya mereka menerapkan kekuasaan yang turun-temurun atau kekuasaan diktator militer melalui berbagai pemutarbalikan tafsir surat dalam Al-Quran. Dahulu, tak ada satu pun negara Islam yang identik dengan republik.
Penggunaan istilah dan prinsip republik di sejarah negara-negara Islam diadopsi dari budaya Barat. Istilahnya pun menjadi istilah serapan sejak akhir abad ke-19. Pada abad ke-20, timbul kesadaran bahwa sistem dan ideologi republik baik untuk diterapkan di sebuah negara, terutama di Timur Tengah mengingat banyak kerajaan yang digulingkan di kawasan tersebut. Beberapa negara yang memiliki banyak penganut Islam, seperti Indonesia dan Azerbaijan, memilih untuk menerapkan republik secular. Adapun di Iran, terjadi revolusi pada tahun 1979 yang menggulingkan monarki dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan Republik Islam, yang berdasarkan kepada gagasan demokrasi yang Islami.
Sejarah Negara Republik: Daftar Negara dengan Sistem Republik
Kini, republik menjadi salah satu sistem yang paling lazim diterapkan di berbagai negara di dunia. Hampir semua negara berpaham republik. Di Eropa, di mana gagasan republik berasal, banyak negara yang mengaplikasikan gagasan tersebut hingga kini. Negara-negara Eropa tersebut adalah:
-
Azerbaijan
-
Albania
-
Belarus
-
Bosnia Herzegovina
-
Bulgaria
-
Kroasia
-
Jerman
-
Republik Ceko
-
Italia
-
Prancis
-
Finlandia
-
Romania
-
Kazakhstan
-
Rusia
-
Romania
-
San Marino
-
Turkmenistan
-
Swiss
Di Amerika Utara pun republik dapat diterima. Dua buah negara yang menganut sistem republik di Amerika Utara adalah Amerika Serikat dan Meksiko. Sementara itu di Amerika Selatan sistem republik digunakan di Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Peru, dan Kolombia. Gagasan republik juga dapat diterima dan diaplikasikan di Asia dan Afrika. Inilah negara-negara republik yang ada di Asia dan Afrika:
-
Indonesia
-
Republik Rakyat Cina
-
Bangladesh
-
Uni Emirat Arab
-
Republik Cina (Taiwan)
-
India
-
Iran
-
Irak
-
Nepal
-
Myanmar
-
Singapura
-
Pakistan
-
Timor Leste
-
Afrika Selatan
-
Angola
-
Republik Afrika Tengah
-
Beninī§ Burundi
-
Burkina Faso
-
Mesir
-
Chad
-
Pantai Gading
-
Republik Kongo
-
Senegal
-
Djibouti
-
Republik Demokrasi Kongo
Itulah informasi seputar sejarah negara republik dan perkembangannya. Semoga bermanfaat!

