Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Perlu Perbaikan

Sudah menjadi momok yang menyeramkan ketika Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pemakaian kas negara hasilnya lebih banyak: disclaimer. 5 tahun berturut-turut laporan keuangan pemerintah pusat menyabet gelar ini. Tepatnya pada periode 2004-2008.

Selayaknya pertanggungjawaban kepada publik, laporan keuangan diberikan dalam rangka memenuhi rasa ingin tahu publik tentang hal ihwal pemakaian kas negara. Sistem akuntasi pemerintah pusat juga yang bertanggung jawab dalam menghasilkan laporan keuangan yang disclaimer. 

Sistem akuntasi pemerintah pusat ialah kunci penting untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Tanpa pengetahuan yang memadai good governance dan clean governance hanya mimpi di siang bolong. Sistem akuntansi pemerintah pusat kita merujuk pada karakter khas Indonesia.

Jika negara lain sudah melakukan internasional standar. Semisal dengan standar pencatatan berbasis aktual. Lain dengan negara kita yang masih menggunakan pencatatan berbasis kas.

Itu sebabnya pencatatan kas hanya mencantumkan aliran uang masuk dan keluar, tanpa lebih mendetil ke dalam. Dengan demikian, tidak bisa mencatat semua hal kecil yang dianggap penting.

Opini BPK

Ketika BPK melakukan audit opini yang akan dikeluarkan berkisar pada 4 hal ini :

1. Wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan disusun secara baik dan benar. Kaidah-kaidah akuntasi telah dilaksanakan. Standar akuntasi telah tercapai.
2. Wajar dengan pengecualian (qualified). Secara umum telah qualified (layak) namun dalam beberapa aspek ada beberapa yang menjadi pengecualian
3. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Nah, kalau ini tidak jelas betul posisi laporan keuangan tersebut. Karena auditor tidak memiilki keyakinan kuat mengenai kewajaran laporan keuangan  tersebut.
4. Tidak wajar (advene). Laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntasi. Banyak kaidah yang dilanggar sehingga memunculkan laporan yang belepotan.

Jika mengacu pada terminologi ini. Pemerintah memang belum memiliki jenis kelamin yang jelas. Apakah wajar atau justru tidak wajar. Meski demikian, setelah 2008 laporan keuangan pemerintah agak membaik. Karena sebagian instansi pemerintah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Solusi

Sistem akuntasi pemerintah pusat yang handal akan lahir dari sistem dan person yang handal juga. Maksudnya sistem yang meliputi tata nilai, budaya kerja, dsb dapat mengkondisikan terciptanya produktivitas. Sedangkan person lebih kepada aspek sumber daya manusianya. Bagaimana rekrutmen akuntan yang mumpuni dalam bidangnya.

Selain itu, menteri keuangan pun harus mempunyai visi jauh ke depan untuk mempunyai standar internasional. Setidak-tidaknya sistem akuntasi pemerintah pusat akan berwibawa, kredibel, dan profesional. Jadi, ketika BPK melakukan serbuan audit, sistem akuntasi pemerintah sudah siap sedia untuk menghadapinya.