Sistem Pemerintahan Amerika

Amerika didiami oleh tidak lebih dari 310 juta penduduk, yang tersebar mulai dari Alaska hingga Texas. Secara geografis, Amerika terletak di antara Lautan Atlantik dan Lautan Pasifik. Di bagian selatan, berbatasan dengan Mexico; di bagian utara berbatasan dengan Canada.

Sistem pemerintahan Amerika adalah republik federal yang melingkupi seluruh negara bagian dan juga seluruh distriknya. Sebagian negara bagian tersebut berada di Amerika Utara, dengan Alaska di bagian barat daya Benua Amerika dan wilayah Hawaii merupakan kepulauan di Lautan Pasifik.

Penduduk asli Amerika Serikat merupakan bangsa Asia yang telah mendiami wilayahnya hampir selama ribuan tahun. Wabah penyakit dan peperangan dengan bangsa Eropa membuat penduduk asli tersebut semakin lama semakin berkurang populasinya.

Selanjutnya, negara Amerika Serikat didirikan oleh tiga belas koloni Inggris yang berada sepanjang pesisir Lautan Atlantik. Koloni-koloni tersebut mendeklarasikan pernyataan kemerdekaan negara Amerika Serikat, yang disebut sebagai “Declaration of Independence” pada 4 Juli 1776.

Mereka berhasil mengalahkan pasukan tentara Inggris ketika terjadi pemberontakan untuk menuntut kedaulatan negara Amerika Serikat. Selanjutnya, secara konstitusional, negara tersebut disahkan pada 1787. “Bill of Rights” terdiri atas 10 dasar undang-undang yang menjamin hak asasi dan kemerdekaan bangsa Amerika.

Amerika Serikat, Negara Adidaya

Pada abad ke-19, wilayah pemerintahan Amerika Serikat meliputi seluruh wilayah jajahan Prancis, Spanyol, Inggris, Mexico, dan Rusia; kemudian Republik Texas dan Hawaii juga ikut bergabung ke dalam wilayah Amerika Serikat.

Sekitar 1860-an, pecah perang sipil antara kaum petani (di bagian utara) dan kaum industrialis (di bagian selatan) Amerika Serikat. Kemenangan kaum petani berujung pada penghapusan perbudakan di sana secara hukum resmi dan mencegah terjadinya perpecahan negara.

Ketika pecah Perang Dunia I, Amerika bersekutu dengan Spanyol dan berlanjut hingga Perang Dunia II. Hal itu semakin menguatkan posisi Amerika Serikat di mata dunia sebagai negara adidaya. Terutama setelah negara Amerika Serikat menyatakan diri sebagai negara yang memiliki persenjataan nuklir dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Amerika Serikat selanjutnya menjadi satu-satunya negara adidaya, setelah “Perang Dingin” dengan Uni Sovyet berakhir yang berujung pecahnya negara komunis tersebut. Amerika merupakan negara adidaya dengan 40% anggaran negaranya untuk militer, serta nomor satu di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan di antara negara-negara dunia.

Sistem Pemerintahan

Amerika Serikat merupakan negara federasi tertua yang pernah ada. Secara konstitusional, Amerika Serikat adalah negara republik demokrasi. Aturan-aturan yang ditetapkan merujuk pada sistem keseimbangan terkontrol, dinyatakan dalam sistem perundangan yang berlaku.

Sistem perundangan yang melayani seluruh kepentingan rakyatnya secara hukum. Dalam sistem negara federasi Amerika Serikat, rakyat berhak atas tiga tingkat pelayanan secara hukum, yaitu negara, negara bagian, dan wilayah.

Lembaga eksekutif dan legislatif Amerika Serikat dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan di setiap distrik (wilayah kecil), di setiap negara bagian. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah sebagai berikut.

• Lembaga legislatif, terdiri atas senat dan lembaga “House of Representatives”, di antaranya bertugas membuat undang-undang federal, menyatakan perang, dan memiliki kekuasaan untuk memberhentikan lembaga eksekutif (presiden).
• Lembaga eksekutif, yang dipegang oleh presiden, di antaranya bertugas sebagai pimpinan tertinggi militer dan menunjuk anggota kabinet (untuk mendapat persetujuan lembaga legislatif).
• Lembaga yudikatif, terdiri atas pengadilan tertinggi dan pengadilan negara-negara bagian.
• The House of Representatives (dewan perwakilan rakyat), terdiri atas 435 suara anggota yang dipilih dari setiap wilayah kecil (distrik) untuk masa tugas selama dua tahun.
• Pemerintahan negara bagian.
• Seluruh hukum dan peraturan pemerintah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku dan setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenai sanksi hukum yang sesuai.