Wajah Ganda Perekonomian Indonesia

Indonesia adalah negara berhaluan sosial demokratis. Meski mengadopsi demokrasi ala barat, namun Indonesia tidak menganut asas individualisme sepenuhnya, melainkan kolektivisme. Demikian juga dalam sistem perekonomian Indonesia. Bersandarkan keragaman komunitas yang ada dan diikat oleh bhineka tunggal ika, para founding father/mother bangsa ini merumuskan haluan ekonomi yang bersifat kolektif, distiributif, dan menyejahtrakan rakyat.

Hal ini bisa dilihat dalam Undang Undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 33. Di mana kekayaan bumi dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dalam rangka memberi keadilan dan kesejahtraan. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut.

Bunyi pasal 33 Perekonomian Nasional Undang Undang dasar 1945 adalah:

1. Perkenomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.
3. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Intisari dari haluan ekonomi Indonesia yaitu kesejahtraan rakyat adalah tujuan utama dari penggunaan sumber daya ekonomi Indonesia. Sedangkan caranya jelas dirunutkan di situ lewat kolektifisme, kekeluargaan, dan peran aktif negara.

Standar Ganda

Sekilas terlihat sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang tepat dalam mengikis kemiskinan yang kian merajalela. Namun, kata tidak selalu sejalan dengan data. Data menunjukkan Indonesia adalah negara yang masuk kategori tertinggal dengan sumber daya alam yang melimpah ruah seperti ini.

Berikut ini daftar data yang menunjukkan hal tersebut.

1. Indonesia masih dihuni banyak penduduk miskin. Badan Pusat Statistik menyebutkan ada di angka 33 juta. Namun dengan standar bank dunia, angka tersebut dapat melonjak ke 50 juta penduduk miskin.
2. Indeks pembangunan manusia. Peringkatnya sekarang jeblok ke posisi 111 dari 177 negara. Kalah dengan Malaysia, Singapura, bahkan Filipina.
3. Perjanjian regional. Era globalisasi menuntut Indonesia membuka diri. Hal ini diiringi dengan perjanjian semacam China-Asean free trade area, free trade zone di batam, dan sebagainya. Namun, pemerintah dikecam karena ketidakmampuan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi dalam negeri, seperti pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah misalnya. Niscaya, pelaku usaha domestik dilindas habis raksasa ekonomi dunia.
4. Sengketa pengelolaan minyak. Isu ini masih sensitif hingga sekarang ini. Pemerintah dituding tidak mampu mewujudkan indepedensi dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. Sehingga hasilnya tidak bisa dirasakan oleh banyak masyarakat.

Nah, itulah wajah ganda sistem perekonomian Indonesia. Siapa bisa membenahi?