Pertentangan Sistem Politik Islam

Ilustrasi sistem politik islam

Sejak jaman sebelum kemerdekaan, di Indonesia sering terjadi perdebatan antara golongan Islam dan nasionalis tentang sistem kehidupan bernegara. Para tokoh nasionalis sering menentang disatukannya antara sistem politik dan agama.

Mereka berpendapat dua hal tersebut harus dipisahkan dalam sistem yang masing-masing berdiri sendiri. Bagi para tokoh yang berideologi nasionalis, agama adalah merupakan urusan pribadi yang tidak perlu dicampuradukan dengan urusan undang-undang negara atau pemerintahan.

Sekitar tahun 1970, Nurcholish Majid seorang tokoh Islam namun berpandangan nasionalis mengusulkan suatu ide tentang pemisahan antara urusan negara dan agama. Menurut dia Islam itu adalah agama yang mempunyai kedudukan sama seperti agama-agama yang lain.

Untuk itu tidak perlu adanya sistem politik Islam di Indonesia. Karena negara merupakan bagian dari unsur keduniaan yang semua aspeknya berdasarkan pada nalar dan logika. Sedangkan agama bersifat spiritual dan merupakan urusan personal atau individu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik.

Sementara itu golongan agamis menentang kaum nasionalis atau sekuler karena semua kedaulatan menjadi mutlak milik rakyat, terutama dalam hal pembuatan undang-undang negara. Bagi mereka ini sangat bertentangan sekali dengan sistem politik Islam. Karena menurut sistem yang mereka anut undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan Al-Qur'an.

Bagi mereka yang berideologi agamis, agama dan politik itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Sistem politik Islam memang tidak diatur dalam Al-Qur'an secara detail dan terperinci. Namun prinsip-prinsip pemerintahan harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah spiritual, dalam hal ini adalah agama Islam.

Bahkan Islam justru merupakan agama yang bisa memberi kebebasan bagi umat manusia untuk memikirkan sendiri bentuk pemerintahan suatu negara sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan di negara tersebut.

Tentu saja yang dimaksud dengan kebebasan di sini bukan kebebasan seperti paham liberalisme yang sering dianut oleh negara-negara Barat dan Amerika. Kebebasan yang dimaksud harus tetap mengacu pada ajaran Islam dan Al-Qur'an.

Perdebatan Antara Nasionalis dan Agamis yang Tak Pernah Usai

Perbedaan pandangan antara kaum nasionalis dan yang pro dengan konsep atau sistem politik Islam ini terus bergulir sampai sekarang. Jadi secara garis besar ada dua golongan pandangan politik di Indonesia.

Permasalahan pada perbedaan pandangan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di Mesir, Pakistan dan berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terutama yang tidak bersistem monarki, perdebatan masalah ini juga tak kunjung habis.

Antara tokoh agamis dan yang pro nasionalis saling berusaha untuk mempertahankan dan menguatkan pandangan politik yang mereka anut. Sumber yang menjadi permasalahan juga sama. Yaitu pro politik Islam dan yang tidak menyetujui atau menentangnya.

Di balik permasalahan yang rumit serta belum ada tanda-tanda penyelesaian ini, bila diamati secara mendalam akan terlihat nilai positifnya juga. Yaitu bisa jadi mengetahui bila Islam itu sebenarnya merupakan satu agama yang penuh dengan ide-ide sosial.

Mulai dari masalah filsafat, etika, hukum dan lain-lain. Perkara perbedaan pandangan politik dan bernegara, itu masalah yang lain. Karena itu berhubungan juga dengan kekuasaan.