Struktur Pemerintahan Daerah Anti Korupsi

Ilustrasi struktur pemerintahan daerah

Publik tercengang ketika kasus pemadam kebakaran menyeret banyak kepala daerah. Kasus korupsi yang ditangani KPK ini membuka mata publik bahwa struktur pemerintahan daerah rawan korupsi. Budiarto Shambazy, wartawan senior, menyebut birokrasi adalah gerbong reformasi yang paling ketinggalan. Lini lain sudah berbenah. Birokrasi justru masih lambat bergerak. Birokrasi jadi tambun hingga tidak lincah. Seperti yang diucap Lord Acton, “Power tends to corrupt absolute power is corrupt absolutely."

Struktur Pemerintahan Daerah

Struktur pemerintahan daerah lazim diisi oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan sebagainya. Publik sudah hafal bentuk demikian. Namun, struktur pemerintahan daerah yang rawan korupsi dijamah oleh “invisible hand”. Tangan-tangan tidak terlihat. Mereka ini yang mengendalikan. The man behind the screen. Jika menengok film The Expendables, bisa jelas terlihat. Satu pemerintahan boneka yang dikontrol oleh kekuatan ekonomi (uang). Mengapa ini bisa terjadi?

• Balas budi. Menjadi berkuasa butuh modal sosial, politik, dan ekonomi. No free lunch. Bantuan yang diberikan dalam proses ke tahta tidak sepenuhnya gratis. Kerap ada konsesi dan kompensasi. Politik transaksional bukan berbasis nilai tapi berbasi ekonomi (uang). Maka, ketika ia menjabat, ada kongkalikong yang diberikan.
• Nepotisme. Radius kebaikan orang berkuasa harus luas. Menjamah banyak orang. Namun, itu tidak berlaku dalam nepotisme. Radius kebaikan nepotisme kekuasaan hanya menjamah sanak famili, kerabat, dan sahabat.
• Feodal. Budaya patron klien adalah budaya untuk dilayani, bukan melayani. Budaya ini rentan akan abuse of power (penyelewengan kekuasaan) karena masyarakat yang masih berpikir konservatif, pemimpin tidak boleh ditentang.

Anti Korupsi

Fenomena korupsi berjamaah di struktur pemerintahan daerah timbul dari sistem demikian. It takes two to tango. Mau sama tahu. Jadi, sudah membentuk lingkaran yang sulit terputus. Para aktor koruptor ini akan saling melindungi karena kartu truf sudah dipegang. Kondisi demikian akan membuat sistem anti korupsi tamat rimayat.

Lalu, seperti apa struktur pemerintahan daerah anti korupsi?

• Profesional. Struktur pemerintahan daerah harus diisi oleh orang profesional. Tidak melulu berkonotasi orang independen, tetapi orang Parpol yang berkiblat pada kemaslahatan publik harus ditarik.
• Fakta integritas. Tanda tangan kontrak mengenai do’s and dont’s dalam menata sistem anti korupsi. Mulai dari hal terkecil, misalnya terlambat, sampai hal yang serius, contoh gratifikasi.
• Leadersip. Kepemimpinan faktor krusial dalam pemberatasan korupsi di daerah. Jadi, pemimpin yang tidak sekadar menuntut, tetapi harus menuntun. Leader harus jadi cermin perilaku anti korupsi.