Struktur Politik Menjelang Keruntuhan Orde Lama

Ilustrasi struktur politik

Menjelang jatuhnya rezim orde lama, struktur politik Indonesia pada masa itu memang sangat kacau. Namun di dalam kondisi yang sangat kacau tersebut, bangsa dan negara Indonesia saat itu seolah terpisah menjadi dua bagian besar, yaitu pihak yang pro dengan Soekarno dan pihak yang menentangnya. Pihak yang pro dan kontra ini tak menemukan jalan damai untuk menyelematkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran, karena sudah sejak awal telah berbeda cara pandang.

Pihak yang pro Soekarno tetap memandang apa yang dilakukan Soekarno adalah benar sehingga yang berseberangan dengan pendapatnya akan dipandang sebagai pendapat yang salah. Kharisma Soekarno yang telah demikian melekat kuat di hati para pendukungnya memang tak mau mengakui dan menerima bila Soekarno disalahkan. Berbeda secara diametral dengan pendepat yang berseberangan, sehingga Soekarno dianggap telah terlampau jauh keluar dari rel yang telah ditentukan. Bila pendapat Soekarno tetap dianggap benar, maka akan terjerembab pada lubang keliru secara massal.

NASAKOM

Masa-masa 1955-an hingga awal 1960-an menjadi masa kekuasaan Soekarno dan PKI. Soekarno pernah begitu berkuasa dengan membubarkan Dewan Konstituen dan mendirikan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), dua lembaga negara yang status resminya seharusnya tidak berada di bawah sang presiden. Tentu saja kekeliruan yang dilakukan Soekarno tersebut akan semakin memunculkan kekuasaan mutlak yang berada di tangan presiden. Kasus inilah yang dicoba ditentang oleh pihak yang berseberangan dengan presiden Soekarno waktu itu.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai badan legislatif telah mengemban amanat rakyat melalui sistem perwakilan, merupakan lembaga mitra eksekutif. Bila badan legislatif berada di bawah presiden yang merupakan pemimpin tertinggi eksekutif, tentu saja tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Namun pada waktu itu atas desakan PKI, Soekarno berpikiran lain. Ia tidak saja mengendalikan eksekutif tapi juga ingin sekaligus mengendalikan badan legislatif.

Sementara itu pada rentang waktu tersebut, PKI juga pernah begitu dominan dibandingkan kekuatan negara lainnya. PKI pernah menciptakan gagasan Angkatan Kelima yang sempat membuat Angkatan Darat pucat pasi. PKI juga pernah meraup suara kedua terbanyak dalam Pemilu 1955 setelah PNI, tanda betapa dukungan rakyat mengalir kepada mereka. Pada kondisi seperti ini tentu saja PKI menjadi sebuah kekuatan absolut yang tidak saja berkuasa di legislatif tapi juga menunjukkan betapa berkuasanya ketika masuk jajaran eksekutif. Tindakan Soekarno membubarkan Dewan Konstituen dan MPR juga, bisa jadi ide awalnya dari para fungsionaris PKI yang demikian bergandengan mesra dengan Soekarno.

Kedekatan antara PKI dengan Soekarno memang sudah jadi rahasia umum, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Soekarno saat itu menjadi bias apakah benar-benar ide Soekarno atau karena telah mendapat bisikan dari PKI. Kedekatan antara Soekarno dengan PKI sendiri tidak semata-mata karena kedekatan faham yang pada saat sama Soekarno menggulirkan ide nasakom atau nasionalis komunis. Kedekatan keduanya terjalin justru setelah “meniadakan” Masyumi. Sejak era Demokrasi Terpimpin, Soekarno mempropagandakan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Soekarno menyatakan bahwa ketiganya adalah kekuatan terbesar Indonesia dan mesti digabungkan demi Indonesia. Ide ini tentu saja secara terang-terangan menentang dan mengajak saling berhadapan dengan Masyumi.

Seperti diketahui pada masa itu Masyumi, partai terbesar Islam saat itu (Penyebutan bahwa Masyumi adalah partai Islam terbesar dapat dilihat dari Pemilu 1955, satu-satunya pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Lama secara nasional). Dalam pemilu tersebut, Masyumi mendapatkan 21% suara sedangkan NU 18,5%. Kedua partai muslim ini kalah dari PKI dan PNI, yang kemudian mengambil sikap tidak mau terlibat dalam Nasakom dengan alasan “Islam tidak mungkin bersatu dengan komunis”. Ini memang alasan yang kemudian memberi ruang kepada PKI untuk semakin leluasan melakukan manuver.

Langkah Masyumi Dibayar Mahal

Dalam demokrasi Indonesia, keengganan Masyumi bergabung denga Nasakom memeng efeknya sangat fatal. Soekarno membubarkan Masyumi pada 17 Agustus 1960. Ketika Soekarno membuat DPR-GR hasil Dekrit Presiden, anggota DPR dari Masyumi tidak dilibatkan. Pada 1962, para pemimpin Masyumi ditangkap pemerintah karena “menentang negara”. Menjelmalah Masyumi sebagai minoritas meski jumlah pendukungnya sangat besar. Namun dengan mencuatnya kasus ini berhasil menyadarkan banyak masyarakat  dengan menyulut kebencian rakyat terhadap PKI. PKI yang dalam Pemilu mendapat dukungan luar biasa dari rakyat, bisa jadi setelah manuver pengebirian Masyumi dilakukan, akan semakin berkurang. Masyarakat seperti mulai disadarkan kepada kedok PKI waktu itu.

Sementara itu, di satu sisi, Angkatan Darat memiliki kepentingan yang sama dengan rakyat. Isu akan dibentuknya angkatan kelima, yang di satu sisi memuluskan jalan bagi PKI membuat Angkatan Darat mengambil jarak dengan pemerintahan Soekarno. Angkatan Darat tak menginginkan ada angkatan kelima yang pada akhirnya menjadi angkatan bersenjata berbasis PKI. Manuver angkatan darat yang membuat jarak dengan pemerintah, mendapat simpati dari rakyat. Dan hal inilah sebenarnya yang memang diinginkan oleh angkatan darat.

Berhadapan Dengan Rakyat

Pasca angkatan darat mengambil jarak dengan pemerintah, mencuatlah dua kubu besar saat itu yang seolah sedang saling berhadapan.

Di satu pihak angkatan darat yang bersatu dengan rakyat, sementara di pihak lain PKI bergandeng mesra dengan PNI dan didukung angkatan udara. Ketegangan antara dua kubu ini memang sangat membahayakan karena sewaktu-waktu bisa meledak. Peristiwa Gestapu yang sedemikian rupa telah dianggap dilakukan PKI, dengan sendirinya seluruh rakyat justru berpihak kepada Angkatan Darat. Tentu saja situasi ini menguntungkan bagi angkatan darat tapi tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara, karena ancaman perang saudara akan meledak bila tidak ada pihak yang bisa menahan diri.

Skenario yang mengemuka bahwa buntut dari peristiwa Gestapu tersebut adalah terbunuhnya enam jenderal. Keadaan pun berbalik, PKI yang dulunya menjadi anak emas Soekarno menjadi kelompok yang paling dimusuhi semasa Orde Baru, bahkan hingga saat ini oleh beberapa kalangan. Sekalipun skenario Gestapu tersebut tetap saja merupakan rahasia besar yang belum terungkap secara gamblang, siapa sebenarnya yang mencuatkannya. Apakah ide tersebut benar-benar dari PKI yang merasa langkahnya untuk membentuk angkatan bersenjatan kelima kandas gara-gara tersandung oleh angkatan darat ? Atau justru skenario tersebut dibuat oleh angkatan sendiri yang menggunakan politik belah bambu ?

Sampai sekarang memang belum ada titik terang yang mencoba mengungkit demi meluruskan sejarah, sekalipun tokoh-tokoh penting yang ada di balik itu semua kebanyakan sudah tiada.  Namun rupanya pemerintahan reformasi sekarang tidak menganggap urgen untuk melakukan klarifikasi atas catatan hitam sejarah demokrasi di Indonesia tersebut. Pemerintah sekarang lebih sibuk mengurusi diri sendiri dan partainya daripada meluruskan sejarah yang tak memberi kontribusi besar untuk melanggengkan kekuasaannya.

Demikian sekilas tentang struktur politik yang ada di Indonesia, menjelang keruntuhan orde lama. Kekuasaan orde lama yang merupakan rezim pertama setelah Indonesia merdeka kemudian dibuat sedemikian rupa sebagai rezim yang sangat berbahaya sehingga siapapun yang berbicara atas nama orde lama, pasti akan segera diberanggus penguasa orde baru.