Mengenang Tragedi Poso yang Memilukan

Kasus Mesuji dan Bima pada Desember 2011, seakan membuka kembali ingatan semua orang bahwa bangsa ini rawan konflik horizontal. Meskipun akar permasalahan kedua kasus tersebut karena dipicu konflik kepentingan penguasaha dengan masyarakat setempat, namun jika tak disikapi dengan bijak, bisa berbahaya. Dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan. Dan Indonesia sudah pernah mengalami hal itu, tragedi Poso adalah salah satunya. 

Tragedi Poso, Tragedi Kemanusiaan

Pada 1998-2000, masyarakat Indonesia dan dunia dibuat tercengang. Kota Poso yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, bergolak. Selama rentang waktu tersebut, kerusuhan bernuansa isu agama mencuat. Kota setingkat kabupaten dengan luas 7.897 km² dan berpenduduk 207.032 jiwa (2009) itu, merah oleh darah. Tragedi Poso pun membuat terbentuknya dua kelompok di masyarakat yang saling bertikai. 

Tragedi Poso sebenarnya dikarenakan hal yang sepele. Namun, kemudian meluas dan menjadi kerusuhan sentimen agama (SARA) antara penganut Islam dan Kristen di kota tersebut. Awalnya, kerusuhan bernuansa SARA itu dipicu perkelahian sekelompok pemuda Islam dan Kristen. Perkelahian ini berujung pada tewasnya salah satu dari pemuda yang bertikai.  

Entah mengapa, insiden ini memantik emosi sekelompok massa untuk saling baku hantam pada keesokan harinya. Apalagi ketika isu yang diangkat adalah agama, membuat massa semakin beringas. Akibatnya Pasar Sentral Poso terbakar, termasuk sebagian rumah penduduk ikut juga dibakar massa. Kerusuhan ini jadi awal cerita dari Tragedi Poso.

Hari-hari berikutnya, konflik sosial berbalut agama semakin meruncing, ditandai dengan penyerangan dan pembunuhan. Teror merebak di mana-mana. Korban harta maupun jiwa jatuh tak terkendali. Tak hanya pemeluk kedua agama yang menjadi korban, Tragedi Poso juga mengakibatkan korban jiwa dari para aparat negara (polisi setempat).

Bangunan-bangunan di Kota Poso pun ikut hancur. Berbagai infrastruktur di kota itu jadi sasaran vandalisme massa yang saling bertikai. 
Pertikaian antara kedua pemeluk agama itu, semakin berlarut-larut. Upaya pemerintah pusat untuk langsung turun tangan menyelesaikan konflik tak segera menghentikan Tragedi Poso. Butuh kurang lebih dua tahun, konflik di Kota Poso dapat dikendalikan dan suasana kondusif dapat dirasakan kembali.

Tragedi Poso dan Dampaknya 

Meskipun Tragedi Poso pada 2000 lalu dikatakan telah berakhir, tapi realita di masyarakat berkata lain. Dampak dari tragedi kemanusiaan yang mengiris tersebut, masih menyisakan seribu persoalan. Baik masalah dari aspek keamanan, sosial, dan ekonomi.

Dari aspek keamanan, Poso tak seratus persen aman. Bahkan hingga kini, segala hal yang berbau keamanan masih jadi prioritas. Sebelumnya, pemerintah pernah menggelar Operasi Sintuwu Maroso dan Operasi Lante Dago. Kedua operasi ini merupakan respon yang bersifat militeristik untuk menanggulangi Tragedi Poso yang menjurus ke tindakan barbar (biadab) dan genosida (pemusnahan) sekelompok masyarakat tertentu.   

Selanjutnya mengantisipasi agar Tragedi Poso tak terulang kembali, pemerintah membentuk Satuan Tugas Poso dan Komando Operasi Keamanan (Koops) Sulteng. Tak cukup hanya itu, Kepolisian Resor Poso pun ditetapkan sebagai polres khusus dengan dukungan lebih dari 2.000 personel keamanan. Jumlah yang terbilang besar untuk satuan tugas kepolisian (polres) setingkat kabupaten.  

Tapi, itu semua sepertinya belum efektif mengembalikan suasana keamanan seperti sebelum Tragedi Poso terjadi. Keamanan di Kota Poso ibarat bara dalam sekam. Potensi konflik masih sangat besar. Peredaran senjata api dan bom rakitan di antara masyarakat Poso berseliweran secara ilegal dan berjumlah besar. Ini semua jadi ancaman nyata dan isyarat bahwa keamanan di Kota Poso boleh dibilang masih semu.

Sedikit saja ada insiden yang memicu emosi kedua kelompok bertikai, gesekan sosial itu dapat meledak jadi kerusuhan massa. Untuk aspek sosial, Tragedi Poso dapat dikatakan belum selesai hingga ke akar-akarnya. Sentimen agama masih kuat. Walaupun pada 2000 lalu, dua kelompok yang bertikai telah berdamai, tapi tidak berarti Poso bebas konflik.

Asumsi ini terbukti ketika beberapa waktu lalu, beberapa peristiwa mengancam harmoni sosial dan kedamaian di Poso. Untungnya, pemerintah cepat tanggap hingga peristiwa-peristiwa tersebut tak berakhir dengan kerusuhan berskala besar. Ini menandakan bahwa harmoni di Poso masih labil. Masyarakat masih mudah diprovokasi. Tragedi Poso pun mengacau-balaukan kehidupan sosial masyarakat. Tatanan sosial yang sudah lama terjalin, babak belur dibuatnya.

Kondisi ini membuat pemerintah harus menggelontorkan Dana Kemanusiaan Poso hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi ironisnya, mental korupsi yang telah jadi penyakit kronis bangsa ini, juga menulari mental para pejabat Poso. Dari hasil investigasi, ditemukan lebih dari 50 persen dana itu diselewengkan para pejabat setempat. Dana yang semestinya digunakan untuk pembenahan akibat terjadinya Tragedi Poso malah mampir ke perut-perut buncit mereka.

Untuk aspek ekonomi, Poso masih terpuruk dan belum terlihat kebangkitannya. Jika sebelum Tragedi Poso, masyarakat banyak yang bekerja di industri kerajinan rotan dan kayu hitam. Kini kedua industri kecil dan menengah itu tidak beroperasi kembali. Bahkan, mungkin sudah terlupakan. Masyarakat banyak beralih ke jenis pekerjaan yang secara pendapatan terbilang rendah. Pekerjaan seperti buruh tani, tukang ojek, supir angkot, atau pembantu rumah tangga, jadi pilihan paling realistis untuk mendapatkan uang.

Upaya pemerintah setempat mengundang para investor agar menanamkan modalnya di Poso, belum membuahkan hasil menggembirakan. Para investor bermodal besar masih ragu berinventasi di Poso. Hal ini kiranya sangat beralasan. Para pemilik modal itu pasti tak akan mau mengambil risiko kerugian dalam bisnisnya selama faktor keamanan di Poso masih labil. Terbukti bahwa Tragedi Poso bukan hanya meninggalkan bekas perih bagi warganya, tapi juga kesan buruk bagi warga di luar wilayah itu.

Jika ketiga masalah ini tidak diambil langkah penyelesaiannya dan dicari-cari solusi yang efektif, dijamin kondisi Poso akan terus stagnan. Tidak berkembang dan potensi terulangnya Tragedi Poso sangat besar. Harus ada langkah tegas dan kepedulian dari pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memutus kemiskinan serta penderitaan masyarakat Poso pascakonflik. Tentu saja ditambah dengan mengenyahkan para koruptor terlebih dahulu dari tanah Poso dan Indonesia umumnya.

Misteri Tragedi Poso

Salah satu hal yang masih mengganjal mengenai Tragedi Poso adalah siapa dalang di balik kerusuhan tersebut? Siapa provokator yang membuat ratusan nyawa melayang, ribuan bangunan hancur, serta ternodanya jalinan toleransi dan harmoni beragama di Poso?

Tragedi Poso masih menyisakan misteri. Dan selimut misteri itu belum tersingkap hingga kini. Padahal menurut pendapat banyak kalangan pemerhati Tragedi Poso, mengungkap dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi tersebut menjadi langkah awal menuju Poso yang damai.

Masyarakat Poso pun berhak untuk tahu siapa dan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana cerita di balik Tragedi Poso yang menyeramkan yang sesungguhnya? Tidak semata-mata mereka menduga-duga dan efeknya menimbulkan kecurigaan tak beralasan ke orang atau kelompok tertentu.

Upaya untuk menguak misteri Tragedi Poso memang sudah ada. Seperti dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Poso. Anggotanya terdiri dari keluarga korban konflik Poso, tokoh masyarakat setempat, agama, aparat keamanan dan pemerintahan, kaum akademisi, hingga LSM independen.

Pengoptimalan kinerja lembaga ini diyakini mampu membongkar misteri Tragedi Poso. Hanya sayangnya hingga kini, TGPF Poso masih belum mendapat legitimasi dari pemerintah serta memiliki payung hukum setingkat Keputusan Presiden (Kepres). Padahal, TGPF Poso bisa jadi memainkan peran sentral dalam upaya mengentaskan akar permasalahan tragedi Poso. TGPF pun diyakini merupakan lembaga yang dapat menjadi jembatan menuju perdamaian bagi dua kelompok yang pernah berseteru di Poso.